Mediaumat.id – Penambahan frase “Atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila” pada ayat (1) Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan itu menurut Pakar
Mediaumat.id – Terkait DPR RI dan pemerintah yang mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat Paripurna, Ketua DPP LBH Pelita Umat Chandra Purna
Mediaumat.id – Program Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) yang digawangi oleh BNPT, justru malah merusak
Mediaumat.id – Membahas tentang pengaruh oligarki di Indonesia, Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menyampaikan, praktik kekuasaan oleh segelintir orang tersebut bukan hanya menggurita,
Mediaumat.id – Direktur Mutiara Umat Institute (MUM) Ika Mawarningtyas menilai badai pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan keniscayaan dalam ekonomi kapitalisme. “Badai PHK itu adalah sebuah
Mediaumat.id – Aktivis Dakwah dan Intelektual Muslimah Ustadzah Ratu Erma Rahmayanti menyatakan kehidupan perempuan selama ini dalam ruang yang salah. “Jadi kalau Islam memandang memang
Mediaumat.id – Kalau benar penafsiran frasa tambahan ‘Atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila’ di Pasal 188 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditujukan untuk menyasar
Mediaumat.id – Pakar Hukum dan Masyarakat, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. menilai janggal menjadikan buku Iqra’ dan buku agama sebagai barang bukti saat
Mediaumat.id – Terkait salah satu strategi pemerintah Indonesia membangun hilirisasi nikel pasca kalah dalam perselisihan dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yakni menaikkan
Mediaumat.id – Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) mempertanyakan mengapa bangsa ini tidak bergegas untuk taat sepenuhnya kepada Allah SWT padahal menyadari berbagai bencana