MediaUmat – Akar masalah dari fakta yang diungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa ‘potensi ekonomi dari belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 335 triliun lebih per tahun belum sepenuhnya dinikmati petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal,’ adalah pada desain rantai pasok yang sejak awal tidak dirancang untuk melibatkan produsen kecil.
“Akar masalahnya bukan pada jumlah anggaran, melainkan pada desain rantai pasok yang sejak awal tidak dirancang untuk melibatkan produsen kecil,” ujar Peneliti Forum Anggaran dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak kepada media-umat.com, Jumat (3/7/2026).
Ishak melihat, program berskala nasional ini membutuhkan pasokan besar, seragam, dan berkelanjutan. Sementara mayoritas petani-nelayan Indonesia masih beroperasi dalam skala kecil dan belum terorganisir kuat, sehingga penyelenggara lebih memilih bekerja sama dengan pemasok besar.
Padahal, kata Ishak, hal ini bisa diatur jika pemerintah punya perhatian.
Membandingkan dengan kebijakan serupa di Brasil, menurutnya ini kontradiksi.
Ishak menuturkan, Brasil lewat UU No. 11.947/2009, program makan siang sekolah Brasil (PNAE) mewajibkan minimal 30% dana federal dibelanjakan langsung dari petani keluarga. Dan aturan ini dinaikkan menjadi 45% mulai tahun 2026. Sehingga pendapatan petani miskin naik hingga 106%.
Sedangkan MBG, jelas Ishak, malah sebaliknya. Tidak memiliki kewajiban kuota serupa dalam regulasinya, sourcing dari petani dan UMKM sifatnya imbauan, bukan mandat hukum dengan sanksi. Ketiadaan kontrak pembelian pasti, akses pembiayaan yang menjangkau petani kecil, dan infrastruktur logistik pendukung membuat kebocoran nilai tambah ini terus berulang. Bahkan di lapangan, sejumlah kantin sekolah justru gulung tikar karena kalah bersaing dengan sistem SPPG yang tersentralisasi.
Ishak memandang, persoalan ini semakin serius karena anggaran sebesar itu justru menyedot dana pendidikan dan kesehatan. Padahal jika dana sebesar itu dialokasikan setiap tahun untuk mensubsidi petani, memberi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha yang selama ini tercekik bunga tinggi dari lembaga keuangan formal maupun informal, serta memberikan beasiswa agar seluruh anak SD hingga SMA bisa sekolah gratis, dampaknya berpotensi jauh lebih langsung dirasakan masyarakat bawah dibanding skema MBG saat ini.
“Ini semestinya menjadi prioritas, sebab jumlah penduduk yang belum mampu menjangkau kebutuhan dasarnya yaitu pangan, pendidikan, kesehatan masih sangat besar di Indonesia,” bebernya.
Ishak membandingkan, dalam konsep Islam, negara sejatinya wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga, yakni sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
“Justru inilah yang tampak ditinggalkan oleh pemerintah saat ini. Belum lagi, sumber pendanaan program-program semacam ini banyak bertumpu pada pajak dan utang ribawi, yang jelas-jelas diharamkan di dalam Islam,” pungkasnya.[] Agung Sumartono
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat