MSPI: Film Pesta Babi Soroti Penghancuran Ruang Hidup Adat
MediaUmat – Peneliti dari Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MSPI) Dr. M. Riyan menjelaskan film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita (2026) adalah bentuk kritik atas proyek ketahanan pangan yang justru secara sistematis menghancurkan ruang hidup masyarakat adat.
“Mengkritik bagaimana proyek yang mengatasnamakan, tadi, ketahanan pangan gitu, justru secara sistematis menyingkirkan dan menghancurkan ruang hidup masyarakat adat,” tuturnya dalam siniar Trump & China: Apa yang Terjadi di Balik Layar ‘Diplomasi Bebek Lumpuh’? di kanal YouTube Ngaji Subuh, Senin (18/5/2026).
Menurut Riyan kritik itu ditujukan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Jadi kalau kemudian film itu malah justru ditekan ya dilarang dan seterusnya justru itu malah menunjukkan bahwa ada yang salah dengan pemerintah hari ini yaitu tentu kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tadi program pangan dan maupun juga terkait dengan lingkungan,” bebernya.
Paradoks
Riyan menyoroti adanya paradoks dalam pelarangan pemutaran film di beberapa lokasi. Pasalnya, di beberapa lokasi, nobar (nonton bareng) di beberapa lokasi dibubarkan oleh aparat. Namun Menkopolhukam secara resmi menyatakan tidak pernah melarang film ini.
“Artinya sebenarnya film ini ya silakan ditonton sebagai sesuatu yang menjadi apa namanya bahan bagi edukasi atau pembelajaran di tengah masyarakat benar atau tidak ya kalau tidak pernah dikritik juga oleh titik-titik juga film itu kan. Itu tinggal begitu saja sebenarnya kan gitu sehingga dari sini kita bisa melihat tentu adalah pihak-pihak lain itu yang merasa tidak nyaman dengan ini,” paparnya.
Afdhalul Jihad
Riyan menambahkan, Islam telah memberi ruang untuk kritik atas kebijakan yang menjadikan kritik ke penguasa yang dzalim itu sebagai jihad yang utama afdhalul jihad, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Dawud: “Jihad yang paling utama (afdhalul jihad) adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim.”
“Kalimat yang hak tentu yang kita maksud adalah dengan basis Islam dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala bukan dalam konteks boleh kritik nanti gue kasih gitu-gitu, bukan, bukan itu gitu. Tapi bagaimana kemudian penguasa itu mestinya harus tetap sejalan dengan akidah Islam dan ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala,” pungkasnya.[] Muhammad Nur
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
