Dengan meningkatnya ketegangan militer dan semakin intensifnya upaya internasional untuk membentuk kembali lanskap regional, rezim Mesir menyerukan pengaktifan Perjanjian Pertahanan Bersama Arab dan pembentukan pasukan gabungan Arab untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai “ancaman”.
Di saat negeri-negeri kaum Muslim terbakar oleh api perang yang dipicu oleh penjajah, dan entitas Yahudi menargetkan rakyat kami di Palestina, Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdul ‘Athiy, muncul untuk memainkan lagu lama yang sama, yaitu tipu daya yang diperbarui, dengan menyerukan pengaktifan Perjanjian Pertahanan Bersama Arab dan membentuk pasukan gabungan Arab. Pada hakikat dan waktunya, seruan ini hanyalah jebakan politik baru yang bertujuan untuk memperketat cengkeraman keamanan terhadap umat dan memperkuat fondasi rezim yang sedang runtuh dengan kedok aksi bersama Arab.
Sejak awal pembentukannya, Perjanjian Pertahanan Bersama telah sengaja dilumpuhkan. Perjanjian ini tidak dirancang sebagai alat bagi umat Islam, namun perjanjian ini ditempatkan dalam lingkungan politik di mana negara-negara Arab dikelola sebagai unit fungsional dalam sistem internasional. Oleh karena itu, perjanjian ini tidak pernah bergerak untuk membebaskan Palestina atau menghentikan agresi berkelanjutan terhadap negeri-negeri kaum Muslim, tetapi perjanjian ini tetap terkunci di dalam laci, hanya dikeluarkan ketika ada kebutuhan untuk mengatur kawasan sesuai dengan visi Amerika.
Saat ini, perjanjian diperkenalkan kembali dalam konteks internasional dengan tanda-tanda yang jelas, di mana Amerika berupaya untuk mengurangi keterlibatan langsungnya dalam konflik. Oleh karena itu, pembicaraan tentang pasukan gabungan Arab tidak dapat dipisahkan dari tren ini, bahkan hal itu merupakan bagian dari rekayasa ulang keamanan regional sehingga tentara Arab menjadi alat dalam strategi internasional yang tidak mencerminkan kehendak umat Islam atau melayani kepentingannya.
Retorika resmi yang membenarkan seruan ini berbicara tentang “ancaman regional”, merujuk pada ketegangan dengan Iran atau risiko kekacauan dan ketidakstabilan. Namun, retorika ini sengaja mengabaikan ancaman nyata dan langsung yang dihadapi umat Islam selama lebih dari tujuh dekade, yaitu ancaman entitas Yahudi yang menduduki Palestina dan melakukan bentuk-bentuk agresi paling mengerikan dengan dukungan penuh dari Amerika dan Barat.
Lalu, ancaman apa yang ingin dihadapi pasukan ini, jika bukan entitas Yahudi yang telah merampas kekuasaan? Dan keamanan apa yang ingin diwujudkan selama entitas Yahudi ini tetap ada, bahkan dilindungi dan perbatasannya diamankan? Dengan demikian, mengesampingkan isu Palestina dari diskusi inti tentang keamanan dan pertahanan bukanlah sebuah kelalaian, namun ini adalah ekspresi dari sifat rezim yang tidak lagi melihat entitas Yahudi ini sebagai musuh, tetapi sebagai mitra dalam pengaturan regional yang dikelola di bawah pengawasan langsung Amerika.
Ancaman yang ingin dihadapi Badr Abdul ‘Athiy adalah melindungi perbatasan nasionalistik Sykes-Picot dengan mencegah gerakan rakyat yang tulus yang berupaya mendobrak perbatasan nasionalistik buatan dan menyatukan umat di bawah panji Khilafah; dan membungkam aspirasi umat untuk pembebasan dengan membentuk alat penindasan militer lintas batas yang akan campur tangan untuk memadamkan revolusi apa pun yang mungkin akan mencabut pengaruh kolonial.
Rezim Mesir tidak bertindak sebagai negara yang benar-benar merdeka, tetapi sebagai aktor yang berperan sebagai negara bawahan dalam tatanan regional yang dipimpin oleh Amerika. Kebijakan luar negerinya, langkah-langkah diplomatiknya, dan bahkan prioritas keamanannya semuanya konsisten dengan tuntutan tatanan ini, bukan dengan tuntutan akidah Islam atau kepentingan umat.
