ART RI-AS Khianati Prinsip Politik Indonesia

MediaUmat – Perjanjian Dagang Resiprokal (Agreement Reciprocal Trade/ART) antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat, dinilai Pengamat Hubungan Internasional dari Geopolitical Institute Hasbi Aswar, Ph.D., berpontensi mengkhianati prinsip politik Indonesia.

“Kalau menurut saya ini malah berpotensi mengkhianati prinsip politik negeri kita ya,” ujarnya dalam Diskusi Tabloid Media Umat Perjanjian Indonesia-Amerika: Siapa Untung Siapa Buntung? di kanal YouTube Tabloid Media Umat, Ahad (1/3/2026).

Menurut Hasbi, sejak awal Indonesia selalu menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia itu adalah bebas aktif, walaupun sebenarnya ini juga masih menjadi perdebatan sampai hari ini. Karena faktanya dari dulu sejak era Soeharto negeri ini sebenarnya lebih cenderung ke Barat atau ke Amerika Serikat.

Namun Hasbi melihat, poin-poin ART ini kesannya Indonesia betul-betul tidak memiliki daya tawar sama sekali. Bukan hanya bicara mengenai hubungan perdagangan antara Amerika dan Indonesia, tapi juga bagaimana harusnya Indonesia menyikapi barang-barang milik Amerika yang masuk Indonesia terutama masalah halal.

Yang namanya reciprocal trade atau perdagangan timbal balik setara, sebut Hasbi, tentu harapannya adalah hubungan yang setara. Namun yang terjadi adalah hubungan yang tidak seimbang. Misalnya Indonesia wajib membeli beras dari Amerika satu juta ton, tapi Amerika tidak ada kewajiban membeli barang dari Indonesia.

Selain itu, sebut Hasbi, ada beberapa hal yang kursial selain masalah kerja sama tarif, yaitu bahwa Indonesia akan ditarik oleh Amerika Serikat ke dalam kepentingan politik ekonomi global Amerika Serikat.

Ia mencontohkan, di bagian economic and national security. Di situ disebutkan kalau Amerika memberikan beban sanksi atau pembatasan kepada negara lain atau pihak ketiga, maka Indonesia juga harus mengikuti itu. Kemudian ada juga poin terkait dengan individu-individu yang telah diberikan sanksi oleh Amerika, maka Indonesia juga harus melakukan itu.

Selain itu, jelasnya, ada juga poin lain soal kerja sama digital di situ disebutkan bahwa jika Indonesia ingin melakukan kerja sama dengan negara ketiga terkait dengan digital, maka Indonesia harus menyampaikan kepada Amerika Serikat. Apalagi hal-hal yang terkait dengan kerja sama tersebut bisa merugikan Amerika Serikat.

“Ini kan sebenarnya dikte politik ya. Dan kalau Indonesia betul-betul setuju dengan ini, maka ini kan sebenarnya mengorbankan atau bahkan semakin memperjelas bahwa kita itu sudah tidak bebas aktif dan kita malah semakin mengarah kepada atau semakin jauh ke dalam poros politik Amerika Serikat,” pungkasnya.[] Agung Sumartono

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat