MSPI Beberkan Tujuh Alasan Indonesia Harus Keluar dari BoP
MediaUmat – Peneliti Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MSPI) Dr. Riyan beberkan tujuh alasan Indonesia harus keluar dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
“Jadi, sudah sangat terang benderang (berdasarkan tujuh alasan) bahwa BoP harus ditolak dan Indonesia harus keluar dari BoP sekarang. Ingat, solusi hakiki yang syar’i dan komprehensif bagi masalah Palestina adalah jihad dan khilafah,” tegasnya, Ahad (15/3/2026) di kanal YouTube Khilafah News.
Ia pun membeberkan ketujuh alasan dimaksud. Pertama, hakikat BoP adalah alat penipuan dengan menggunakan kata indah yaitu perdamaian. Namun digunakan untuk maksud jahat yaitu melanggengkan penjajahan.
“Mengapa? Karena BoP digagas dan dipimpin oleh Amerika Serikat,” ujarnya.
Padahal, lanjutnya, AS memiliki rekam jejak panjang sebagai penjajah besar. AS melakukan sejumlah invasi, kudeta, dan penghancuran negeri-negeri Muslim.
“Terbaru Amerika membombardir Iran. Sebelumnya Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, Sudan, dan banyak negara-negara Muslim menjadi korbannya,” beber Riyan.
Tujuan resmi BoP, menurutnya, diklaim untuk mengelola transisi Gaza pasca konflik, menjaga stabilitas, dan mencegah kekerasan berulang.
“Akan tetapi, struktur dan kewenangannya justru mengarah kepada pengambilalihan kendali Gaza oleh pihak asing,” bebernya.
Kedua, BoP khususnya untuk Gaza pada hakikatnya bukan instrumen perdamaian. Melainkan mekanisme imperialisme untuk melegitimasi dan melanggengkan penjajahan atas Gaza.
“Skema ini menyingkirkan rakyat Palestina dari pengambilan keputusan strategis menempatkan keamanan di bawah kendali asing serta mengarahkan masa depan politik Gaza sesuai kepentingan Amerika Serikat dan entitas Yahudi Zionis,” tuturnya.
Ketiga, struktur BoP telah menciptakan tiga hierarki yang tidak adil sedari awal. Lapis pertama AS dan elite oligarki bisnis yang memutuskan. Lapis kedua, negara kawasan yang membiayai dan mengoordinasikannya. Lapis ketiga, Palestina hanya melaksanakan keputusan tersebut.
“Ini adalah bentuk peminggiran total,” ujar Riyan mengutip Pengamat Politik dari Gaza Palestine Wisam Afifa.
Keempat, keberadaan BoP hanya akan menjadikan Palestina sebagai objek eksploitasi dan bukan solusi perdamaian yang adil.
“Palestina dalam skema ini hanya akan dijadikan objek penjajahan permanen bagi entitas Yahudi Zionis dan objek eksploitasi ekonomi bagi kepentingan Amerika Serikat,” bebernya.
Kelima, BoP adalah alat bagi pelemahan perlawanan rakyat Palestina. Karena BoP secara sistematis akan melucuti senjata dari para pejuang Palestina.
“Hal ini merupakan wujud nyata dukungan BoP terhadap penjajahan entitas Zonis sekaligus upaya jahat untuk menempatkan para pejuang pada posisi yang dipersalahkan atau victim blaming,” bebernya.
Keenam, BoP menjadikan dukungan dan pengiriman militer salah sasaran. Segala bentuk dukungan dana yaitu sebesar 1 miliar USD ya setara dengan Rp17 triliun dan termasuk aksi pengiriman 8.000 personel militer Indonesia dalam bingkai BoP hanya akan melemahkan posisi Palestina.
“Sebaliknya yang harusnya dilakukan adalah pengiriman personel militer yang bertujuan nyata untuk membantu pejuang Palestina dalam memerangi dan mengusir penjajah entitas Yahudi Zionis dari bumi Palestina,” bebernya.
Ketujuh, BoP menjadi legitimasi kejahatan perang karena keterlibatan Indonesia dalam BoP berarti memberikan legitimasi terhadap perampasan tanah secara paksa dan pembangunan permukiman penjajah entitas Yahudi Zionis yang jelas-jelas melanggar nilai-nilai kemanusiaan universal.[] Setiyawan Dwi
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