Bukan rahasia lagi bahwa rezim ini adalah rezim yang sama yang terikat oleh perjanjian dan kesepahaman keamanan dengan entitas Yahudi, berpartisipasi dalam pengawasan perbatasan dan berperan dalam pengepungan terhadap rakyat Gaza. Hal inilah yang membuat pembicaraan tentang pasukan pertahanan, yang tidak menargetkan entitas Yahudi ini tetapi beroperasi dalam lingkungan yang melindunginya, telah menjadi sangat berbahaya.
Rezim Mesir bertindak sebagai pelayan setia kepentingan Amerika, melaksanakan rencana-rencananya dengan patuh. Usulan untuk membentuk pasukan militer gabungan bukanlah berasal dari Mesir sendiri. Itu diperintahkan oleh Amerika untuk mengurangi beban pasukan mereka sendiri. Hal ini mengubah rezim lokal menjadi negara bawahan yang bertindak sebagai proksi militer.
Gagasan kontemporer seperti “keamanan nasional Arab” didasarkan pada batas-batas nasionalistik yang memecah belah umat Islam. Gagasan ini memaksa setiap negara untuk hanya fokus pada kepentingan sempitnya sendiri. Sementara Islam memandang umat Islam sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Melindungi tanah Muslim dan membantu kaum tertindas adalah kewajiban syariah, bukan semata perhitungan politik yang sempit. Kekuatan dalam Islam bukan sekadar alat militer, melainkan ekspresi kehendak politik yang berasal dariakidah (ideologi) yang menetapkan siapa musuh dan teman, serta mengarahkan senjata kepada mereka yang pantas dihadapi. Oleh karena itu, setiap kekuatan yang tidak berasal dari akidah ini, dan tidak dibangun di atas fondasi ini, akan tetap menjadi kekuatan yang lumpuh, digunakan di tempat yang tidak seharusnya, dan dinonaktifkan di tempat yang seharusnya digunakan.
Menempuh jalan ini tidak akan membawa keamanan, namun hal itu justru mengarah pada ketergantungan yang lebih besar dan mengubah pasukan umat menjadi alat untuk konflik yang tidak melayani umat. Pasukan ini bahkan mungkin digunakan untuk menindas umat dan membatasi pergerakannya, atau melindungi rezim yang telah kehilangan legitimasinya. Sungguh, jalan ini juga akan membuat umat tetap terpecah belah dan mencegah munculnya kepemimpinan politik yang bersatu yang dapat mengembalikan kehormatan dan kemerdekaan umat. Dengan jalan ini tidak akan menjadikan kekuatan umat sebagai kekuatan nyata, tetapi hanya sebagai kekuatan formal.
Wahai rakyat Mesir (Al-Kinanah): Kalian hidup di jantung sebuah umat besar dengan mengemban risalah (pesan) abadi. Tidaklah pantas bagi kalian untuk menjadi bagian dari proyek-proyek yang dikelola oleh pihak luar, atau putra-putra kalian digunakan dalam melaksanakan kebijakan yang bertentangan dengan akidah kalian. Kalian harus menyadari apa yang sedang direncanakan untuk negara kalian dan berupaya untuk mengembalikan peran alami Mesir sebagai jantung umat Islam, bukan sebagai alat bagi pihak lain.
Wahai prajurit Mesir (Al-Kinanah): Kekuatan yang diminta oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengubah kalian menjadi tentara bayaran yang melindungi kepentingan Amerika dengan dalih “keamanan regional”. Pangkat militer kalian tidak memiliki kehormatan sejati jika mereka melayani Perjanjian Camp David. Senjata kalian hanya terhormat ketika menghadapi musuh yang menduduki Masjidil Aqsa, tujuan Isra’ Nabi Muhammad saw. Peran sejati kalian adalah berdiri bersama umat Islam dan memberikan nushrah (dukungan militer) kepada mereka yang berupaya mendirikan Khilafah. Hanya dengan demikian kalian akan benar-benar menjadi “prajurit terbaik di dunia”, pembebas Baitulmaqdis, bukan penjaga perbatasan penjajah perampas kekuasaan.
Umat Muslim saat ini sedang berada di persimpangan sejarah dan tidak akan diselamatkan oleh rezim boneka dan inisiatif beracun mereka, yang berkolaborasi dengan pihak luar. Keselamatan umat terletak pada Khilafah ‘ala minhājin nubuwah, yang akan menyatukan pasukan, menghapus batas-batas nasionalistik, serta membersihkan negeri dari kekotoran dan sisa-sisa kolonialisme. [] Ustadz Sa’ad Samir – Anggota Kantor Media Hizbul Tahrir di Wilayah Mesir
Sumber: alraiah.net, 25/3/2026.
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat