MediaUmat – Kebijakan work from home (WfH) yang diterapkan pemerintah dinilai narator Khilafah News berpotensi menurunkan produktivitas aparatur sipil negara (ASN) di tengah tuntutan peningkatan kinerja saat krisis energi.

“Kebijakan WFH justru berpotensi membuat ASN tidak bekerja padahal saat krisis, produktivitas harusnya ditingkatkan,” ungkapnya dalam WFH Jumat ASN Dibuka! Tapi Ada Fakta yang Jarang Dibahas, Sabtu (4/4/2026) di kanal YouTube Khilafah News.

Kritik tersebut mencuat terkait efektivitasnya dalam menekan konsumsi energi secara menyeluruh. Narator menilai, pengurangan penggunaan BBM melalui WFH tidak serta-merta mengurangi beban energi nasional, karena aktivitas kerja dari rumah tetap membutuhkan listrik yang sebagian besar masih disuplai dari pembangkit berbasis batu bara.

“Sebagian pihak mengkritisi kebijakan WFH yang diterapkan pemerintah dinilai tidak tepat, sebab operasional gedung seperti lampu, AC, dan lainnya dianggap menggunakan listrik yang bersumber dari PLTU,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, kebijakan WFH juga dikhawatirkan berdampak pada kualitas pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan administratif secara langsung.

“Dihawatirkan jika ASN tidak berada di kantor, masyarakat yang datang dari jauh untuk mengurus dokumen penting akan menghadapi banyak hambatan,” jelasnya.

Lebih jauh, narator mengaitkan persoalan ini dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor migas. Ia menilai, akar persoalan krisis energi terletak pada sistem pengelolaan yang dinilai tidak berpihak pada kedaulatan negara.

“Sistem kapitalisme menjadikan negara hanya sebagai fasilitator kepentingan pemilik modal, jika hal ini terus dibiarkan, negara akan kehilangan kedaulatan energi. Walhasil, sektor migas menjadi ladang bisnis swasta. Akibatnya, bukan harga migas murah yang rakyat dapatkan, tetapi harga yang kian mahal,” tegasnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun belum dikelola secara optimal oleh negara untuk kepentingan rakyat. Kondisi ini dinilai berkontribusi pada tingginya harga energi yang harus ditanggung masyarakat.

“Seharusnya migas dikelola langsung oleh negara sebagai harta milik umum, sehingga hasilnya bisa dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik kekayaan tersebut,” pungkasnya.[] Ikbal

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat