Mesir Sebelum dan Sesudah Berakhirnya Pemerintahan Islam

Serial Ramadhan dan Membangun Kembali Umat (Episode 7)

Ketika dikatakan bahwa Mesir, ketika menjadi bagian dari negara Islam, merupakan pemain sentral dalam pengambilan keputusan dan sumber kekuatan, bukan arena untuk melemahkan, maksudnya bukanlah untuk melukiskan gambaran ideal yang sempurna, melainkan untuk menggambarkan sifat peran yang dimainkannya dalam kerangka politik yang lebih luas. Sejak penaklukannya pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu, Mesir bukanlah wilayah yang terisolasi, melainkan menjadi bagian dari entitas politik yang luas, yang menghubungkan berbagai pihak melalui akidah dan sistem pemerintahan yang sama.

Selama era Khulafa’ Al-Rasyidin, Umayyah, dan Abbasiyah, Mesir termasuk di antara negeri-negeri terpenting dalam hal produksi pangan dan sumber daya. Pendapatannya merupakan komponen kunci dari kas negara, tetapi tidak habis; sebaliknya, pendapatan tersebut diinvestasikan kembali dalam jaringan provinsi yang saling terhubung. Ketika Madinah atau Kufah membutuhkan pasokan, Mesir menyediakannya. Dan ketika perbatasan negara terancam dari luar, sumber daya wilayah, termasuk Mesir, dimobilisasi sesuai dengan strategi terpadu.

Ketika kawasan itu menghadapi Perang Salib, Mesir tidak menerima peristiwa itu dengan sikap pasif saja, melainkan menjadi landasan strategis. Shalahuddin yang menyatukan Mesir dan Syam di bawah satu kepemimpinan, tidak bertindak dalam batas-batas nasional yang sempit, melainkan dalam visi persatuan umat, hingga ia memulihkan kedaulatan umat dan membebaskan Al-Aqsa dengan pasukan Mesir dan Syam. Mesir adalah perisai dan pelindung umat.

Setelah Baghdad jatuh ke tangan Mongol, Kairo menjadi pusat gravitasi politik di Negara Khilafah. Pertempuran Ain Jalut bukan sekedar peristiwa militer lokal, melainkan momen penting yang menghentikan pergerakan Mongol ke arah barat. Mesir tidak lagi medan perang, tetapi pusat pengambilan keputusan yang menentukan nasib kawasan. Kedudukan ini tidak hanya berasal dari kekuatan militer, tetapi juga dari posisinya sebagai bagian dari entitas politik yang memandang dirinya sebagai representasi persatuan yang lebih luas.

Bahkan selama era Utsmani, terlepas dari kelemahan administratifnya pada tahap-tahap akhir, Mesir tetap berada dalam kerangka politik yang bersatu. Meskipun beberapa periode menyaksikan despotisme atau korupsi, kedaulatan tetap berada di tangan syara’, dan hubungan antar wilayah diatur oleh logika keanggotaan dalam satu negara, bukan oleh hubungan antar negara yang bersaing.

Paradoks besar muncul dengan terbentuknya negara-bangsa modern. Setelah Perang Dunia I dan runtuhnya Khilafah Utsmani pada tahun 1924, kawasan memasuki fase penataan ulang perbatasan. Mesir menjadi negara dalam tatanan internasional baru. Secara lahiriah, ini tampak sebagai kemajuan menuju kemerdekaan nasional, tetapi pada kenyataannya, Mesir terjerat dalam jaringan kompleks hubungan ekonomi dan politik yang membatasi ruang lingkup pengambilan keputusan independennya.

Di bidang ekonomi, sumber daya tidak lagi dikelola dalam visi terpadu dengan wilayah lain, melainkan dalam logika pasar global yang diatur oleh pusat-pusat keuangan utama. Dengan perluasan pinjaman luar negeri dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar anggaran kini dialokasikan untuk pembayaran utang. Di sini jelas sekali perbedaan antara pengelolaan kekayaan secara internal, berdasarkan sumber daya yang dihasilkan sendiri, dengan pengelolaan kekayaan melalui sistem ketergantungan terus-menerus pada kreditor. Ketika suku bunga naik secara global, maka anggaran domestik pun terpengaruh; dan ketika persyaratan pinjaman berubah, maka kebijakan pun dirumuskan ulang.

