Mediaumat.id – Berkaitan dengan gelombang penolakan dari luar negeri terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru khususnya terhadap pasal perzinaan, Direktur Forum on Islamic
Mediaumat.id – Menanggapi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Farid Ahmad Okbah, Ahmad Zain an-Najah, dan Anung al-Hamat dalam kasus
Mediaumat.id – Insiden tabrakan antara lokomotif kereta cepat dan kereta teknis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menambah daftar karut-marutnya proyek pembangunan Kereta Api Cepat
Mediaumat.id – Protes Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas dana bagi hasil (DBH) produksi minyak di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau jangan
Mediaumat.id – Cendekiawan Muslim KH Rokhmat S Labib menegaskan bahwa hukum mengangkat seorang khalifah adalah fardhu kifayah sebagaimana kesepakatan (ijma) para fuqaha’. “Tentang khilafah, dalam
Mediaumat.id – Pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang menyebut “Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler” dinilai sebuah ungkapan yang serba ambigu. “
Mediaumat.id – Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. mengungkapkan, khilafah itu ajaran Islam tentang sistem pemerintahan ideal menurut tuntunan Allah
Mediaumat.id – “Undang-undang yang baik itu undang-undang yang semestinya dia bisa berpihak kepada semua pihak,” ungkap Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) dalam Fokus:
Mediaumat.id – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan pada 6 Desember 2022 dan memuat salah satunya tentang pasal perzinaan dinilai Direktur Siyasah Institute Iwan Januar
Mediaumat.id – Selain para politisi yang kini duduk di masing-masing kursi kekuasaan, Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengungkapkan, yang lebih diuntungkan dari penundaan