MediaUmat – Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menilai Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat (UU DPR) yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar warga bisa memberhentikan anggota dewan
MediaUmat – Pengamat Kebijakan Publik dari Indonesia Justice Monitor (IJM) Rizqi Awal menilai maraknya praktik prostitusi di sejumlah taman kota terjadi akibat peraturan tidak jelas (penegakan
MediaUmat – Direktur The Economic Future Institute (TEFI) Dr. Yuana Tri Utomo menyatakan meningkatnya angka pengangguran sebagai bukti negara belum hadir secara optimal. “Ini menunjukkan negara
MediaUmat – Pengamat dari HILMI (Himpunan Intelektual Muslim Indonesia) Dr. Riyan menyatakan jalan di Indonesia tidak semulus di Singapura karena tidak ada roadmap (peta jalan) jalan
MediaUmat – Analis Politik dan Media Hanif Kristianto menilai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berpotensi menyeret Indonesia kepada krisis hukum pidana. “Nah, apalagi kalau
MediaUmat – Merespons pemerintah Australia yang melarang anak usia di bawah 16 tahun menggunakan media sosial, Direktur Siyasah Institute Iwan Januar menyatakan sudah saatnya di Indonesia ada
MediaUmat – Setidaknya ada dua bahaya besar dengan beroperasinya bandara yang diduga ilegal di kompleks industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang terungkap baru-baru ini. “
MediaUmat – Merespons langkah Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam melakukan penertiban dan pendistribusian tanah terlantar, Pengamat Ekonomi
MediaUmat – Terkait pernyataan Presiden Prabowo yang menginginkan pembenahan perusahaan plat merah (BUMN) dikelola dengan standar internasional dengan membolehkan ekspatriat (tenaga kerja asing profesional) bisa memimpin
MediaUmat – Direktur Siyasah Institute Iwan Januar menegaskan, sistem peradilan Islam bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti langit dan bumi. “Bila dibandingkan