Pengiriman TNI-ISF Melegitimasi Tata Kelola Baru Gaza ala Trump
MediaUmat – Rencana pemerintah Indonesia mengirim sekitar 8.000 personel TNI ke Gaza di bawah payung International Stabilization Force (ISF) Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berisiko menjadi legitimasi bagi tata kelola baru Gaza ala Trump, penyokong penuh genosida yang dilakukan entitas Yahudi ke Gaza.
“Kehadiran Indonesia berisiko hanya menjadi legitimasi bagi tata kelola baru yang tetap dikendalikan oleh kekuatan yang sama yang selama ini menjadi pelaku kejahatan di wilayah tersebut,” ujarnya kepada media-umat.com, Sabtu (21/2/2026).
Karena, menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam ISF berpotensi tidak efektif dan dapat bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia. Selain itu, besarnya biaya, risiko keselamatan prajurit, serta implikasi politik global menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan secara serius sebelum keputusan diambil.
“Keterlibatan Indonesia dalam ISF akhirnya berpotensi menjadi langkah yang tidak hanya tidak efektif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia. Biaya besar yang dikeluarkan, risiko terhadap keselamatan prajurit, serta implikasi politik globalnya tidak sebanding dengan hasil yang mungkin dicapai,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan efektivitas konkret dari rencana pengiriman sekitar 8.000 tentara Indonesia ke Gaza. Ada persoalan mendasar mengenai kemampuan pasukan tersebut dalam menghentikan pembatasan bantuan, mencegah serangan militer, maupun melindungi warga sipil dari berbagai bentuk kekerasan yang terus berlangsung.
“Pertanyaan mendasarnya: apa yang sebenarnya dapat dilakukan 8.000 tentara Indonesia di Gaza? Apakah mereka mampu menghentikan pembatasan bantuan oleh Israel? Apakah mereka bisa mencegah pengeboman yang berkala menimpa warga sipil? Bisakah mereka mencegah penculikan, penangkapan, dan teror harian yang dilakukan tentara Israel?” tegasnya.
Hasbi Aswar menilai, secara realistis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut cenderung negatif. Bahwa struktur kekuatan di lapangan tidak memungkinkan pasukan Indonesia menghadang operasi militer Israel, sementara penempatan pasukan kemungkinan besar hanya di area yang dianggap relatif aman.
“Jawabannya sangat mungkin tidak. BoP tidak akan mengizinkan pasukan Indonesia menghadang operasi Israel. Pasukan Indonesia mungkin hanya akan ditempatkan di lokasi yang dianggap relatif ‘aman’, sementara di banyak titik lain pembantaian, blokade, dan penindasan tetap berlangsung,” katanya.
Menurutnya, jika Indonesia sungguh ingin memperkuat kontribusi bagi Palestina, jalur yang ditempuh seharusnya bukan melalui skema yang berada di bawah payung kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Ia menegaskan bahwa pilihan kebijakan luar negeri Indonesia semestinya kembali pada tradisi diplomasi anti-kolonial yang konsisten.
“Jika Indonesia benar ingin memperkuat kontribusinya bagi Palestina, jalurnya bukan lewat skema yang dipayungi oleh kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Upaya yang perlu didorong adalah penghentian pendudukan, pengakhiran blokade, dan penuntutan pertanggungjawaban Israel di forum hukum internasional. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam diplomasi anti-kolonial, dan konsistensi itulah yang seharusnya menjadi pijakan utama,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
