Keluarga Desak Kementerian HAM Selamatkan Enam WNI Korban TPPO di Rusia

MediaUmat – Keluarga enam Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan dieksploitasi dalam konflik bersenjata di Rusia mendesak pemerintah segera bertindak.

“Kami berpandangan bahwa peristiwa ini merupakan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan keenam WNI tersebut adalah korban yang berhak mendapatkan perlindungan. Negara berkewajiban mengungkap dugaan tindak pidana ini beserta jaringan perekrutannya, sekaligus memastikan keselamatan dan pemulangan para korban,” tegas Andi Muhammad Rezaldy, advokat Haris Azhar Law Office selaku kuasa hukum korban, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Modus perekrutan diduga dilakukan dengan menjanjikan pekerjaan di luar aktivitas konflik bersenjata. Sebelum berangkat, masing-masing korban bertemu seseorang berinisial MI dan ditawari pekerjaan dengan iming-iming gaji besar serta kemudahan administrasi.

“Dalam pertemuan tersebut, para korban ditawari pekerjaan di bidang logistik, medis maupun pekerjaan umum lainnya yang tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas konflik bersenjata dan tidak akan ditempatkan di wilayah konflik. Para korban dijanjikan gaji yang besar serta kemudahan dalam proses administrasi keberangkatan dan pekerjaan di Rusia,” jelas Andi.

Namun, kenyataan yang dihadapi para korban berbeda dari janji perekrutan. Setelah berangkat menggunakan visa turis pada 2026, mereka justru dilibatkan dalam aktivitas konflik bersenjata.

“Tawaran tersebut kemudian mendorong para korban untuk menerima pekerjaan dan berangkat menggunakan visa turis pada 2026. Namun, setibanya di Rusia, para korban justru menghadapi situasi yang berbeda dari janji awal. Mereka dilibatkan dalam aktivitas konflik bersenjata, bukan menjalankan pekerjaan sebagaimana yang sebelumnya ditawarkan,” ungkap Andi.

Enam WNI yang diduga menjadi korban adalah Muhammad Haziq Alatas (27), Adi Poncokusumo (27), Muhammad Abu Bakar Segaf (32), Muchsin Al Idrus (44), Sayyid Hassan Al Jufri (24), dan Hasan (28). Sebagian berada di wilayah konflik, sedangkan lainnya berada di Rusia.

“Berdasarkan keterangan keluarga, para korban saat ini ada yang berada di wilayah konflik dan ada juga yang berada di Rusia,” jelasnya.

Hambatan Serius

Upaya para korban untuk kembali ke Indonesia menghadapi hambatan serius. Ada yang diminta membayar hingga Rp200 juta untuk pemulangan. Beberapa korban bahkan diancam kehilangan status kewarganegaraan Indonesia jika keluarga mengetahui kondisi mereka dan mengupayakan kepulangan.

“Dalam upaya untuk kembali ke Indonesia, para korban menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan keterangan keluarga, terdapat korban yang diminta membayar hingga Rp 200 juta agar dapat kembali ke Indonesia. Selain itu, beberapa korban juga mendapat ancaman bahwa status kewarganegaraan Indonesia mereka akan dicabut apabila keluarga mengetahui kondisi mereka dan upaya untuk kembali ke Indonesia dilakukan,” jelas Andi.

Atas kondisi tersebut, keluarga bersama kuasa hukum mengadukan kasus ini kepada Kementerian HAM RI. Mereka meminta kementerian mengambil langkah konkret untuk menangani dugaan pelanggaran HAM dan mengawal pengusutan jaringan perekrutan.

“Dalam pengaduan tersebut, keluarga korban meminta Kementerian HAM mengambil langkah konkret sesuai kewenangannya untuk menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami para korban,” ujar Andi.

Andi meminta Kementerian HAM mengawal penanganan kasus tersebut melalui koordinasi dengan lembaga terkait sebagai bagian dari Gugus Tugas TPPO.

“Kami meminta Kementerian HAM, sebagai bagian dari Gugus Tugas TPPO, memantau dan mengawal kasus ini melalui koordinasi dengan Bareskrim Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Luar Negeri,” ujarnya.

Semakin Mengkhawatirkan

Kondisi korban semakin mengkhawatirkan. Beberapa di antaranya dilaporkan mengalami cedera serius akibat serangan drone. Keluarga mengaku telah melaporkan kondisi tersebut kepada Kementerian Luar Negeri, tetapi belum memperoleh tindak lanjut yang jelas.

“Kami sudah melaporkan hal ini ke Kementerian Luar Negeri, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang jelas. Padahal, beberapa korban sudah mengalami cedera serius, mulai dari luka parah di bagian kaki hingga bagian vital lainnya akibat serangan drone. Sebagai keluarga, kami hanya berharap mereka bisa segera dipulangkan ke Indonesia,” ujar Muznah, salah satu anggota keluarga korban.[] Zainard

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat

Share artikel ini: