Chusnul Mar’iyah: Tak Percaya KPK
MediaUmat – Dosen Ilmu Politik UI Chusnul Mar’iyah, Ph.D., menyatakan dengan tegas dirinya tidak percaya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) betul-betul menegakkan hukum untuk memberantas korupsi.
“Saya enggak percaya bahwa mereka betul-betul menegakkan hukum untuk memberantas korupsi,” ujarnya dalam diskusi Megakorupsi: Saling Bongkar? di kanal YouTube Tabloid Media Umat, Ahad (12/7/2026).
Karena, menurutnya, KPK isinya polisi dan jaksa, dua lembaga yang terkorup di republik ini.
“Actor dari dua Lembaga tersebut dimasukkan rumah yang bernama KPK, terus langsung dapat dikatakan sebagai malaikat, ya enggak. persoalannya di situ. KPK sering kali menjadi alat untuk saling menghabisi lawan politik,” bebernya.
Apalagi, ia menilai, lembaga yang memiliki fungsi untuk mengontrol legislatif saja yaitu DPR tidak melakukan apa-apa.
“Persoalannya adalah kembali proses merebut kekuasaan dalam pemilu. Apakah menang dengan cara jujur? Anda berkuasa tidak dengan cara jujur, atau tidak amanah, makanya tidak berkah dengan kekuasaan seperti ini. Bukan kekuasaan yang dimuliakan Allah, tapi kekuasaan yang dihinakan,” bebernya.
Sebetulnya, jelas Chusnul, rentetan korupsi yang ditangani Febrie Adriansyah (FA) memang memiliki track record (rekam jejak) yang luar biasa.
“Pembarantasan kasus korupsi Jiwasraya 16,8 triliun, PT Asabri 22,8 triliun, BTS 8,03 triliun, timah 300 triliun, Pertamina 200,85 triliunan, dan yang paling baru MBG yang jenderal-jenderal ada tadi Garuda, Kemendikbud, batu bara dan seterusnya. Namun, apa yang terjadi hari ini dengan dipertontonkan penggerebekan tersebut. apa yang akan rezim lakukan? Selama ini kebijakan regime sebelumnya, ada kebijakan Tax amnesty. Di zaman Bu Megawati juga ada BLBI, dan penjualan aset BUMN dan seterusnya. Bagaimana dengan kasus FA ini? Menurut saya, mereka akan melakukan negosiasi dan issue mega korupsi tidak diurus dengan serius” bebernya.
Ia juga melihat, dalam pemberantasan korupsi ini tidak ada perubahan secara struktural.
“Kalau menurut saya ini leadership PS (Prabowo Subianto) dipertanyakan. Bukan dealership. Jadi apakah ada keinginan dengan sungguh-sungguh mau memberantas korupsi atau tidak?” bebernya.
Menyeimbangkan
Ia juga melihat, perseteruan antara jaksa dan polisi adalah untuk menyeimbangkan. “Jadi kalau faksinya PS menyerang polisi, faksi Solo menyerang jaksa dan mendukung polisi. Kesemuanya ini adalah power struggle menuju 2029. Rakyat tidak perlu bertepuk tangan dengan kasus ini. Biarkan mereka saling menyerang. Lembaga-lembaga tersebut telah merusak tata kelola negara. Dalam perspektif ilmu politik, polisi itu tidak dapat dimasukkan sebagai aparat penegak hukum. Pemikiran hukum seperti ini membuat polisi sangat berkuasa. Polisi memiliki kitab KUHP dan senjata serta birokrasi. Penegak hukum adalah pengadilan” bebernya.
“ Dalam kasus ini saya yakin ujungnya akan negosiasi aja kok. Dapat dipastikan ujungnya negosiasi, yang jadi korban tetap rakyat,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
