Mediaumat.news – Dalam Al-Qur’an, hadits, ijma shahabat dan juga pendapat para ulama dari berbagai madzhab serta kaidah syara menunjukkan penegakkan syariat Islam secara total
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengatakan, pemerintah tidak pernah melakukan klarifikasi terkait kegiatan-kegiatan HTI yang dinilai anti-Pancasila. Video yang dijadikan alasan pembubaran
Mediaumat.news – “Menanggapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI terkait pembahasan Perppu 2/2017, sedikitnya ada empat alasan kenapa harus menolak Perppu 2/2017,” ujar Ketua Eksekutif Nasional
Mediaumat.news – Rezim Jokowi menuduh syariah dan khilafah sebagai ancaman dan mengkriminalisasi ormas Islam, sementara terhadap kapitalisme, sekulerisme, neoliberalisme dan neoimperialisme dan kelompok-kelompok penganut paham
Oleh: A. Rizal Zakarya – Dir. Indonesia Justice Monitor Pencabutan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi polemik karena dilakukan 11 hari
Komisi II DPR melanjutkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), salah satunya mengundang Hizbut Tahrir Indonesia. “Yang terhormat Ketua
Mediaumat.news – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), sejumlah ormas Islam dan pakar hukum tata negara beberkan borok Perppu Ormas, Selasa-Rabu (17-18/10/2017) di Komisi II
Mediaumat.news – Argumen Presiden Jokowi yang menyebut Perppu Ormas itu tidak represif karena masih ada mekanisme hukum ke MK, dinilai sebagai tindakan premanisme. “Sama saja
Mediaumat.news – Terkait upaya kriminalisasi Gubernur DKI terpilih yang menyebut kata “pribumi” dalam pidato pelantikannya oleh ahoker yang tidak bisa move on, perdebatan mengenai definisi
Perppu Ormas Melebihi Penjajahan Belanda dan Orba “Soal sanksi, partai politik melakukan kejahatan, yang dihukum pimpinannya. Partai Komunis Hindia yang ditangkap Muso. Masyumi dibubarin tak