MediaUmat – Kritik Indonesia Gelap yang disampaikan sejumlah pihak, menurut Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana, seharusnya diletakkan sebagai muhāsabatun lil-ḥukkām (koreksi/kontrol terhadap para penguasa) dan diterima dengan lapang dada.
“Jadi saya membaca bahwa kritik terkait Indonesia Gelap itu seharusnya diletakkan sebagai muhāsabatun lil-ḥukkām dan Pak Prabowo melihat itu sebagai ruang kritik kepada rakyat yang biasa-biasa saja yang seharusnya diterima dengan lapang dada,” tuturnya dalam segmen Mbois: Indonesia Gelap atau Mata yang Buram? Menguji Etika dan Mentalitas Kepemimpinan, Jumat (15/5/2026) di kanal YouTube Tabloid Media Umat.
Karena, jelasnya, Islam sendiri memandang bahwa pemimpin atau penguasa itu bukanlah sosok yang maksum atau bebas dari kesalahan. Sebaliknya, pemimpin itu adalah manusia biasa yang mengemban amanah berat.
“Jadi manusia biasa yang mengemban amanah berat dan membutuhkan bantuan rakyatnya untuk tetap berada pada jalan yang benar,” tukasnya.
Menurutnya, dalam perspektif ideologis yang menggunakan Islam sebagai standar. Ada mekanisme yang disebut sebagai muhāsabatun lil-ḥukkām. Yaitu bagaimana rakyat itu diberikan ruang di dalam sistem Islam untuk melakukan koreksi, untuk menasehati, untuk kritis kepada penguasa baik terhadap cara-cara yang dikeluarkan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, apalagi bila kebijakan itu melenceng dari syariah Islam.
“Tentu proses muhāsabatun lil-ḥukkām itu merupakan ruang yang ada di dalam sistem Islam,” terangnya.
Nah, lanjutnya, Rasulullah SAW sendiri secara tegas menyatakan bahwa pilar agama itu adalah nasihat. Termasuk nasihat kepada para pemimpin kaum Muslim. Salah satu konsep yang paling fundamental dari Islam itu adalah apa yang disebut dengan afdhalul jihad (jihad yang paling utama).
“Ingatlah, sungguh seutama-utamanya jihad adalah menyampaikan kalimat yang hak pada penguasa yang zalim,” tuturnya mengutip sabda Nabi SAW.
“Jadi, dalam konteks gerakan Indonesia Gelap, menurut saya kritik mahasiswa, kritik rakyat, kritik pakar terhadap kebijakan yang dianggap menyengsakan rakyat dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi dari muhāsabatun lil-ḥukkām itu,” terangnya.
Ia menyebutkan bahwa Islam memuliakan orang yang berani meluruskan penyimpangan dari kekuasaan bahkan menyamakannya dengan pemimpin para syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, Jika gugur dalam aktivitas menyampaikan kebenaran itu kepada khalifah, kepada pemimpin.
“Nah, ini penting untuk kita bangun menurut saya,” ujarnya.
“Dan yang paling penting lagi menurut saya, Pak Prabowo atau siapa pun nanti yang akan menjadi pemimpin negeri ini harus belajar etika kepemimpinan. Terutama belajar dari tradisi para Khulafaur Rasyidin. Di mana seorang pemimpin Muslim itu idealnya bersikap tidak antikritik,” bebernya.
Hal ini, sebutnya, dicontohkan secara sempurna oleh Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq saat pelantikannya berkata, ‘Aku telah diangkat sebagai pemimpin kalian. Sementara aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik maka tolonglah aku. Jika aku berbuat buruk maka luruskan aku’,
“Ini suatu yang luar biasa. Bagaimana seorang Abu Bakar yang termasuk sahabat Nabi yang luar biasa, sampai kemudian dijuluki sebagai ash-Shiddiq karena selalu membenarkan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu, begitu sangat rendah hati menunjukkan kesadaran bahwa kekuasaan itu adalah titipan Allah SWT yang dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat,” paparnya.
Ia mendorong kepada pemimpin negeri ini termasuk Presiden Prabowo Subianto untuk belajar etika kepemimpinan kepada para Khulafaur Rasyidin, termasuk di dalamnya Abu Bakar ash-Shiddiq.
“Untuk tidak antikritik dan memberikan ruang seluas mungkin untuk melakukan muhāsabatun lil-ḥukkām, mengkritik, mengoreksi, meluruskan, menasihati para penguasanya,” pungkasnya.[] Ajira
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat