MediaUmat – Fathiy Syamsuddin Ramadhan an-Nawy, penulis buku Panduan Lurus Memahami Khilafah Islamiyah Menurut Kitab Kuning, menyebut buku Islam ala Prabowo sebagai bentuk kosmetikasi politik untuk menutupi citra buruk akibat sejumlah kebijakan pemerintah.
“Makanya perlu ada kosmetik, istilahnya kosmetik untuk membedaki atau mempercantik beliau. Nah, salah satu kosmetik itu, kalau menurut al-fakir, yaitu dibuatlah buku itu Islam Ala Prabowo,” tuturnya dalam Spesial Interview: Mengapa “Islam ala Prabowo”? di kanal YouTube Rayah TV, Ahad (13/9/2026).
Menurut Syamsuddin, dugaan motif tersebut dapat dilihat dengan mencermati berbagai peristiwa politik yang terjadi sebelum maupun setelah buku itu diterbitkan. Buku tersebut diluncurkan pada 26 Agustus 2025 dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Baznas di Jakarta.
“Kalau kita melihat lahirnya buku ini, kita bisa melihat peristiwa-peristiwa politik yang mendahului terbitnya buku ini dan juga peristiwa-peristiwa politik yang mengiringi,” jelasnya
Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo telah menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam mengenai arah politik pemerintah. Salah satunya adalah keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS, kemudian BRICS Plus dan bergabungnya Indonesia dengan BoP, yang menurutnya turut memunculkan kebingungan mengenai keberpihakan politik Indonesia.
“Ketika Prabowo memutuskan ikut BRICS sama ikut BRICS Plus itu pukulan. Makanya kemudian orang mulai mempertanyakan tidak hanya dari aspek ketidakjelasan politik Prabowo, termasuk juga Prabowo ini sebetulnya bagaimana, Muslim enggak,” ungkapnya.
Syamsuddin juga menyoroti isi buku yang menurutnya mengangkat tiga isu utama, yakni Islam, perdamaian dan keadilan; spiritualitas Prabowo; serta perjuangan untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, sejumlah gagasan tersebut masih ditempatkan dalam kerangka demokrasi, liberalisme, pluralisme, dan sistem politik yang berlaku.
“Kalau kita melihat itu ada tiga isu penting yang hendak diangkat. Yang pertama terkait dengan masalah Islam, perdamaian dan keadilan. Bagian yang kedua mengangkat tentang spiritualitasnya Pak Prabowo. Kemudian yang ketiga terkait dengan perjuangan untuk kesejahteraan rakyat,” paparnya.
Ia mengkritisi pula bagian epilog buku yang membandingkan Prabowo dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam konteks perjuangan memberantas korupsi dan nepotisme serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski terdapat klarifikasi dari penulis bahwa Prabowo tidak disamakan dengan Umar bin Abdul Aziz, perbandingan tersebut tetap dapat membentuk persepsi tertentu di tengah pembaca.
“Di epilognya itu kan orang akhirnya, oh Pak Prabowo itu setaraf dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam konteks perjuangan beliau untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat,” katanya.
Syamsuddin kemudian menjelaskan bahwa dalam Islam, tugas utama seorang pemimpin tidak berhenti pada pencitraan keagamaan, tetapi menegakkan agama dan menerapkan syariat Islam dalam seluruh urusan negara. Ia mengutip pandangan Imam an-Nawawi tentang kewajiban adanya pemimpin yang menegakkan agama, menolong sunnah, memenuhi hak dan meletakkan hak pada tempatnya.
“Tugas dari negara yang paling asasi itu adalah menerapkan syariat Islam. Mengatur seluruh urusan itu harus dengan syariat Islam,” tegasnya.
Menurutnya, selama syariat Islam hanya diterapkan secara terbatas dalam persoalan privat, sementara berbagai urusan masyarakat dan negara tetap diatur dengan sistem lain, persoalan kesejahteraan dan keadilan sulit diselesaikan secara menyeluruh.
“Ketika syariat Islam tidak dijadikan sebagai hukum untuk mengatur urusan negara, urusan masyarakat, itu pasti menimbulkan masalah, tidak akan sejahtera. Keadilan juga susah didapat,” ujarnya.
Ia juga menilai penggunaan simbol agama semata-mata untuk meningkatkan citra dan memperoleh dukungan politik merupakan tindakan tercela. Islam, katanya, semestinya diterapkan karena mencari ridha Allah, bukan sebagai atribut untuk kepentingan politik.
“Agama kalau hanya dijadikan sekadar sebagai topeng, sebagai atribut untuk kepentingan-kepentingan politik, untuk menaikkan citra, untuk mendapat dukungan, itu betul-betul tercela,” nilainya.
Ia juga mengingatkan para ulama agar tidak menjadi pendukung penguasa yang zalim. Menurutnya, ulama semestinya menjalankan amar makruf nahi mungkar, bukan menutupi keburukan penguasa dengan legitimasi keagamaan.
“Orang yang disebut sebagai seorang yang alim, seorang ulama itu ketika dia mendukung seorang pemimpin yang zalim maka justru dia itu jauh lebih berat siksaannya,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat