MediaUmat – Menyoroti polemik terkait terbitnya buku yang berjudul Islam ala Prabowo, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mempertanyakan sejak kapan Islam punya versi berdasarkan nama penguasa.
“Heboh, buku Islam ala Prabowo. Pertanyaannya sederhana kok. Sejak kapan Islam itu punya versi berdasarkan nama penguasa?” ujarnya dalam akun Facebook pribadinya yang bertajuk Heboh Buku Islam ala Prabowo, Rabu (9/9/2026).
Ia pun mengingatkan, umat Islam mengenal Umar bin Khaththab, Shalahuddin al-Ayyubi, sampai Muhammad al-Fatih. Namun, tidak pernah mengenal istilah Islam ala Umar, Islam ala Shalahuddin, ataupun Islam ala Muhammad al-Fatih.
“Kenapa? Padahal 3 figur ini sosok-sosok hebat. Kenapa? Karena di dalam Islam bukan penguasa yang menjadi standar Islam, justru penguasa yang harus diukur dengan Islam,” bebernya.
Ketika muncul istilah seperti Islam kerakyatan ala Prabowo, ekonomi Islam ala Prabowo atau visi keislaman Prabowo, Agung mempertanyakan, apakah Islam sedang menjadi standar untuk menilai Prabowo atau justru Prabowo sedang dijadikan standar untuk menjelaskan Islam?
“Ini bukan soal suka atau tidak suka dengan Prabowo ya. Masalahnya jauh lebih mendasar dari itu. Islam itu bukan branding politik, Islam itu bukan aksesori kekuasaan,” jelasnya.
Sebab, lanjutnya, sebanyak apa pun kata Islam ditulis dalam sebuah buku, itu tidak otomatis kemudian membuat kebijakan seorang penguasa menjadi islami, standarnya harus tetap Al-Qur’an dan As-Sunnah.
“Allah berfirman, ini al-ḥukmu illā lillāh menetapkan hukum itu, hanyalah Allah,” tegasnya.
Maka pertanyaannya, jelas Agung, bukan seperti apa Islam ala Prabowo, tetapi seperti apa Prabowo dan kebijakannya menurut Islam. Dengan hukum apa Prabowo memimpin, dengan paradigma apa ekonomi dijalankan oleh Prabowo dengan standar apa kebijakan negara ditentukan oleh Prabowo.
Ulama
Agung juga menilai, tugas ulama itu bukan tukang poles citra penguasa atau membuat penguasa terlihat islami, tetapi mengoreksi kekuasaan agar tunduk kepada Islam.
“Karena itu jangan sampai ya, Islam itu hanya dipanggil ketika membutuhkan legitimasi. Islam boleh jadi simbol, tetapi jangan sampai hanya menjadi dekorasi. Islam harus menjadi standar,” bebernya.
Jadi, menurutnya, tidak penting buku Islam ala Prabowo termasuk Islam ala penguasa mana pun.
“Tetapi yang jauh lebih penting bagi kita semua termasuk ulama mempertanyakan dan menggugat apakah kebijakan Prabowo benar-benar mau tunduk kepada Islam,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat