Kecaman Pramono Anung terhadap Challenge Miras Belum Memadai
MediaUmat – Analis Politik dari Forum of Contemporary Ummah Studies (FoCUS) menilai sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengecam challenge hafalan Al-Qur’an demi mendapatkan minuman keras (miras) belum memadai.
“Sebagai Muslim tentu itu tidak memadai,” jelasnya kepada media-umat.com, Jumat (13/8/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar tindakan yang tidak pantas, tetapi menyangkut penistaan agama yang semestinya ditindak secara tegas.
“Bukan saja harus ada permintaan maaf secara resmi dari manajemen perusahaan bersangkutan, pemberian sanksi pidana bagi pelaku penistaan tersebut,” ujarnya.
Ia menilai kejadian serupa berpotensi kembali terjadi apabila tidak disertai pengawasan masyarakat dan penegakan hukum yang memberikan efek jera. Karena itu, umat Islam dinilai perlu terus menunjukkan sikap kritis terhadap berbagai bentuk tindakan yang merendahkan ajaran Islam.
“Masyarakat, khususnya kaum Muslimin, harus terus mengawasi dan bereaksi. Serta ada sanksi hukum yang keras untuk setiap penistaan agama,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengatakan persoalan miras tidak berhenti pada kasus challenge yang mengaitkan hafalan Al-Qur’an dengan khamar. Persoalan yang lebih besar justru terletak pada masih berlangsungnya legalisasi produksi dan distribusi minuman keras, termasuk ketika terdapat keterlibatan pemerintah daerah dalam kepemilikan saham perusahaan terkait.
“Itu persoalannya. Umat sebetulnya hadapi masalah yang lebih besar; legalisasi produksi dan distribusi miras. Ini yang mestinya dicegah,” katanya.
Ia menegaskan, pendekatan bertahap tidak seharusnya menjadi alasan untuk mempertahankan praktik yang secara syariat telah jelas keharamannya. Menurutnya, selama akar persoalan berupa sistem sekularisme dan kapitalisme tidak berubah, berbagai persoalan terkait miras dan penistaan agama akan terus berulang.
“Hapuskan pemikiran, ‘ah kita bertahap’. Sampai kapan? Padahal keharamannya jelas, dampak negatifnya jelas, apalagi diwarnai penistaan agama. Tapi selama Indonesia masih menganut falsafah sekulerisme dan kapitalisme, hal seperti ini akan terus bertahan dan terjadi,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
