MediaUmat – Ditetapkannya PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang wilayah kerja panas bumi (WKP) Telagaranu di Halmabera Barat, Maluku Utara —yang mempunyai akar sejarah (afiliasi) riset dan perdagangan saham di Israel—, menurut Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Fajar Kurniawan sebagai sebuah kontradiksi yang sangat mencolok.
“Ini adalah sebuah kontradiksi yang sangat mencolok,” ujarnya dalam siniar Ada Jejak Afiliasi Israel Proyek Geothermal di Halmahera Barat? di kanal YouTube Khilafah News, Kamis (9/4/2026).
Fajar mengkritisi sikap pemerintah yang bertolak belakang dengan konstitusi. “Bagaimana mungkin negara yang secara konstitusional menolak penjajahan dan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel justru mempercayakan pengelolaan sumber daya alamnya yang strategis kepada perusahaan yang terafiliasi dengan negara tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, persoalannya bukan pada bisnis atau teknologi tapi martabat sebagai negeri Muslim.
“Kita harus jujur ini bukan sekadar soal bisnis atau teknologi. Ini adalah soal martabat kita sebagai negeri Muslim dan konsistensi politik luar negeri kita. Di saat rakyat Indonesia berdiri tegak membela kemerdekaan Palestina dan mengutuk genosida yang dilakukan Israel, pemerintah justru membuka pintu lewat dalih investasi,” tegasnya.
Tidak Boleh Membiarkan
Menurut Fajar, umat Islam tidak boleh membiarkan hal ini terjadi di Maluku. Dan menurutnya hal ini tidak menutup kemungkinan infiltrasi ekonomi serupa akan terus meluas ke sektor-sektor kritis lainnya dengan dalih efisiensi dan teknologi.
Oleh karena itu, ia berpandangan sudah seharusnya pemerintah melakukan langkah-langkah tegas.
Pertama, evaluasi kembali penetapan pemenang lelang WKP Telaga Pranu dengan mempertimbangkan aspek sensitas sosial, sensitas politik, dan sensitas keamanan nasional.
Kedua, perketat screening investasi asing agar tidak ada perusahaan yang terafiliasi dengan penjajah bisa beroperasi di tanah air.
Ketiga, konsisten pada amanah konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sehingga harus dihindari kerja sama dengan entitas perusahaan yang berasal dari penjajah.
“Kedaulatan energi harus selaras dengan moral bangsa,” tutupnya.[] Muhammad Nur
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat