Mengapa Prabowo Subianto Tidak Mengecam Israel?
MediaUmat – Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana mengungkap alasan Prabowo tidak lancang mengecam Israel secara terbuka meski temuan awal PBB menyebutkan bahwa serangan Israel telah menewaskan tiga prajurit TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon selatan.
“Mengapa Prabowo tidak lancang mengecam secara terbuka? Secara diplomatik, ada beberapa alasan strategis mengapa seorang kepala negara, termasuk Prabowo, sering kali memilih bahasa yang terukur dibandingkan retorika yang meledak-ledak,” tuturnya kepada media-umat.com, Jumat (10/4/2026).
Pertama, protokol diplomatik kolektif. Indonesia biasanya berbicara melalui pernyataan resmi Kemlu atau forum PBB.
“Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tekanan yang diberikan adalah tekanan institusional, bukan sekadar opini pribadi, yang secara hukum internasional memiliki bobot lebih besar,” ungkap Budi.
Kedua, keamanan personel. Mengingat Indonesia adalah salah satu kontributor pasukan terbesar (Troop Contributing Country) di UNIFIL, keselamatan prajurit TNI di lapangan menjadi prioritas.
“Retorika yang terlalu agresif tanpa koordinasi keamanan dapat meningkatkan risiko bagi personel yang sedang bertugas di zona konflik,” ujarnya.
Ketiga, transisi kepemimpinan. Sebagai Presiden, Prabowo menjaga kesinambungan kebijakan luar negeri “Bebas Aktif” yang tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Namun terlihat berhati-hati dalam menavigasi dinamika geopolitik global agar Indonesia tetap bisa menjadi mediator yang kredibel.
Beberapa Persoalan
Namun, kata Budi, dari semua itu menunjukkan beberapa persoalan. Pertama, masalah efektivitas hukum internasional. Berharap pada PBB atau “investigasi tuntas” adalah sebuah fatamorgana politik.
“Sudah menjadi rahasia umum bahwa PBB digunakan sebagai alat kepentingan negara-negara besar (Hegemoni Barat). Serangan terhadap pasukan perdamaian dianggap sebagai bukti bahwa entitas zionis tidak tunduk pada aturan kertas mana pun selama mereka didukung oleh kekuatan besar,” tegasnya.
Kedua, dalam konstelasi internasional saat ini, keterbatasan para pemimpin negeri Muslim, termasuk Indonesia, yang terikat oleh batas-batas diplomasi negara bangsa, nyata menjadi hambatan sikap tegas negeri Muslim yang menjadi korban sistem internasional.
“Kecaman saja—baik dari Kemlu maupun Presiden—tidak akan mengubah realitas di lapangan. Aksi nyata yang melibatkan kekuatan militer kolektif dunia Islam, dibutuhkan, bukan sekadar diplomasi di meja PBB. Walau ini kembali kepada positioning power dunia Islam yang masih lemah,” katanya.
Ketiga, standar ganda global. Sekali lagi, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum internasional bekerja secara asimetris. Jika pelaku serangan adalah kelompok nonnegara atau negara yang berseberangan dengan Barat, sanksi militer dan ekonomi akan segera jatuh. Namun, ketika pelakunya adalah Israel, prosesnya selalu berhenti pada “investigasi,” “kecaman,” atau “keprihatinan mendalam.”
“Dari sudut pandang praktis-diplomatik, pemerintah Indonesia sedang bermain di jalur aman untuk memastikan prosedur internasional berjalan. Namun, tindakan tersebut impact-nya lemah dan tidak menyentuh akar persoalan, yaitu pendudukan tanah Palestina yang hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan politik dan militer dunia Islam yang bersatu, bukan sekadar retorika di forum dunia,” tutupnya.[] Achmad Mu’it
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