Salah satu contohnya adalah program reformasi ekonomi yang terkait dengan perjanjian pembiayaan, yang seringkali mencakup restrukturisasi subsidi atau liberalisasi harga. Keputusan-keputusan ini mungkin disajikan sebagai kebutuhan finansial, tetapi juga mencerminkan tingkat ketergantungan pada sistem keuangan internasional yang menetapkan kerangka kerja keseluruhan untuk tindakan. Di sini, ekonomi berubah dari elemen kekuasaan kedaulatan menjadi area yang terus-menerus dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.

Dalam dimensi keamanan dan politik, konsep “perlindungan” telah berubah. Dalam entitas politik yang bersatu, ancaman dipandang sebagai ancaman terhadap umat secara keseluruhan, yang mengarah pada mobilisasi sumber daya bersama. Namun, dalam negara-bangsa, setiap negara memiliki perhitungan dan aliansinya sendiri. Keamanan terkadang dikelola menurut logika internal yang memprioritaskan stabilitas politik daripada kesejahteraan, menciptakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.

Ketiadaan kedaulatan di tangan syara’, sebagai kedaulatan yang seharusnya, artinya bahwa ketika sistem politik kehilangan landasan ideologi yang mempersatukannya, maka sistem tersebut akan menjadi lebih rentan terhadap pengaruh dinamika kekuatan internasional. Ketika legislasi dan pembuatan hukum sepenuhnya tunduk pada kehendak manusia dalam kerangka nasional yang sempit, maka hukum berubah sesuai dengan perubahan pemerintahan atau tekanan. Adapun dalam sistem yang didasarkan pada wahyu ilahi dan kedaulatan berada di tangan syara’, maka ruang lingkup perubahan, jika sedang tidak tidak ada perubahan, maka ruang lingkupnya jauh lebih sempit pada isu-isu mendasar.

Ramadhan kembali menyoroti pertanyaan ini: Apakah hubungan antara teks dan realitas hanya sebatas pembacaan dan perasaan spiritual, ataukah hubungan antara hukum yang mengatur cara hidup dan tata cara kehidupan? Ketika sejarah dibaca dalam konteks pertanyaan ini, tujuannya bukanlah untuk meratapi masa lalu, tetapi untuk memahami hukum-hukum yang mengatur naik turunnya suatu bangsa. Persatuan meningkatkan bobot strategis, kemandirian dalam pengambilan keputusan ekonomi meningkatkan kekebalan, dan fondasi yang jelas yang dibangun atas dasar akidah yang benar sebagai ikatan fundamental dan kedaulatan di tangan syara’ meningkatkan keharmonisan internal.

Namun, penting juga untuk mengakui bahwa tidak ada model historis atau kontemporer yang berhasil hanya dengan meneriakkan beragam slogan. Kekuasaan bukan hanya kesatuan geografis, tetapi juga kemampuan untuk mengelola sumber daya secara adil dan efektif.

Membandingkan dua era bukan sekadar narasi sejarah, tetapi diskusi tentang hakikat otoritas, batasan kedaulatan, dan bagaimana negara bertransformasi dari aktor yang berpengaruh menjadi area pengaruh. Pertanyaan terbuka bagi generasi kontemporer bukanlah bagaimana secara harfiah menciptakan kembali masa lalu, tetapi bagaimana membangun kerangka kerja politik dan ekonomi yang mengembalikan kemerdekaan dalam pengambilan keputusan, harmoni dalam masyarakat, dan peran negara sebagai pelindung, bukan sebagai pengelola krisis abadi.

Kami memohon kepada Allah SWT agar mengembalikan kepada kami negara yang mengayomi, yaitu Khilafah Rasyidah ‘ala minhājin nubuwah.

Kantor Media Hizbut Tahrir

Di Wilayah Mesir

Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 28/2/2026.

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat