UIY: Polemik Ijazah Gibran Ujian Krusial Politik Nasional
MediaUmat – Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) menilai bola panas dinamika hukum dan politik terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini bergulir ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menjadi batu uji yang sangat krusial bagi wajah perpolitikan nasional di Indonesia.
“Saya kira ini akan menjadi batu uji yang sangat krusial bagi wajah perpolitikan negeri ini, apakah perpolitikan negeri ini itu betul-betul mengedepankan etika dan hukum ataukah tidak,” ujarnya dalam Diskusi Online Media Umat: Tak Punya Ijazah, Gibran Dimakzulkan? di kanal YouTube Tabloid Media Umat, Ahad (11/10/2026)
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan ijazah Gibran pada 6 Oktober lalu dengan amar “tidak diterima” (niet ontvankelijke verklaard atau putusan NO). Namun, meski gugatan terganjal kedudukan hukum (legal standing), majelis mencatat tidak menemukan bukti keberadaan ijazah SMA atas nama Gibran—sebuah temuan yang mengindikasikan manipulasi administratif.
Atas temuan cacat administratif tersebut, semestinya ada langkah korektif dari yang bersangkutan. Kendati demikian, opsi pengunduran diri secara sukarela dinilai UIY akan sulit terjadi mengingat rekam jejak etika politik keluarganya. Karena jalan tersebut tertutup, keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi saluran konstitusional berikutnya untuk memproses pemberhentian atau pemakzulan.
“Kalau DPR ini tidak bergerak, maka kerusakan di negeri ini sudah begitu rupa. Parlemen pun tidak melihat itu sebagai kesalahan yang harus segera diperbaiki sampai berujung pada dihentikannya wakil presiden yang tidak memenuhi syarat,” tegas UIY.
Kepemimpinan dalam Islam
Dari sudut pandang Islam, UIY menegaskan kepemimpinan menuntut syarat utama berupa kompetensi dan karakter—menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat (the right man on the right place)—sebagaimana Rasulullah SAW pernah menolak memberikan jabatan kepada Abu Dzar Al-Ghifari karena lemah.
“Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar kewenangannya, dan semakin besar pula tuntutan karakternya,” ungkapnya. Tanpa integritas, kekuasaan besar rentan disalahgunakan.
UIY juga menyoroti risiko strategis posisi Wakil Presiden yang sewaktu-waktu dapat menggantikan Presiden jika berhalangan tetap. Ia mempertanyakan bagaimana bangsa besar berpenduduk hampir 300 juta jiwa dengan mayoritas Muslim dan banyaknya kaum terdidik justru dipimpin oleh figur yang bermasalah secara etika dan kualifikasi.
Padahal, memimpin negara sebesar itu merupakan amanah yang sangat berat. Untuk itu, menyambung sabda Rasulullah SAW sebelumnya—Innahâ amânatun, wa innahâ yaumal qiyâmati khizyun wa nadâmatun—UIY menegaskan, jabatan adalah amanah yang pada hari kiamat kelak akan menjadi kehinaan dan penyesalan bagi siapa saja yang meraihnya melalui celah serta manipulasi konstitusi.
Atas dasar itu pula, ia pun menyerukan agar momentum hukum dan politik ini tidak dibiarkan menguap begitu saja. Bagi UIY, pengusutan oleh parlemen harus dikawal secara konsisten hingga tuntas.
“Jelas ini momentum yang tidak boleh dibiarkan untuk mengakhiri kemelut ini sampai akhirnya dimakzulkan. Itu akan menjadi titik koreksi terhadap keseluruhan manipulasi politik maupun publik,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
