MediaUmat – Pakar Kehutanan Dr. Agung Wibowo menegaskan, karhutla terus berulang akibat kebijakan pembukaan lahan gambut yang mengabaikan karakteristik ekologisnya, antara lain melalui pembangunan kanal secara besar-besaran yang menyebabkan gambut mengering.
“Kalau gambut dibedah, dipotong-potong dengan kanal sepanjang 4.000 kilometer, bagaimana tidak kering gambutnya?” ungkap Agung dalam diskusi Karhutla, Mengapa Terus Berulang? di kanal YouTube UIY Official, Ahad (18/10/2026).
Ia menjelaskan, proyek pembukaan lahan gambut di Kalimantan Tengah pada 1995 mencakup sekitar 1,4 juta hektare. Pembuatan kanal untuk mengeringkan lahan mengubah kondisi hidrologis gambut. Ketika mengering, material organik yang tersimpan di dalamnya menjadi bahan bakar yang membuat api sulit dipadamkan.
“Ketika dia kering, barang yang ada di sana itu adalah barang-barang organik yang unsur utamanya karbon. Itu menjadi bahan bakar yang sangat berbahaya ketika ada api,” jelasnya.
Dampak kebijakan tersebut, menurut Agung, terlihat dari berulangnya kebakaran besar. Ia memaparkan, pada 1997 luas lahan terbakar mencapai sekitar 9 juta Ha, kemudian 3,8 juta Ha pada 2006, 2,6 juta Ha pada 2015, 1,4 juta Ha pada 2019, dan 1,1 juta Ha pada 2023. Jeda kebakaran besar yang semula sekitar sembilan tahun semakin pendek.
“Awalnya sembilan tahun kemudian jadi tiga tahun. Ini kebijakan yang salah yang dipaksakan. Hampir 30 tahun kita masih merasakan dampaknya,” tegasnya.
Bukan Semata Faktor Iklim
Agung mengakui fenomena El Niño berpengaruh terhadap kondisi kering yang memperbesar resiko kebakaran. Namun, ia menegaskan bahwa El Niño bukan pemicu kebakaran, meskipun dapat memperparah kondisi yang memungkinkan api muncul dan meluas. Menurutnya, aktivitas manusia, termasuk kebijakan pengelolaan lahan yang mengabaikan karakteristik gambut, turut menyebabkan karhutla terus berulang.
“Kalau disebut ada pengaruhnya El Niño, iya. Tetapi El Niño itu bukan pemicunya. Karena pemicu dari kebakaran itu adalah dilakukan oleh manusia,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada petani mengenai risiko pembakaran lahan ketika musim kemarau memanjang. Larangan membakar juga perlu disertai solusi agar petani tidak kehilangan penghasilan ketika lahan belum dapat ditanami.
“Harusnya pemerintah turun ke petani, lakukan sosialisasi, jangan bakar, jangan tanam dulu. Karena kemaraunya panjang, meskipun lahan dibersihkan itu juga tidak bisa tanam. Kenapa? Karena belum turun hujan,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pembukaan gambut untuk menyediakan pangan semestinya tidak mengabaikan peringatan ilmuwan mengenai karakteristik lahan tersebut. Tujuan memenuhi kebutuhan pangan, menurutnya, tidak membenarkan cara yang justru menimbulkan kerusakan berkepanjangan.
“Kalau ada orang ingin mengulang tindakan serupa, ingin memberikan pangan bagi masyarakat tetapi menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah ilmu pengetahuan, maka itu adalah mengulangi kesalahan yang sama yang sudah dilakukan oleh pendahulunya. Dan itu bagian daripada kezaliman,” ungkapnya.
Restorasi Harus Berkelanjutan
Untuk mengurangi risiko kebakaran, Agung menjelaskan bahwa restorasi gambut perlu dilakukan melalui pembasahan kembali lahan (rewetting), pembangunan sekat kanal agar air tidak terus mengalir keluar, penanaman kembali vegetasi lokal, serta penguatan penghidupan masyarakat di sekitar gambut.
Namun, upaya tersebut memerlukan kesinambungan. Ia menyoroti penghentian Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 2024 yang, menurutnya, berdampak pada keberlanjutan perawatan sarana restorasi, termasuk sumur bor dan sekat kanal.
“Ketika BRGM-nya, institusi pendukungnya itu tidak ada, maka kegiatan-kegiatan itu juga menjadi terhenti. Sekat kanal yang rusak itu tidak bisa diperbaiki dan akhirnya upaya untuk restorasi ini tidak berkelanjutan,” paparnya.
Agung menegaskan bahwa pencegahan juga membutuhkan deteksi dini dan respons cepat agar api dapat ditangani sebelum membesar. Lebih jauh, keberlanjutan penanganan karhutla bergantung pada visi kepemimpinan yang menempatkan keselamatan lingkungan sebagai bagian penting dari pembangunan.
“Ketika para pemimpin ini tidak memiliki visi bagaimana lingkungan dijaga, diselamatkan, maka hal seperti ini akan sulit diperbaiki. Ketika upaya yang cukup baik dan hasilnya juga terlihat dihentikan, kita seolah-olah mengulang kembali dari nol,” pungkasnya.[] Zainard
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat