Irak dan Nasib Faksi-Faksi Yang Loyal Kepada Iran

Soal:

Asy-Syarq al-Awsath melansir di web site-nya pada 4 Agustus 2026: “Pemerintah Irak mendapati dirinya menghadapi persamaan yang sangat sensitif, mengalami kelumpuhan politik dan keamanan di antara tuntutan Washington untuk melucuti senjata faksi-faksi dan pengaruh Iran yang sangat mengakar dalam lembaga-lembaga politik, keamanan, dan ekonomi Irak. Hai`ah al-Hasyd asy-Sya’biyyah pada 29 Juli 2026 telah mengumumkan bahwa setidaknya 20 orang anggotanya tewas dan 32 lainnya terluka dalam serangan yang dilancarkan oleh jet tempur Amerika dan Saudi yang menargetkan markas resmi Hai`ah di beberapa provinsi Irak” (asy-Syarq al-Awsath, 4 Agustus 2026). Artikel itu juga menyatakan: “Amerika Serikat dan Arab Saudi melancarkan serangan gabungan terhadap apa yang mereka katakan sebagai posisi-posisi milik milisi yang didukung oleh Iran di Irak” (al-Hurra, 31 Juli 2026). Ini terjadi setelah Perdana Menteri Ali Falih az-Zaidi kembali dari kunjungan resmi ke Amerika Serikat! Apa yang ada di balik semua itu pada pemilihan waktu ini? Apakah cengkeraman Amerika atas Irak makin kuat lebih dari sebelumnya?

Jawab:

Supaya pandangan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini menjadi jelas, kita tinjau hal-hal berikut:

1. Dengan pendudukan Amerika atas Irak di bawah Saddam Hussein, Amerika telah memberikan pukulan telak kepada rezim Irak/rezim Ba’ats dan orang-orang di belakangnya, yaitu pengaruh Inggris di seluruh kawasan. Tetapi, pengaruh Inggris masih terus bernapas melalui paru-paru Saudi. Mantan Menteri Luar Negeri Saudi, Saud al-Faishal, secara terang-terangan mengkritik kebijakan Amerika di Irak. Ia mengatakan bahwa wilayah-wilayah yang diduduki Amerika di Irak diserahkan kepada Iran. Tetapi dengan kematian agen Inggris, Raja Abdullah, pada tahun 2015, dan naiknya agen-agen Amerika, Salman dan anaknya Muhammad, ke tampuk kekuasaan di Arab Saudi, Amerika memberikan pukulan telak kepada pengaruh Inggris di kawasan tersebut, karena untuk Inggris hanya tersisa negara-negara kecil Teluk dan Yordania, yang semuanya merupakan negara-negara kecil tanpa kekuatan untuk melawan pengaruh Amerika, dan bahkan tidak mampu menimbulkan gangguan! Begitulah, Amerika menjadi pemilik pengaruh de facto di kawasan tersebut.
2. Dahulu, kebijakan Amerika dalam perangnya terhadap Islam dengan dalih terorisme mengharuskan pemecahan kawasan Islami tersebut secara sektarian. Sejalan dengan kebijakan ini, Iran menjadi pusat sektarian, sebagai lawan untuk pusat sektarian lainnya, Arab Saudi. Kebijakan ini juga menuntut perluasan peran Iran di kawasan tersebut, peran yang mencakup penetrasi ke Irak dan membangun pengaruh di sana di bawah bayang-bayang pendudukan Amerika. Demikian juga, pengaruh Iran melalui kelompok-kelompok sektarian di Yaman dan Lebanon, dan perluasan sektariannya ke Suriah dan tempat lain. Amerika tetap sangat membutuhkan peran Iran ini.
3. Dengan berakhirnya kebutuhan Amerika akan Iran di Suria maka peran Iran sebagaimana dirumuskan oleh kebijakan Amerika pun berakhir. Dan Iran akhirnya diminta untuk menarik diri. Dan secara riil, Iran mulai menarik diri dari Suriah dan segera menarik pasukannya. Iran tidak berpartisipasi dalam perang melawan Yahudi, meskipun para pemimpin partainya di Lebanon (Hizbullah) telah dibunuh. Tetapi Iran menolak untuk mundur dari program nuklirnya. Maka terjadilah serangan entitas Yahudi terhadap Iran pada tahun 2025, agar Iran menggigit kedua bibirnya menyesal karena tidak berperang “ketika banteng putih dimakan”, yakni segera setelah peristiwa 7 Oktober 2023, sebaliknya Iran malah mencukupkan diri dengan peran partainya di Lebanon (Hizbullah)… Perang pada tahun 2025 itu, dan putaran-putaran selanjutnya yang dipimpin oleh Amerika dan sekutu dekatnya entitas yahudi, mencerminkan kebijakan untuk menghilangkan peran Iran di kawasan tersebut. Kelompok-kelompok Irak yang loyal kepada Teheran mulai berperang bersama Iran, meluncurkan rudal dan drone terhadap target-target Amerika di Irak dan beberapa negara Teluk. Di sini, Amerika bersikeras untuk menghilangkan peran Iran di Irak sebagai bagian dari kebijakan pemerintahan Trump yang baru untuk menurunkan martabat Iran menjadi negara pengikut dan mengecilkan peran regionalnya jika memungkinkan… Oleh karena itu, pendorong perkembangan politik saat ini di Irak adalah kebijakan Trump untuk menghilangkan pengaruh Iran di Irak.
4. Amerika, yang menduduki Irak pada tahun 2003 dan di situ Amerika membangun sistem politik dalam bentuk struktur sektarian yang membuat Iran memiliki pengaruh signifikan terhadapnya, kini Amerika berupaya mengakhiri situasi ini. Amerika menginginkan pemerintah Irak untuk mere-orientasikan diri sebagai negara Arab, bukan negara sektarian, artinya, memutuskan hubungan dengan Iran dan menormalisasi hubungan dengan negara-negara Teluk dan negara-negara kecil Arab lainnya. Semua ini termasuk dalam bab memerangi pengaruh Iran di Irak atau menghilangkan kehadirannya. AS mulai memberlakukan sanksi terhadap pasokan gas Iran ke Irak, mendesak Baghdad untuk mencari alternatif non-Iran. Dan ketika alternatif yang diusulkan Irak adalah gas Turkmenistan, yang harus transit melalui Iran, AS menolaknya. AS juga menolak mengizinkan Irak untuk mengimpor listrik dari Iran: “Amerika Serikat mengakhiri pengecualian sanksi yang memungkinkan Irak untuk membeli listrik dari negara tetangga, Iran. Hal itu sejalan dengan kebijakan Presiden Donald Trump yang tercermin dalam “tekanan maksimum” terhadap Teheran” (al-Jazeera.Net, 9 Maret 2025). Sebelumnya, AS juga memberlakukan sanksi-sanksi terhadap pihak Irak mana pun yang melakukan transaksi dolar dengan Iran: “Surat kabar Wall Street Journal melaporkan pada hari Rabu, mengutip pejabat AS, mereka mengatakan bahwa Amerika Serikat telah melarang 14 bank Irak untuk melakukan transaksi dolar. Laporan surat kabar tersebut menyatakan bahwa larangan yang diberlakukan oleh Departemen Keuangan dan Bank Federal Reserve New York ini merupakan bagian dari kampanye menyeluruh terhadap transfer mata uang AS ke Iran” (al-Quds al-Arabi, 19 Juli 2023).
5. Dari sisi lain, Amerika Serikat menuntut pemerintah Irak agar menindak kelompok-kelompok yang loyal kepada Iran dan menjauhkan mereka dari pemerintahan: “Sumber-sumber mengungkapkan bahwa Amerika Serikat mengancam para politisi senior Irak dengan sanksi yang dapat mencapai negara Irak itu sendiri, termasuk kemungkinan menargetkan jalur keuangan terpentingnya, yaitu pendapatan minyak yang disimpan melalui Bank Federal Reserve New York, dalam kondisi kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran diikutsertakan dalam pemerintahan Irak berikutnya. Menurut empat sumber yang berbicara kepada Reuters, peringatan ini adalah salah satu contoh paling keras sejauh ini atas kampanye Presiden AS Donald Trump untuk mengurangi pengaruh kelompok-kelompok yang terkait dengan Iran di dalam Irak” (Sky News berbahasa arab, 23 Januari 2026). Dalam sikap yang menunjukkan kepatuhan pemerintah Irak terhadap arahan AS itu, Pemerintah Irak mengumumkan bahwa mereka bersikap netral dalam perang yang sedang berlangsung melawan Iran. Kenetralan ini berarti bahwa mereka tidak berdiri di pihak Iran. Jika tidak, sesungguhnya militer AS menggunakan wilayah Irak untuk menyerang Iran dan kelompok-kelompok Irak yang loyal kepada Iran. Demikian juga, Pemerintah mendorong entitas Yahudi untuk mendirikan pangkalan militer, seperti yang diungkap oleh beberapa surat kabar: “Menyusul laporan sebelumnya tentang keberadaan pangkalan Israel di wilayah Irak, sebuah laporan oleh The New York Times mengungkapkan bahwa Israel telah mendirikan pangkalan militer rahasia yang kedua di gurun Irak Barat” (Deutsche Welle Jerman, 18/5/2026).
6. Kemudian Amerika mulai secara terbuka ikut campur dalam menentukan siapa yang memimpin pemerintahan. Meskipun Nuri al-Maliki adalah agen Amerika yang setia dan memerintah Irak dengan cengkeraman Amerika yang kuat selama pendudukan, namun pemerintahan Trump secara terbuka menentang pemilihan kembali al-Maliki sebagai Perdana Menteri Irak. Trump berkata: “Pada masa al-Maliki “sebelumnya”, negara ini jatuh ke dalam kemiskinan dan kekacauan total. Hal itu tidak boleh terulang disebabkan kebijakan dan ideologinya yang gila. Jika dia terpilih, Amerika Serikat tidak akan memberikan bantuan apa pun kepada Irak.” (Sky News berbahasa arab, 29 Januari 2026). “Al-Maliki telah dicalonkan oleh blok politik terbesar di parlemen Irak untuk memimpin pemerintahan” (al-Arabiya, 14 Februari 2026). Terlepas dari protesnya bersama orang-orang Irak, al-Maliki tidak mampu menghadapi sikap keras Trump: “Sebagai tanggapan atas ancaman dari Presiden AS Donald Trump, mantan Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki pada hari Rabu menegaskan penolakannya terhadap “campur tangan Amerika yang terang-terangan dalam urusan dalam negeri Irak,” menganggapnya sebagai “pelanggaran terhadap kedaulatan” negaranya… Sebagai protes terhadap pernyataan Trump, ratusan orang berdemonstrasi di Baghdad dekat Zona Hijau, tempat kedutaan AS berada” (France 24, 28 Januari 2026). Begitulah, pernyataan Trump secara tegas mengungkap hakikat tindakan Amerika dengan negara-negara pengikut dan dengan agen-agennya. Dan benar riilnya, al-Maliki benar-benar dikecualikan, dan pada 27 April 2026, dilakukan pengangkatan tokoh yang dapat diterima oleh Amerika, Ali az-Zaidi. Kejadian ini mengungkap bahwa pengaruh Iran di Irak sangat rapuh, bahkan tidak sampai tingkat pengaruh itu sendiri. Melainkan, Amerika telah memberi Iran ruang dan fasilitas untuk tindakannya di Irak untuk menerapkan kebijakan Amerika.
7. Ketika Amerika ingin mengakhiri peran ini, Amerika mulai menuntut agar pemerintah Irak melucuti senjata kelompok-kelompok ini dan menetapkan tenggat waktu untuk melakukannya, sama seperti yang mereka tuntut dari Lebanon melawan partai Iran di Lebanon (Hizbullah). Dan faktanya, dua kelompok Irak setuju untuk melucuti senjata: “…Pada awal Juni, para pejuang dari Sarâyâ as-Salâm -Brigade Perdamaian-, milisi yang loyal kepada ulama Syiah Irak Muqtadha ash-Shadr, berkumpul di kota Samarra untuk menyerahkan senjata mereka kepada pemerintah Irak. Proses pelucutan senjata ini mencerminkan penarikan kelompok tersebut dari Quwât al-Hasyd asy-Sya’biy -Pasukan Mobilisasi Populer (PMF)-, aliansi kuat yang sebagian besar terdiri dari milisi Syiah, yang beroperasi baik di dalam maupun di luar negara Irak. Ribuan pejuang Brigade Perdamaian adalah yang pertama menarik diri dari aliansi ini, dan mereka bukan yang terakhir. ‘Ashâ`ib Ahl al-Haq, milisi kuat lainnya, mengumumkan bahwa mereka juga akan menarik diri dari Quwât al-Hasyd asy-Sya’biy (Pasukan Mobilisasi Popular-PMF)… Beberapa milisi terkemuka yang didukung Iran tetap berkomitmen untuk melayani kepentingan Teheran di Irak dan wilayah yang lebih luas. Namun perpecahan di dalam Quwât al-Hasyd asy-Sya’biy (Pasukan Mobilisasi Popular-PMF) merupakan pukulan nyata bagi Iran” (The Independent berbahasa Arab, 12/7/2026). Dan negara (Irak) menetapkan batas waktu akhir untuk penyerahan senjata: “Perdana Menteri Irak Ali az-Zaidi mengatakan pada hari Selasa bahwa negaranya tidak akan mengizinkan pihak mana pun untuk membawa senjata di luar kerangka negara setelah akhir September mendatang. Az-Zaidi menegaskan selama pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih bahwa pendekatan pemerintahnya berfokus pada pembatasan senjata hanya di tangan struktur resmi” (Sky News berbahasa arab, 14/7/2026). Oleh karena itu, perkembangan politik di Irak saat ini terkait dengan kebijakan Amerika untuk menghilangkan peran Iran sebelumnya di Irak dan menghilangkan pengaruh Iran di sana. Keberhasilan Amerika dalam hal ini tampak signifikan, tidak hanya dalam tekanan militer dan politik terhadap Irak, tetapi juga dalam situasi keuangan, karena pendapatan minyak Irak ditransfer ke rekening di Departemen Keuangan AS, sehingga rezim Irak tidak dapat membayar gaji pegawainya tanpa izin dari Departemen Keuangan AS!
8. Satu masalah yang masih tersisa, yaitu kampanye untuk mengungkap korupsi dan para koruptor di Irak. Kampanye ini hanya mungkin diarahkan kepada mereka yang berafiliasi dengan Iran di Irak dan mengancam mereka. Meskipun kampanye itu juga telah menyentuh pihak lain, karena sistem Irak yang dibangun oleh Amerika sebagai model demokrasi di kawasan tersebut, penuh dengan korupsi mulai dari kepalanya hingga telapak kaki, dan merupakan rezim yang paling korup di antara semua rezim. “Pemerintah Irak menyatakan dalam pernyataan terbarunya bahwa mereka telah menangkap 21 pejabat sejauh ini, yang didakwa terlibat dalam kasus korupsi keuangan dan administrasi, sementara sejumlah individu buronan lainnya masih buron… Perdana Menteri Irak Ali az-Zaidi menegaskan selama rapat kabinet bahwa pemerintah terus memerangi korupsi dan memulihkan dana publik… Pakar ekonomi Abdurrahman al-Masyhadani, dalam sebuah wawancara dengan al-Jazeera.Net, memperkirakan biaya ekonomi dari korupsi keuangan dan politik di Irak lebih dari satu triliun dolar, mengisyaratkan bahwa sebagian besar dana yang dijarah telah diintegrasikan ke dalam perekonomian asing” (al-Jazeera.Net, 3 Juli 2026).
9. Begitulah, setelah presiden Irak menunjuk Ali az-Zaidi sebagai perdana menteri, daftar tuntutan Amerika, menurut kanal asy-Syarq pada 10 Mei 2026, mencakup mengambil langkah-langkah praktis untuk menjauhkan pengaruh Iran dari pemerintahan Irak dan melucuti senjata faksi-faksi bersenjata. Realitanya, az-Zaidi mulai menerapkan tuntutan Amerika tersebut: “Pemberhentian dan perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh Perdana Menteri Irak Ali az-Zaidi di lembaga-lembaga keamanan dan ekonomi yang sensitif, setelah pertemuannya dengan utusan AS Tom Barrack dan sebelum kunjungannya yang diantisipasi ke Washington, memicu kontroversi mengenai apakah “langkah-langkahnya itu” merupakan upaya untuk menegaskan kembali otoritas negara atau jawaban terhadap tekanan yang menargetkan pengaruh faksi-faksi yang dekat dengan Iran” (al-Jazeera.Net, 19 Juni 2026). Kemudian, perkembangan politik di Irak semakin cepat: “Ibu kota Irak, Baghdad, menyaksikan operasi keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Zona Hijau, di mana pasukan elit Irak menangkap 47 orang pejabat, termasuk 12 anggota parlemen saat ini, dengan tuduhan korupsi, atas perintah Perdana Menteri Ali az-Zaidi. Kampanye tersebut menggulingkan Wakil Menteri Perminyakan, Ali Ma’araj, yang dikenai sanksi AS” (BBC, 30/6/2026).
10. Dengan ini, menjadi jelas bahwa pengaruh politik di Irak sepenuhnya merupakan pengaruh Amerika. Amerika menolak pencalonan Nuri al-Maliki oleh “Kerangka Koordinasi” yang digambarkan sebagai loyal kepada Iran, dan Amerika memaksakan pencalonan Ali az-Zaidi. Maka “Kerangka Koordinasi” melakukan hal itu. Kemudian Amerika memerintahkan az-Zaidi untuk menyingkirkan kelompok-kelompok tersebut dan melucuti senjata mereka, meskipun baru beberapa hari sejak pengangkatannya. Ia benar-benar mulai melakukan hal itu. Kemudian setelah itu ia meluncurkan kampanye anti-korupsi… Oleh karena itu, kampanye anti-korupsi adalah pedang yang terhunus terhadap para loyalis Iran di Irak, hingga meskipun hal itu menyentuh para pejabat lain karena sulit untuk menemukan pejabat di Irak yang bebas dari korupsi. Seolah-olah pemerintah az-Zaidi, dan di belakangnya Amerika, mengancam faksi-faksi bersenjata, kelompok-kelompok yang loyal kepada Iran, dan para pejabat dengan wajibnya melaksanakan perintah-perintah negara dan dengan cepat. Dan jika terjadi penundaan, maka berkas-berkas korupsi menanti mereka, dan berkas-berkas ini sangat besar. Tanpa keterkaitan ini, tidak dapat dipahami kampanye anti-korupsi dalam sistem politik yang dibangun Amerika Serikat dengan korupsi di semua pilarnya itu.
11. Adapun apa yang dianggap oleh sebagian orang bahwa Irak sedang berusaha menyeimbangkan pengaruh Amerika dan Iran, dengan argumentasi bahwa kunjungan Ali az-Zaidi ke Gedung Putih pada 13 Juli 2026, dan disambut hangat oleh Presiden AS Trump, lalu setelah kembali dari Washington ia melakukan kunjungan ke Teheran pada 23 Juli 2026. Dan juga: “Menurut laporan yang diterbitkan oleh Axios, az-Zaidi bersikeras untuk melanjutkan kunjungan resminya ke Amerika Serikat meskipun ada upaya Iran untuk membatalkannya, sebelum ia bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Perdana Menteri Irak menghadiri pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei beberapa hari sebelumnya, sebelum melakukan perjalanan ke Washington, dalam sebuah adegan yang mencerminkan tabiat keseimbangan yang coba dipertahankan oleh Baghdad dalam hubungannya dengan Teheran dan Washington” (al-Arabiya, 16 Juli 2026). Penyeimbangan ini jauh dari kenyataan. Tidak ada yang lebih menunjukkan realitas pengaruh Amerika di Irak dengan lebih jelas selain kehadiran militer Amerika sejak tahun 2003. Yang mana banyak pejabat berbicara tentang penarikan pasukan Amerika. Lalu terungkap setelah itu, mereka masih ada dan mampu menyerang bahkan terhadap faksi-faksi Irak. Amerika menyerang mereka menggunakan helikopter selama perang melawan Iran. Hal itu menunjukkan dekatnya lapangan terbang tempat helikopter tersebut lepas landas. Demikian juga, Amerika memfasilitasi entitas Yahudi mendirikan pangkalan militer sementara di Irak untuk melakukan serangan terhadap Iran. Selain itu, pendapatan minyak Irak dibayarkan oleh berbagai negara pengimpor ke rekening khusus di Departemen Keuangan AS. Amerika kemudian membayarkan kepada pemerintah Irak sesuai dengan kepatuhannya terhadap kebijakan AS. Saat ini, AS menuntut dari pemeritah Irak agar merespon dengan cepat dan menjauhkan pengaruh Iran dari pemerintahan serta menjauhkan para pejabat yang memiliki hubungan dengan Iran, meskipun mereka adalah agen AS yang loyal seperti Nuri al-Maliki. AS juga menekan “Kerangka Koordinasi” yang digambarkan loyal kepada Iran, untuk mencalonkan az-Zaidi, lalu beberapa hari kemudian az-Zaidi berbalik melawan mereka (Faksi Koordinasi). Apa yang dituntut Amerika Serikat secara mendesak dari pemerintahan az-Zaidi saat ini adalah pelucutan senjata faksi-faksi bersenjata yang terkait dengan Garda Revolusi dan melakukan beberapa operasi melawan Amerika. Pemerintah Irak telah menetapkan tenggat waktu 30 September 2026 bagi faksi-faksi ini untuk menyerahkan senjata mereka. Ini berarti bahwa pemerintah akan menggunakan dinas keamanannya untuk menyerang warga Irak sesuai instruksi yang dikeluarkan oleh Washington! Trump membual tentang pengaruh dan penjarahan di Irak, dan bahwa pemerintah cukup untuk melindungi kepentingan negaranya. Dia mengatakan, “Trump menyebutkan selama pertemuannya di Gedung Oval dengan az-Zaidi: “Kami akan meninggalkan Irak karena kami tidak percaya bahwa kami membutuhkan kehadiran militer di sana lagi setelah sekarang”. Trump menambahkan, “Yang kita miliki adalah semua perusahaan minyak sekarang menuju ke Irak dan membentuk kemitraan dengannya” (The Independent berbahasa arab, 15 Juli 2026). Begitulah, Amerika menggunakan agen-agennya untuk menjalankan kepentingan-kepentingannya!
12. Kesimpulannya, sungguh termasuk hal menyakitkan bahwa Irak, yang dulunya merupakan pusat Khilafah, yang Khalifahnya menyeru Kaisar Romawi: (jawabannya adalah apa yang kamu lihat tanpa kamu mendengarnya), dan kemudian pasukan kaum Muslim bergerak dan memberinya pelajaran yang membuatnya kembali sadar… Namun negara ini sekarang dikelola oleh Amerika, bukan hanya secara politik, bahkan Amerika juga menahan uang Irak sehingga rezim di Irak tidak dapat membayar gaji pegawainya kecuali Amerika mengizinkannya untuk memberikan sebagian uang milik Irak! Sesungguhnya itu adalah salah satu bencana yang amat besar. Dan Maha Benar Allah yang Mahakuat lagi Maha Perkasa tentang rezim-rezim ini:

﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾

“Orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya” (TQS al-An’am [6]: 124).

Umat ini tidak akan selamat dari kehinaan ini kecuali jika mereka memulihkan kembali Khilafah Rasyidahnya dengan memberikan pertolongan kepada Hizbut Tahrir, pionir yang tidak membohongi warganya. Ketika itu terrealisirlah janji Allah SWT:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْض..﴾

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi … “ (TQS an-Nur [24]: 55).

Dan berikutnya kabar gembira dari Rasulullah saw akan terrealisir setelah pemerintahan tiran yang kita jalani ini.… Hudzaifah berkata: Rasulullah saw. bersabda:

«.. ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ»

“… kemudian ada kekuasaan yang tiran dan akan tetap ada sesuai kehendak Allah. Kemudian Dia mengangkatnya jika berkehendak mengangkatnya. Kemudian ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian”, kemudian beliau diam”.

Dan kemudian terrealisir pertolongan Allah SWT:

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيم﴾

“Dan pada hari kemenangan itu, orang-orang mukmin bergembira karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang” (TQS ar-Rum [30]: 4-5).

Pada 32 Shafar 1448 H

05 Agustus 2026 M

https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/political-questions/110845.html