FIWS: Gugurnya 3 TNI Harus Jadi Momentum Bersikap Tegas ke Israel-AS
MediaUmat – Gugurnya tiga prajurit perdamaian Indonesia dalam misi UNIFIL akibat serangan Israel, menurut Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi, harus menjadi titik balik bagi pemerintah RI untuk mengambil posisi diplomatik yang lebih tegas terhadap Israel dan Amerika Serikat (AS).
“Peristiwa ini semestinya menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan sikap tegas terhadap Israel maupun Amerika Serikat,” ujarnya kepada media-umat.com, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, tragedi ini bukan sekadar kecelakaan tugas melainkan bukti nyata pelecehan terhadap kedaulatan internasional. Ia mencatat serangan terhadap personel dan fasilitas PBB oleh tentara Israel telah menjadi pola yang berulang sejak Oktober 2023 hingga 2026.
Ia memaparkan sejumlah catatan kelam, mulai dari penghancuran sekolah UNRWA di Gaza, penggerebekan fasilitas WHO, hingga serangan terhadap truk logistik WFP pada awal 2025. Bahkan, pada awal 2026, tank Israel secara terang-terangan menyerang menara pengawas UNIFIL di Lebanon Selatan sebelum akhirnya merenggut nyawa prajurit TNI dalam dua hari terakhir.
Merujuk laporan resmi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan rilis berita UNIFIL, terungkap dua insiden maut yang terjadi dalam kurun waktu 24 jam di Lebanon Selatan. Peristiwa pertama menewaskan Praka Farizal Ramadhan pada Ahad (29/3) akibat serangan artileri Israel yang menghantam pos penjagaan di Adchit al-Qusayr.
Insiden kedua terjadi pada Senin (30/3) di wilayah Bani Hayyan. Kejadian ini merenggut nyawa Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan setelah kendaraan patroli mereka hancur akibat ledakan besar yang diduga berasal dari ranjau darat atau IED.
“Serangan berulang ini menunjukkan kebiadaban Zionis yang sama sekali tidak memedulikan hukum internasional,” tegas Farid.
Ia juga mengkritik PBB yang dianggap tidak berdaya karena tekanan negara-negara besar, khususnya AS.
Desakan Evaluasi Diplomas
Lebih lanjut, Farid mendesak pemerintah mengevaluasi keterlibatan Indonesia dalam berbagai lembaga internasional yang dianggap tidak efektif, termasuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
“Alih-alih mewujudkan perdamaian, keberadaan Indonesia di lembaga seperti BoP justru dikhawatirkan hanya memperkuat legitimasi politik Zionis,” ungkapnya.
Farid menambahkan, tidak cukup sekadar protes keras atas pelanggaran nyata terhadap Hukum Internasional dan Resolusi DK PBB 1701 ini. Indonesia didesak keluar dari BoP bentukan Donald Trump karena dianggap melegitimasi penjajahan.
Terlebih, konstitusi telah jelas mengamanatkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. “Indonesia harus kembali pada posisi yang benar, yaitu anti-penjajahan,” tandasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Farid menekankan bahwa agresi ini hanya bisa dihentikan dengan kekuatan kolektif negeri-negeri Muslim melalui persatuan politik umat di bawah kepemimpinan Khilafah ’ala Minhaj an-Nubuwwah.
Menurutnya, pembebasan Palestina memerlukan pasukan mandiri di bawah komando Islam, bukan pasukan yang terikat pada aturan internasional yang sering kali justru mempertahankan status quo.
“Khilafah menjadi kunci untuk memperkuat negeri-negeri Islam dalam menghentikan dominasi Amerika dan agresi Zionis,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
