Pengamat: Sikap Presiden Lebanon Cerminkan Kegagalan Ideologis Hadapi Zionis

MediaUmat – Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana menyatakan terdapat tiga persoalan mendasar yang mencerminkan kegagalan sistemik sekaligus mentalitas inferior para pemimpin Muslim dalam menghadapi agresi entitas Zionis tak terkecuali dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun yang menyerukan ‘pemerintah Israel dan rakyatnya [yang tergabung dalam milisi perlawanan terhadap Zionis] ke meja perundingan untuk mengakhiri permusuhan antara Lebanon dan Israel’.

“Ada tiga kritik fundamental yang menunjukkan kegagalan sistemik dan mentalitas inferior pemimpin Muslim/Timur Tengah [termasuk Presiden Lebanon] saat ini dalam menghadapi entitas Zzionis,” ujarnya kepada media-umat.com, Jumat (12/6/2026).

Ia mengatakan, salah satu kritik fundamental adalah jebakan nasionalisme sempit atau ashabiyyah. Sikap defensif yang hanya berfokus pada stabilitas internal dan keamanan perbatasan menunjukkan bahwa pemimpin Lebanon terjebak dalam batas geopolitik buatan kolonial.

“Sikap Presiden Lebanon yang cenderung defensif, hanya berfokus mengamankan perbatasan, atau sekadar menyerukan ‘menahan diri’ dan ‘menjaga stabilitas internal’ mencerminkan penyakit nasionalisme yang akut.

Lebih lanjut, ia menilai sikap tersebut menunjukkan adanya pemisahan kepentingan antarumat Islam yang bertentangan dengan konsep umatun wahidah, sehingga mencerminkan pengkhianatan ideologis dalam kepemimpinan.

“Islam memandang bahwa kaum Muslimin adalah tubuh yang satu (umatun wahidah). Ketika tanah kaum Muslimin di Palestina, Lebanon selatan, atau wilayah sekitarnya dibombardir oleh Israel, respons seorang pemimpin harusnya adalah mobilisasi pembelaan umum secara total, bukan malah membatasi diri pada batas-batas geopolitik buatan kolonial (perjanjian Sykes-Picot),” ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, ketergantungan pada hukum internasional dan diplomasi seperti Resolusi Dewan Keamanan 1701, juga menjadi kritik tajam berikutnya. Ia menilai langkah Presiden Lebanon yang kerap mengandalkan resolusi PBB justru menunjukkan kelemahan politik, karena secara historis Barat dan PBB biang dari beridirinya entitas zionis.

“Kedua, kebergantungan palsu pada hukum internasional dan diplomasi mandul,” tegasnya.

Menurutnya, harapan terhadap institusi internasional seperti PBB, Amerika Serikat, atau negara Barat hanya memperlihatkan kelemahan akidah politik, mengingat sejarah menunjukkan adanya standar ganda dalam konflik yang melibatkan entitas Zionis.

“Secara ideologis, berharap pada PBB, AS, atau Barat untuk menyelesaikan konflik ini adalah sebuah utopia dan kenaifan politik. Barat dan PBB terbukti secara historis merupakan arsitek di balik berdirinya entitas zionis dan selalu menerapkan standar ganda,” tuturnya.

.

Selain itu, ia menyoroti sistem politik sektarian di Lebanon sebagai akar persoalan yang membuat negara tersebut sulit mengambil sikap tegas. Sistem tersebut dinilai menjadikan pemimpin tersandera kepentingan kelompok dan kekuasaan.

“Ketiga, kompromi sektarian dan fragmentasi politik domestik. Sistem politik Lebanon yang berbasis sektarian (confessionalism) membuat pemimpinnya tersandera oleh kepentingan faksi dan ketakutan kehilangan kekuasaan,” tambah Budi.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat kebijakan yang diambil cenderung kompromistis dan hanya berorientasi pada stabilitas semu, bukan pada perjuangan ideologis yang berlandaskan kemuliaan Islam (izzah).

“Akibatnya, alih-alih mengambil posisi ideologis yang tegas menantang penjajahan, sikap yang diambil selalu diplomasi cari aman dan retorika kosong demi memuaskan donor Barat atau menyeimbangkan poros regional,” jelasnya.

Dalam pandangannya, solusi bagi Lebanon tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan lama seperti diplomasi dan negosiasi yang terbukti gagal menghentikan agresi, maka perlu adanya langkah konkret yang lebih prinsipil.

“Langkah konkret dan prinsipil yang seharusnya diambil oleh Lebanon adalah menyatukan potensi militer dan perlawanan (penyatuan garis depan),” terangnya.

Ia menilai bahwa langkah tersebut harus diiringi dengan keberanian untuk melebur ego nasionalisme sempit dan bergabung dalam front persatuan umat Islam secara regional.

“Lebanon seharusnya secara resmi mengintegrasikan seluruh kekuatan militernya dengan faksi perlawanan tanpa ragu. Negara harus memimpin jihad defensif (jihadul difa’i) untuk mengusir setiap jengkal ancaman Zionis,” ujarnya.

Menurutnya, kedaulatan sejati hanya dapat dicapai jika negara Muslim terbebas dari intervensi asing dan tidak lagi bergantung pada bantuan maupun mediasi Barat.

“Selain itu, Lebanon harus memutus total ketergantungan pada negara-negara imperialis seperti Amerika dan Prancis yang selama ini mendikte kebijakan mereka,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menilai perubahan sistem politik menjadi kebutuhan mendesak. Sistem sektarian yang diwariskan kolonial dinilai harus diganti dengan sistem yang mampu menyatukan umat secara menyeluruh.

“Merombak sistem politik sektarian menuju sistem Islam yang kaffah. Akar kelemahan Lebanon adalah perpecahan internal akibat sistem politik buatan Prancis yang membagi kekuasaan berdasarkan agama/sekte,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sistem politik berbasis Islam diyakini mampu menyatukan umat, mengelola sumber daya secara mandiri, serta mengarahkan kebijakan luar negeri pada satu tujuan utama, yakni membebaskan tanah kaum Muslim dari penjajahan.

“Sistem ini akan menyatukan potensi umat, mengelola sumber daya alam secara mandiri demi kemaslahatan rakyat, dan menempatkan urusan luar negeri dalam satu poros perjuangan: membebaskan tanah kaum Muslimin yang terjajah,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat