PKAD: Mundurnya 60 Ribu Calon Mahasiswa Bukan Sekadar Soal UKT
MediaUmat – Terkait sekitar 60.000 calon mahasiswa yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP akhirnya tidak melakukan daftar ulang, Analis dari Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Muhammad Ismail menyatakan ini bukan sekadar persoalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tapi ada persoalan yang mendasar.
“Apakah ini sekadar persoalan UKT atau ada masalah yang lebih mendasar?” tuturnya dalam video Lolos PTN tapi Mundur, Bukti Kuliah Kini Sulit Dijangkau? di kanal YouTube Khilafah News, Sabtu (4/7/2026).
Ironis, ucap Ismail, di negeri yang selalu mengatakan pendidikan adalah investasi masa depan, puluhan ribu anak bangsa justru kehilangan kesempatan kuliah karena biaya.
Selanjutnya, ia memaparkan data angka-angka.
Ismail mengungkapkan, APBN Indonesia tahun 2026 dirancang sekitar Rp3.786 triliun. Dari jumlah itu, anggaran pendidikan diproyeksikan sekitar Rp760 triliun atau sekitar 20% APBN. Anggaran kesehatan diperkirakan sekitar Rp200 hingga Rp230 triliun. Sementara belanja infrastruktur diperkirakan berada pada kisaran Rp380 hingga Rp420 triliun.
Di sisi lain, lanjutnya, utang jatuh tempo pemerintah Indonesia pada 2026 tercatat mencapai angka Rp833,96 triliun.
“Artinya, dana yang dialokasikan untuk membayar kewajiban utang bahkan lebih besar daripada seluruh anggaran pendidikan nasional,” paparnya.
Kepentingan Pasar
Dalam sistem kapitalisme, jelasnya, anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat harus dikompromikan dengan kepentingan pasar, stabilitas fiskal, dan berbagai kewajiban fiskal negara.
“Akibatnya, pendidikan dan kesehatan seringkali harus berhadapan dengan utang jatuh tempo dan kebutuhan anggaran lainnya, ” bebernya.
Sebaliknya, menurut Ismail, dalam ekonomi Islam, pendapatan negara bersumber dari pengelolaan kepemilikan umum dan negara. Kebutuhan dasar rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Ia menegaskan, negara wajib memastikan kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi sebelum kepentingan yang lain. Karena itu ketika seorang anak gagal kuliah karena biaya, pertanyaannya bukan hanya mengapa orang tuanya tidak mampu, tetapi juga apakah negara sudah menempatkan pendidikan sebagai prioritas tertinggi?
“Dengan demikian masihkah kita akan mempertahankan sistem kapitalisme yang telah menghasilkan ketimpangan dan membuat kebutuhan dasar rakyat belum sepenuhnya terpenuhi?” ujarnya.
Ia menawarkan sudah saatnya mendiskusikan solusi yang lebih fundamental termasuk ekonomi Islam yang menempatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama negara.
“Ketika puluhan ribu anak kehilangan kesempatan kuliah karena biaya, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya masa depan mereka, tetapi juga arah kebijakan bangsa ini,” pungkasnya.[] Muhammad Nur
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
