Karhutla Berulang, WALHI Soroti Kebijakan Nasional

MediaUmat – Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Boy Jerry Even Sembiring menilai kebijakan nasional menjadi persoalan utama di balik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun.

“Kalau ditanya siapa yang paling bermasalah dalam proses ini, kebijakan dari [penyelenggara tingkat] nasional karena kan berdampak,” ujarnya dalam siniar Negara Jatuh ke Lubang yang Sama Setiap Tahun, Tak Mampu Berantas Pembakar Hutan? di kanal YouTube Novel Baswedan, Rabu (4/11/2026).

Menurut Boy, penyelenggaraan negara selama bertahun-tahun justru lebih bodoh daripada keledai. Pasalnya, keledai saja tidak akan jatuh ke lubang yang sama dua kali.

“Keledai itu enggak jatuh di lubang yang sama dua kali!” tegasnya.

Tiga Penyebab

Boy memaparkan tiga persoalan utama yang menyebabkan karhutla terus berulang.

Pertama, kebijakan negara yang berkelindan dengan kepentingan kapital atau modal. Menurutnya, kerusakan gambut tidak bisa dilepaskan dari cara negara mengelola sumber daya alam dan kebijakan perizinan yang mengakomodasi kepentingan pengusaha.

Kebakaran di kawasan gambut sangat sulit dipadamkan. Akumulasi penerbitan izin secara serampangan sejak awal 1990-an hingga periode 2000-an telah menyebabkan kerusakan gambut sehingga menjadi kering dan mudah terbakar. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh fenomena El Nino yang memicu kekeringan.

“Jadi Godzilla El Nino ini sebagai fakta yang men-trigger gambutnya gampang terbakar,” jelasnya.

Kedua, berakhirnya kelembagaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Masa tugas lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tersebut berakhir pada 31 Desember 2024. Selanjutnya, tugas dan fungsinya dialihkan kepada kementerian terkait.

Boy menilai pemerintah tidak memiliki perencanaan mitigasi yang memadai setelah berakhirnya BRGM. Alokasi anggaran untuk penanganan karhutla juga mengalami penurunan drastis, dari Rp2 triliun menjadi Rp500 miliar.

Ketiga, dominasi kekuatan modal atas penegakan hukum. Boy menilai karhutla yang terus berulang menunjukkan bahwa kuasa kapital lebih kuat daripada kuasa hukum.

Ia menyoroti berbagai pengumuman pemerintah setiap kali terjadi karhutla besar, mulai dari statistik penanganan, evaluasi, pencabutan izin, hingga penindakan pidana. Namun, berbagai langkah tersebut belum mampu memberikan efek jera.

“Jadi angka-angka itu angka-angka omong besar semua. Kenapa dia enggak efek, hukumnya enggak efektif? Karena jangkauan penegakan hukumnya cuma menjangkau [atau hanya] berani pada [orang] kecil, orang yang enggak bertanggung jawab langsung, atau orang yang sama sekali enggak relevan untuk menyelesaikan persoalan besar ini,” tandasnya.

Evaluasi Akar Masalah

Boy menegaskan perlunya evaluasi terhadap akar persoalan karhutla. Menurutnya, penegakan hukum harus menyasar pihak-pihak besar yang memiliki dampak kerusakan lingkungan paling luas, bukan sekadar masyarakat kecil.

Ia juga menyoroti ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Berdasarkan data BPS dari Sensus Pertanian 2013, rasio gini penguasaan lahan mencapai 0,68. Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar 1% penduduk menguasai 68% sumber daya tanah.

Boy mempertanyakan penegakan hukum yang lebih banyak menyasar masyarakat, sementara penguasaan tanah oleh segelintir kelompok besar belum diikuti pertanggungjawaban yang sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan.

Karena itu, menurutnya, penegakan hukum harus dievaluasi agar benar-benar menyasar pihak yang memiliki tanggung jawab besar atas kerusakan tersebut.

Boy juga mempertanyakan kebijakan pemanfaatan lahan gambut dengan kedalaman hingga tiga meter untuk perkebunan sawit. Menurutnya, penanaman sawit di kawasan tersebut dapat memperparah persoalan ketersediaan air.

Karena itu, ia menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan moratorium. Pemerintah harus menghentikan ekspansi perizinan di ekosistem gambut dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah berjalan.

“Penting juga, bukan cuma moratorium tapi setop ekspansi perizinan di ekosistem gambut dengan diikutin kebijakan evaluasi,” pungkasnya.[] Muhammad Nur

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat

Share artikel ini: