Brasil menolak memberikan visa kepada dua pejabat senior Departemen Luar Negeri AS pada 24 Juli, hal itu mencegah Asisten Menteri Luar Negeri Riley M. Barnes dan Wakilnya Samuel Samson untuk melakukan perjalanan guna memeriksa sistem pemilu Brasil menjelang pemilihan presiden Oktober mendatang. Pemerintah Presiden Lula da Silva menafsirkan kunjungan yang direncanakan tersebut sebagai upaya untuk mencampuri politik internal secara tidak semestinya dan menimbulkan keraguan terhadap integritas mesin pemungutan suara elektronik.
Laporan Washington Post yang memicu perselisihan diplomatik tersebut mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump berencana untuk mempertanyakan “keadilan dan integritas” sistem pemilihan umum Brasil, sebuah upaya yang secara luas dipandang sebagai upaya untuk melemahkan partai yang berkuasa dan mendukung kandidat oposisi Flavio Bolsonaro.
Amerika Serikat telah berulang kali menggunakan campur tangan pemilu sebagai pembenaran untuk sanksi dan tekanan diplomatik terhadap negara-negara termasuk Rusia, China, dan Iran. Namun, perilaku Washington sendiri di Brasil menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut diterapkan secara selektif, dijadikan senjata melawan musuh, sementara AS sendiri terlibat dalam praktik yang justru dikutuknya. Washington juga telah menggunakan tarif terhadap Brasil, mengenakan bea masuk 25 persen pada barang-barang tertentu setelah penyelidikan Pasal 301 dan tarif tambahan 12,5 persen berdasarkan tuduhan kerja paksa.
Negara terbesar di Amerika Latin ini telah menyadari bahwa hanya dengan merumuskan kebijakan dalam negeri dan luar negeri yang independen, kedaulatannya dapat dipertahankan. Kontinuitas pemerintahan Biden-Trump dalam memperlakukan kawasan ini sebagai halaman belakang AS, dengan menggunakan paksaan ekonomi bersamaan dengan campur tangan politik, telah memicu reaksi keras di kawasan tersebut. Kemunafikan ini sangat mencolok: bahwa Washington memberi ceramah kepada dunia tentang integritas pemilu, sementara Washington mengirimkan pejabat untuk merusak pemilu di negara-negara berdaulat (hizb-ut-tahrir.info, 29/7/2026).
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat