MediaUmat – Peneliti Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MSPI) Dr. Riyan, M.Ag. menegaskan, berbagai problem politik di Indonesia berakar pada penerapan sistem sekuler, demokrasi, dan kapitalisme, siapa pun presidennya.
“Dari tiga hal tersebut, sekuler, demokrasi, dan kemudian kapitalis ini nanti akan menjadi satu paket yang akan menimbulkan berbagai problem siapa pun presidennya,” ungkapnya dalam Special Interview bertema 2 Tahun Prabowo-Gibran: Rakyat Puas atau Gugat? di kanal YouTube Rayah TV, Selasa (27/10/2026).
Riyan menjelaskan, sekularisme membatasi agama pada ranah personal sehingga tidak dijadikan landasan dalam pengaturan kehidupan politik dan ekonomi.
“Sekularisme itu menghendaki agama itu hanya sekadar persoalan personal. Anda tidak dilarang beragama, tapi kalau bawa-bawa agama ke politik, ke urusan ekonomi, entar dulu atau lebih tegas lagi jangan begitu,” tuturnya.
Dalam sistem demokrasi, manusia menjadi pembuat hukum dan peraturan. Menurut Riyan, keterbatasan manusia dalam menetapkan aturan dapat melahirkan berbagai paradoks dan anomali dalam kehidupan masyarakat.
“Produk hukum, produk undang-undang dan aturan itu sebenarnya dibuat oleh manusia. Dengan segala keterbatasan manusia di dalam konteks aturan, maka kita nanti akan menjumpai berbagai paradoks, berbagai anomali,” paparnya.
Adapun kapitalisme menempatkan modal sebagai kekuatan utama dalam kegiatan ekonomi. Riyan menilai, sistem ini memberikan keleluasaan kepada pemilik modal dan oligarki untuk memperbesar kekayaan.
“Sistem ekonomi kapitalistik itu mendewa-dewakan modal. Sistem ini memberikan kebebasan luar biasa kepada individu-individu yang kita kenal sebagai kapitalis dan oligarki untuk mengembangkan hartanya. Sebenarnya bukan mengembangkan harta, mengembangkan kerakusannya,” tegasnya.
Riyan juga menyoroti besarnya kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, kabinet yang gemuk berkaitan dengan upaya mengakomodasi kepentingan politik demi memperkuat legitimasi pemerintahan.
“Pemerintahan yang seperti ini kalau tadi obesitas itu lebih banyak karena konon katanya mengakomodasi agar dia mendapatkan legitimasi politik yang lebih kuat,” ujarnya.
Selain itu, Riyan menilai mahalnya biaya politik dalam sistem pemilihan langsung berpotensi mendorong terjadinya korupsi. Ia menyinggung praktik suap dan jual beli jabatan yang muncul dalam sejumlah kasus operasi tangkap tangan (OTT).
“Biaya demokrasi tadi itu yang pemilihan langsung … menegaskan kepada kita tentang potensi korupsi dari sisi … biaya politik yang mahal,” paparnya.
Menurut Riyan, persoalan politik tidak cukup dibahas melalui angka dan kasus per kasus. Ia menilai, pembenahan harus menyentuh sistem yang menjadi akar persoalan.
“Kalau kita nanti diskusinya masih muter-muter ke aspek-aspek tadi … bukan membongkar sistem yang … sekuler, kapitalis, demokrasi itu, maka yang terjadi nanti hanya sekadar perdebatan tentang angka-angka saja,” katanya.
Dalam bidang ekonomi, Riyan mengkritik ketergantungan pemerintah pada utang berbunga. Ia menilai bunga utang sebagai riba sehingga pemerintah perlu berani menghentikan praktik tersebut.
“Bunga utang itu adalah riba, itu harus ada sikap yang berani. Jangan dipertahankan terus. Kemudian yang kedua, stop utang. Sampai kapan? Tidak akan pernah selesai,” tegasnya.
Riyan juga menyoroti kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar angka, melainkan menyangkut keselamatan jiwa, terutama anak-anak.
“Ini nyawa. Sekali lagi, ini anak-anak kita yang harus kita lihat sebagai aset,” ujarnya.
Riyan membedakan perbaikan kebijakan pada aspek cabang dengan perubahan mendasar pada fondasi sistem. Ia menyebut perbaikan pada aspek cabang sebagai perubahan islahi, sedangkan perubahan pada fondasi sebagai perubahan taghyiri.
Perampingan kabinet dan penghentian utang berbunga, menurutnya, tetap diperlukan. Namun, langkah tersebut tidak cukup apabila fondasi sistem yang menjadi pangkal persoalan tidak diubah.
“Kalau pangkalnya tidak diubah, maka yang kemudian terjadi tetap saja, walaupun pemimpinnya berubah. Kita sudah punya delapan orang pemimpin, tetapi ternyata sistemnya bukan semakin menjadi baik, justru malah kita menghadapi kondisi yang semakin berat,” paparnya.
Perubahan Mendasar Berlandaskan Islam
Riyan menegaskan, perubahan yang dibutuhkan bukan sekadar pergantian presiden atau sirkulasi elite. Menurutnya, perubahan harus menyentuh fondasi dan cara pandang dalam mengatur kehidupan bernegara.
“Yang kita butuhkan justru adalah perubahan, baik dalam negeri maupun luar negeri tadi dalam skala yang sifatnya fundamental,” tegasnya.
Ia menawarkan penerapan syariat Islam secara kaffah dengan meneladani Rasulullah saw. dan para sahabat. Menurutnya, perubahan mendasar harus berlandaskan Islam, bukan mempertahankan sistem sekuler, demokrasi, dan kapitalisme.
“Jawaban kunci kepada kita semua, yaitu syariat secara kaffah dan yang lebih penting teladan dari Baginda Rasul, para sahabat itu adalah dalam naungan khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah,” pungkasnya.[] Zainard
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat