MSPI: Gelombang Protes Eropa Cerminkan Kegagalan Sistem Sekuler Kapitalis
MediaUmat – Peneliti Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MSPI) Dr. Riyan, M.Ag., menilai gelombang protes di Prancis dan sejumlah negara Eropa mencerminkan kegagalan sistem sekuler kapitalis liberal-demokrasi maupun sistem sosialis komunis materialistik.
“Ini adalah refleksi dari kegagalan sistem sekuler kapitalis liberal-demokrasi, sebagaimana juga kegagalan sistem sosialis komunis materialistik,” tegas Riyan dalam video bertajuk Mengapa Perancis & Banyak Negara di Eropa Menghadapi Gelombang Protes Besar-Besaran? di kanal YouTube Doktor Riyan, Sabtu (24/10/2026).
Gelombang protes di Eropa dipicu tekanan ekonomi, persoalan sosial, dan kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani masyarakat. Kenaikan biaya hidup dan inflasi menjadi salah satu pemicu utamanya.
“Pemicu utamanya adalah kenaikan biaya hidup dan inflasi, serta lonjakan harga kebutuhan pokok, bahan bakar, dan energi akibat gangguan rantai pasok global yang mencekik masyarakat,” paparnya.
Krisis perumahan juga memperberat kehidupan masyarakat di Spanyol dan Portugal, terutama kelompok berpenghasilan rendah hingga menengah serta generasi muda.
“Faktor krisis akibat harga perumahan dan sewa terjadi di wilayah seperti Spanyol dan Portugal. Harga rumah dan biaya sewa melonjak drastis sehingga menyulitkan masyarakat, terutama kelompok menengah bawah dan generasi muda,” jelasnya.
Selain tekanan ekonomi, persoalan pendidikan dan fasilitas publik turut memicu ketidakpuasan masyarakat di Prancis dan Belgia. Kekurangan tenaga pengajar, buruknya fasilitas sekolah atau universitas, serta tingginya biaya pendaftaran menjadi persoalan yang disoroti.
“Krisis pendidikan dan fasilitas publik terjadi di Prancis dan Belgia. Aksi-aksi ini pada awalnya dipelopori pelajar yang memprotes kekurangan tenaga pengajar, buruknya fasilitas sekolah atau universitas, serta tingginya biaya pendaftaran,” ungkapnya.
Di Portugal dan Italia, rendahnya upah dibandingkan laju inflasi mendorong serikat pekerja dan puluhan ribu warga turun ke jalan. Sementara itu, demonstrasi di Albania dipicu kemarahan publik atas dugaan korupsi pemerintah, tingginya pengangguran, dan tuntutan agar pejabat mengundurkan diri.
“Di Albania, gelombang protes dipicu kemarahan publik terhadap Perdana Menteri Edi Rama terkait dugaan korupsi pemerintah, tingginya pengangguran, dan tuntutan agar para pejabat mengundurkan diri. Sementara itu, rendahnya upah dibandingkan tingkat inflasi menjadi pemicu aksi serikat pekerja dan puluhan ribu warga di Portugal dan Italia,” paparnya.
Di Prancis, demonstrasi pelajar meluas dengan bergabungnya serikat pekerja dan kelompok demonstran lain, termasuk gerakan Rompi Kuning yang memprotes kenaikan biaya hidup sejak 2018.
“Ratusan ribu pelajar dalam beberapa pekan terakhir memprotes kekurangan tenaga pengajar dan buruknya kondisi fasilitas sekolah menengah. Jumlah mereka kemudian bertambah dengan bergabungnya anggota serikat pekerja dan kelompok demonstran lain, termasuk gerakan Rompi Kuning yang memprotes kenaikan biaya hidup sejak 2018,” tuturnya.
Gejolak sosial tersebut berlangsung di tengah ketidakpastian politik Prancis. Pemerintahan berhaluan tengah dinilai tidak mampu bertindak efektif, sementara eksperimen politik yang disebut radical Macronism dipandang gagal setelah berlangsung selama satu dekade.
“Para pengamat politik melihat ketidakmampuan pemerintah Prancis saat ini yang berhaluan tengah untuk bertindak secara efektif. Ada kegagalan eksperimen yang disebut ‘radical Macronism’ yang telah berlangsung selama satu dekade,” tegasnya.
Kekecewaan terhadap politik yang berjalan berkelindan dengan krisis utang, kemiskinan akibat inflasi, dan menguatnya kelompok politik di kutub ekstrem. Situasi politik Eropa juga diwarnai perang Rusia-Ukraina serta pengaruh Donald Trump.
“Ada kekecewaan luas terhadap politik sebagaimana dikenal selama ini. Ada krisis utang yang menurut sejumlah pengamat sangat serius dan berpotensi mendorong Prancis menuju gagal bayar. Ada kemiskinan akibat inflasi, menguatnya kelompok politik di kutub-kutub ekstrem, perang di Eropa, yakni di Ukraina dan Rusia, serta pengaruh Donald Trump yang sangat kuat di Eropa,” jelasnya.
Perubahan Mendasar dan Sistemis
Bagi Riyan, berbagai gejolak tersebut menunjukkan bahwa dunia berada dalam kondisi tidak stabil sekaligus membuka peluang bagi perubahan yang mendasar dan sistemis.
“Dunia berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Semuanya sedang berubah. Kondisi ini sekaligus memberikan harapan dan peluang strategis ketika dunia membutuhkan gelombang perubahan baru yang mendasar dan sistemis,” ujarnya.
Menurut Riyan, perubahan mendasar tersebut harus diwujudkan melalui penerapan syariah secara menyeluruh di bawah naungan Khilafah dengan metode kenabian, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, para sahabat, dan para khalifah sesudahnya.
“Dunia membutuhkan gelombang perubahan baru yang mendasar dan sistemis, yakni menuju penerapan syariah secara menyeluruh di bawah naungan Khilafah dengan metode kenabian, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para khalifah sesudahnya,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa perubahan politik yang hakiki di dunia, termasuk Indonesia, menurutnya bertumpu pada tegaknya Islam dan Khilafah.
“Sekali lagi, ada dua kata kunci dalam persoalan perubahan politik yang hakiki di dunia saat ini, termasuk di Indonesia: tegaknya Islam dan Khilafah,” pungkasnya.[] Zainard
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
