HILMI: Ketimpangan Akses Jadi Masalah Pendidikan Tinggi
MediaUmat – Menyoroti minimnya jumlah penduduk usia kuliah yang terserap ke perguruan tinggi, Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) mengungkapkan masalahnya bukan hanya partisipasi yang rendah, melainkan juga ketimpangan akses.
“Masalahnya bukan hanya partisipasi yang rendah, melainkan juga ketimpangan akses,” tulisnya dalam siaran pers Letter to Intelektual Nomor 002, Diterima tapi Tak Mampu Kuliah: Potret Pendidikan Kapitalis dan Solusi Islam yang diterima media-umat.com, Kamis (9/7/2026).
Menurut HILMI, di kota, kesempatan kuliah lebih besar karena, kampus, informasi, bimbel, jaringan alumni, dan daya beli keluarga lebih tersedia.
“Di desa dan daerah pinggiran, anak-anak cerdas sering kalah bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena kalah fasilitas,” terangnya.
Akhirnya, sebut HILMI, pendidikan tinggi tidak sepenuhnya menjadi mekanisme meritokrasi, tetapi masih dipengaruhi oleh kelas sosial, wilayah dan kemampuan keluarga membayar.
Di sisi lain, jelas HILMI, perguruan tinggi negeri juga menghadapi tekanan pembiayaan.
“Pemerintah pernah menjelaskan bahwa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), belum mampu menutup seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan,” ucapnya.
Pada (tahun) 2024, ujar HILMI, pemerintah menyebut BOPTN baru menutup sekitar 30% biaya, sedangkan sisanya, harus dipenuhi dari sumber lain, termasuk UKT dan iuran pengembangan institusi.
“Maka, ketika publik marah kepada kampus karena UKT naik, kemarahan itu tidak sepenuhnya salah, namun masalahnya lebih luas daripada keputusan satu dua rektorat,” jelasnya.
Kampus negeri berada dalam posisi sulit, ia dituntut meningkatkan mutu dosen, memperbaiki laboratorium, memperkuat riset, membangun reputasi internasional, memperbaiki layanan digital, memperluas kerjasama industri, dan bersaing dalam pemeringkatan global.
“Semua itu membutuhkan biaya. Jika dukungan negara terbatas, kampus terdorong mencari pemasukan dari mahasiswa, kerja sama komersial, badan usaha, atau skema lain. Dalam situasi demikian, otonomi kampus mudah bergeser menjadi komersialisasi terselubung,” sesalnya.
“Inilah paradoks pendidikan tinggi kita. Negara ingin menghasilkan sarjana, insinyur, dokter, guru, peneliti, ahli data, ahli pangan, ahli energi, dan teknolog kelas dunia. Namun pembiayaannya masih sering diletakkan di pundak keluarga,” pungkasnya.[] ‘Aziimatul Azka
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
