FIWS: Politik Luar Negeri RI Terperangkap Hegemoni AS
MediaUmat – Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menyatakan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia pada saat ini terjebak atau terperangkap pada hegemoni Amerika Serikat.
“Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada belakangan ini yang bisa disebut terjebak atau terperangkap pada hegemoni Amerika,” ujarnya kepada media-umat.com, Rabu (4/3/2026).
Hal itu, jelas Farid, ditandai dengan dua perjanjian yang jelas-jelas merugikan Indonesia dan tidak berpihak kepada umat Islam.
Pertama, perjanjian tarif perdagangan antara Indonesia dengan Amerika. Farid menilai, perjanjian tarif dagang yang mendapat kritik dari banyak pihak tersebut karena lebih banyak menguntungkan Amerika dan sangat merugikan Indonesia dan tidak berpihak kepada umat Islam, terutama terkait produk AS yang masuk Indonesia tanpa sertifikasi halal.
Kedua, masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP). Farid membeberkan, BoP adalah suatu badan yang digagas oleh Presiden Amerika Donald Trump. Sementara diketahui posisi Amerika terhadap Israel adalah jelas yaitu mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi ini.
Oleh karena itu, jelas Farid, perdamaian yang dirancang AS tentu demi keamanan Zionis Yahudi, bukan perdamaian yang sejati. Sebab kalau kita bicara perdamaian sejati di Palestina, maka tidak mungkin ada kecuali penjajahan di Palestina itu dihilangkan.
“Jadi, perdamaian yang dimaksud dalam BoP ini adalah perdamaian untuk kepentingan penjajah bukan perdamaian untuk rakyat Palestina,” jelasnya.
Hal itu, kata Farid, tidak mengherankan. Sebab target utama dari badan ini adalah apa yang disebut dengan demiliterisasi pejuang-pejuang di Palestina. Yang artinya melucuti persenjataan pejuang-pejuang Palestina.
“Karena itu BoP ini sejak awal itu memang dirancang untuk kepentingan eksistensi penjajah Yahudi. Jadi, tidak terkait dengan perdamaian rakyat Palestina, ” ucapnya.
Farid memandang, adanya serangan AS dan Israel terhadap Iran ini sebenarnya momen yang bisa digunakan untuk menegaskan bahwa BoP itu adalah kepalsuan dan kedustaan. Alih-alih disebut sebagai badan perdamaian. Sementara penggagasnya sendiri melakukan penyerangan terhadap negeri Islam yaitu Iran. Sehingga BoP itu lebih tepat disebut sebagai Board of War.
“Seharusnya Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari Board of Peace,” pungkasnya.[] Agung Sumartono
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
