MediaUmat – Kebijakan harga batu bara mengancam pasokan listrik. Itulah benang merah pernyataan Muhammad Ismail dari Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) menguraikan penyebab terancamnya pasokan listrik hingga menyebabkan masalah mulai dari blackout di Sumatera hingga munculnya kerawanan mengenai potensi pemadaman bergilir di Jawa dan Bali, Sabtu (4/7/2026) dalam video Dimulai dari Mana Nih? di kanal YouTube Khlafah News.
Pasalnya, jelas Ismail, PLN membeli batu bara dengan harga khusus sekitar 70 dolar per ton. Sementara di pasar internasional harga batu bara dapat melampaui 100 dolar per ton bahkan pernah menyentuh angka 124.
Artinya, kata Ismail, menjual batu bara ke pasar ekspor jauh lebih menguntungkan dibandingkan memasok kebutuhan domestik.
Indonesia sendiri, ungkapnya, mengekspor lebih dari 500 juta ton batu bara setiap tahun. Sementara kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 230 juta ton.
“Di sinilah dilema kebijakan muncul. Jika harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri dinaikkan agar perusahaan terdorong memasok PLN, maka biaya produk listrik akan meningkat. Konsekuensinya tarif listrik berpotensi naik dan masyarakat yang menanggung,” bebernya.
Namun, lanjutnya, jika harga tetap ditahan melalui skema subsidi, negara harus menyediakan anggaran yang lebih besar. Sementara kondisi APBN sendiri menghadapi berbagai tekanan.
“Jadi, sebenarnya persoalan ini bukanlah karena Indonesia kekurangan batu bara. Persoalannya terletak pada cara kita memandang batu bara itu sendiri,” tandasnya.
Kapitalisme vs Islam
Dalam sistem kapitalisme, ulasnya, sumber daya alam diperlakukan sebagai komoditas yang mengikuti logika keuntungan. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, sumber daya alam yang jumlahnya besar dan menyangkut kebutuhan masyarakat dipandang sebagai public goods (barang milik umum).
“Artinya, negara tidak sekadar berperan sebagai regulator, melainkan memiliki kewajiban untuk mengelolanya demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Jika batu bara dipahami sebagai milik umum, imbuhnya, maka prioritas utamanya bukan keuntungan pasar, melainkan terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat.
“Dengan cara pandang seperti ini, negara tidak terus-menerus terjebak pada pilihan antara menaikkan tarif listrik atau menambah subsidi,” yakinnya.
Ia pun mengajukan beberapa pertanyaan yang patut direnungkan hari ini yaitu bukan hanya mengapa listrik dapat terancam, tetapi siapa sesungguhnya pemilik batu bara itu? Bukankah batu bara tersebut berada di bumi Indonesia? Dan bukankah semestinya ia terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kepentingan rakyat Indonesia?
“Masihkah kita akan mempertahankan sistem yang membuat kebutuhan publik bergantung pada pasar luar negeri ataukah sudah saatnya kita mulai mendiskusikan ekonomi Islam sebagai alternatif dalam pengelolaan sumber daya alam negeri ini?” paparnya retorik.
Terakhir, Ismail memungkasi dengan menandaskan bahwa masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh banyaknya sumber daya yang dimiliki, tapi juga cara kita mengelolanya.[] Erlina
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat