MediaUmat – Melonjaknya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 sampai ke angka 355 triliun rupiah dengan memangkas anggaran pendidikan, menurut Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana sebagai kanibalisme anggaran.
“Ini namanya kanibalisme anggaran,” ujarnya dalam video Siapa Lagi yang Kena? melalui kanal YouTube Khilafah News, Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, hampir 44% mandatory spending pendidikan (pengeluaran negara yang anggarannya telah diatur oleh undang-undang), malah dilarikan ke dapur MBG.
“Kita kasih makan perutnya hari ini, tapi kita laparkan otaknya mereka dengan infrastruktur sekolah dan kualitas guru yang terbengkalai. Programnya jalan, tapi masa depan pendidikan malah pingsan,” kritiknya tajam.
Menurutnya, ini bukan cuma soal uang, tapi ini soal syahwat politik. “Inilah yang disebut pork barrel politics (politik gentong babi),” tegasnya.
Agung memaparkan, program MBG yang masif dan menyentuh akar rumput ini, sangat rawan dijadikan alat.
“Program MBG yang masif dan menyentuh akar rumput ini, rawan banget dijadikan alat, ya…, untuk menjaga popularitas rezim atau memenangkan kroni lewat vendor-vendor dapur di daerah,” jelasnya.
Negara, menurutnya, bagi-bagi hibah atau program kesejahteraan, tapi tujuannya bukan murni layanan, melainkan demi suara atau political support (dukungan politik).
“Rakyat dikasih makan, tapi hak politiknya dibeli pakai uang pajak sendiri. Skema ini, bikin ketergantungan masyarakat ke penguasa makin tinggi, sementara masalah kemiskinan sistemik enggak pernah selesai,” kritiknya.
Solusi Islam
Dalam Islam, sebutnya menyolusi, negara itu raa’in (pengurus), bukan pedagang, apalagi politisi transaksional.
“Pendanaan programnya enggak akan membebani sektor lain, apalagi pakai gaya gentong babi,” jelasnya.
Agung menjelaskan cara Islam dalam membiayai program kebijakan negara.
Yang pertama, sebutnya, milkiyah ‘ammah (kepemilikan umum). Minerba, mineral, batu bara, minyak, gas yang berlimpah, itu milik rakyat.
“Hasilnya dikelola negara masuk ke Baitul Maal, dan dipakai, misalnya untuk MBG. Enggak butuh utang, enggak perlu peras pajak,” terangnya.
Yang kedua, lanjutnya, kedaulatan pangan tanpa impor.
“Lewat hukum ihyaul mawat (menghidupkan tanah mati). Lahan mati dikelola rakyat, dengan modal dari negara. Kita mandiri pangan, bahkan jadi pasar buat importir pemburu rente,” tandasnya.
Yang ketiga, sambungnya, haramnya riba. “Tanpa bunga utang ribawi, anggaran negara bersih, dan fokus untuk kesejahteraan,” pungkasnya.[] ‘Aziimatul Azka
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat