MediaUmat – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menegaskan, khilafah yang akan bertindak sebagai penjaga dan melindungi kekayaan alam Papua dari dominasi korporasi.
“Khilafahlah yang akan bertindak sebagai raa’in, menjaga kekayaan alam Papua,” ungkap Agung dalam dialog Mbois: Film Pesta Babi Bongkar Kezaliman Oligarki dan Penguasa Bertubi-tubi di kanal YouTube Tabloid Media Umat, Kamis (21/5/2026).
Pasalnya, jelas Agung, problem utama bukan sekadar proyek, melainkan sistem kapitalisme yang membuka ruang luas bagi korporasi menguasai sumber daya alam atas nama pembangunan.
“Solusinya pun harus dengan sistem, pengganti kapitalisme adalah sistem Islam (yang ditegakkan oleh khilafah),” tegasnya.
Dalam perspektif tersebut, Islam tidak hanya mengkritik, tetapi menetapkan aturan tegas dalam melindungi hak rakyat. Salah satu prinsip dasarnya adalah larangan perampasan tanah, termasuk tanah adat yang telah dikelola turun-temurun.
“Islam itu mengharamkan perampasan tanah…” ujarnya.
Prinsip ini menjadi pembeda mendasar dengan praktik kapitalisme. Dalam praktik kapitalisme negara justru kerap menjadi fasilitator penguasaan lahan oleh korporasi dalam skala besar. Akibatnya, masyarakat adat tidak hanya kehilangan akses, tetapi juga terusir dari ruang hidupnya sendiri.
“Sistem inilah yang membolehkan akhirnya hak ulayat itu dirampas,” lanjutnya.
Tidak hanya pada aspek tanah, Islam juga menetapkan sumber daya alam strategis seperti hutan merupakan kepemilikan umum (milkiyyatul ‘ammah) yang haram diprivatisasi, dan negara wajib mengelolanya untuk kepentingan rakyat.
“Hutan itu milkiyyatul ammah, haram diprivatisasi,” jelasnya.
Realitas di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya. PSN Papua Selatan berjalan dalam skala raksasa dengan dominasi korporasi yang sangat kuat.
“Proyek strategis nasional di wilayah Papua Selatan ini ya ini luasnya ternyata kan 2,5 juta hektare, sama dengan 4 kali luas Pulau Bali…” ungkap Agung.
Skala tersebut mencerminkan besarnya penguasaan wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat. Dalam praktiknya, dominasi itu bahkan terkonsentrasi pada segelintir korporasi dalam jumlah sangat besar.
“Jhonlin Group dikasih proyek mencetak sawah seluas 1 juta hektare,” lanjutnya.
Kondisi ini menunjukkan, proyek yang diklaim untuk kepentingan nasional justru menjadi ruang ekspansi oligarki melalui pemberian konsesi besar-besaran kepada pengusaha.
“Lahan-lahan ini diberikan konsesi kepada pengusaha-pengusaha besar,” tegasnya.
Dominasi tersebut tidak hanya menguasai lahan, tetapi juga merusak lingkungan dan menghancurkan ruang hidup masyarakat. Hutan yang menjadi sumber pangan dan air bersih terancam hilang akibat pembukaan lahan masif.
“Sagu bisa terpengaruh, air yang menjadi sumber air bersih mereka terpengaruh…” ungkapnya.
Dalam kondisi ini, dominasi telah berubah menjadi perampasan hak dasar masyarakat adat, bahkan mengarah pada perampokan kekayaan alam Papua dalam skala besar.
“Yang ketiga itu perampasan hak ulayat,” katanya.
Ia pun menilai situasi ini sebagai kezaliman struktural yang tidak bisa dibiarkan.
“Saya melihat ini kezaliman yang luar biasa,” tegasnya.
Separatisme Jalan Buntu
Di tengah ketidakadilan tersebut, dorongan separatisme dinilai bukan solusi, melainkan jalan buntu yang justru berpotensi membuka celah bagi kekuatan asing untuk masuk dan mengambil keuntungan.
“Solusinya bukan dengan separatisme,” ujar Agung.
Menurutnya, pemisahan diri tidak menyentuh akar persoalan, karena sumber masalah terletak pada sistem yang melahirkan dominasi dan perampasan. Tanpa perubahan sistem, ketidakadilan yang sama akan terus berulang.
“Solusinya pun harus dengan sistem,” tegasnya.
Ia mengingatkan, kondisi yang tidak stabil justru menjadi peluang bagi pihak luar untuk mengeksploitasi kekayaan alam Papua dalam skala lebih besar.
“Ada peluang predator asing lain yang bisa masuk… sedang mengintai kekayaan alam di Papua,” ungkapnya.
Karena itu, solusi yang ditawarkan bukan memisahkan diri, melainkan menghentikan kezaliman dengan mengganti sistem yang melahirkan dominasi tersebut.
“Mari kita lawan kezaliman ini dan mari kita ganti sistem yang zalim yaitu kapitalisme,” pungkasnya.[] Zainard
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat