Tokoh Masyarakat Peduli Umat: Skandal Penyadapan Ilegal Ancam Kedaulatan Negara

MediaUmat – Sejumlah Tokoh Masyarakat Peduli Umat mengecam dan menegaskan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan berbagai elemen masyarakat yang diduga melibatkan sejumlah jenderal kepolisian sebagai penyalahgunaan kekuasaan serius yang berpotensi mengancam kedaulatan serta keamanan negara.

“Kasus ini bukan perkara sepele, dan bukan pula sekadar pelanggaran prosedur penyadapan, penyalahgunaan teknologi intelijen, atau pelanggaran privasi individu. Ini merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang sangat serius dan berpotensi mengancam kedaulatan nasional serta keamanan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas mereka dalam pernyataan sikap yang dibacakan Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto dalam video yang berjudul Skandal Penyadapan Presiden oleh Jenderal Polisi, Kamis (12/11/2026) di kanal YouTube Bincang Perubahan (Official).

Sebab, tegas mereka, komunikasi kepala negara dapat memuat rahasia negara hingga kebijakan strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional.

“Komunikasi dan informasi yang dimilikinya dapat menyangkut rahasia negara, kebijakan strategis, hubungan internasional, pertahanan, keamanan, dan kepentingan nasional. Jika aparat yang diberi amanah menjaga keamanan negara diduga menggunakan instrumen negara untuk menyadap kepala negara dan berbagai elemen masyarakat, ini merupakan kejahatan yang sangat serius,” ungkap mereka.

Ancaman tersebut, jelasnya, kian serius apabila penyadapan digunakan untuk memetakan, mengendalikan, menekan, atau mengintimidasi pihak tertentu, bahkan mempersiapkan upaya penggulingan pemerintahan secara inkonstitusional.

“Khususnya jika operasi semacam itu dilakukan untuk memetakan, mengendalikan, menekan, mengintimidasi, atau bahkan mempersiapkan tindakan untuk menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional, persoalannya telah masuk ke ranah ancaman yang sangat serius terhadap negara oleh negara itu sendiri,” demikian peringatan mereka.

Mereka juga memperingatkan bahaya penyalahgunaan kewenangan yang dapat berkembang menjadi negara pengawasan (surveillance state). Dalam kondisi tersebut, aparat atau kekuatan tertentu dapat memantau dan mengendalikan masyarakat tanpa pertanggungjawaban hukum.

“Kewenangan yang diberikan kepada aparat keamanan dimaksudkan untuk melindungi rakyat dan bangsa, bukan untuk kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, atau mempertahankan jabatan,” jelas mereka.

Karena itu, negara tidak boleh berubah menjadi ruang pengawasan tanpa kendali hukum, tempat masyarakat dapat dipantau, ditekan, bahkan dikendalikan oleh kekuatan yang tidak bertanggung jawab.

“Negara ini tidak boleh dibiarkan berubah menjadi negara tempat setiap orang dapat dipantau, dipetakan, ditekan, bahkan dikendalikan oleh kekuatan yang tidak terlihat dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban,” seru mereka.

Lebih jauh, mereka menilai pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak yang melaksanakan penyadapan. Dalang, pemesan, pengendali, dan penerima manfaat operasi tersebut juga harus diungkap, termasuk motif, tujuan, sasaran, serta distribusi hasil penyadapan.

“Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa dalang, pemesan, pengendali, dan penerima manfaat dari operasi tersebut,” tandas mereka.

Mereka juga meminta penyelidikan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak di luar kepolisian, termasuk jaringan politik dan bisnis. Pengusutan harus dilakukan secara independen, transparan, dan menyeluruh tanpa pandang bulu.

Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, jelas mereka, penyadapan ilegal berkaitan dengan pelanggaran amanah kekuasaan dan larangan tajassus atau memata-matai sebagaimana disebutkan dalam QS al-Hujurat ayat 12. Kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, mengintimidasi, memata-matai, mengancam, atau mengendalikan orang lain merupakan pelanggaran terhadap amanah dan bentuk kezaliman,” jelas mereka.

Islam tidak memberikan hak istimewa kepada siapa pun untuk melakukan kezaliman. Setiap orang wajib tunduk kepada hukum Allah dan prinsip keadilan, termasuk penguasa yang harus dikoreksi ketika menyimpang dari amanahnya.

“Islam tidak memberikan hak istimewa kepada siapa pun yang membolehkannya melakukan kezaliman. Setiap orang harus tunduk kepada hukum Allah dan prinsip-prinsip keadilan. Pada saat yang sama, Islam juga mengajarkan kewajiban melakukan koreksi dan pengawasan terhadap penguasa agar mereka tidak menyimpang dari hukum dan amanahnya,” papar mereka.

Karena itu, kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan bukanlah tindakan melawan negara. Sebaliknya, hal tersebut merupakan tanggung jawab moral dan politik untuk mencegah kezaliman.

“Mengkritik penyalahgunaan kekuasaan bukanlah tindakan melawan negara. Justru, hal itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik untuk melindungi negara dari kezaliman,” lanjut mereka.

Dalam pandangan politik Islam yang mereka sampaikan, negara semestinya menjalankan hukum Allah, melindungi rakyat, menjaga keamanan, dan mengurus urusan masyarakat. Kekuasaan bukan alat dominasi kelompok atau kepentingan elite, apalagi untuk mengendalikan rakyat melalui ketakutan.

Usut Tuntas Skandal Penyadapan

Atas dasar itu, mereka mendesak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal tersebut. Pengusutan harus mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, mulai dari pemberi perintah, pelaksana, pengendali, hingga penerima dan pihak yang diuntungkan dari hasil penyadapan.

“Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan harus mengusut tuntas skandal penyadapan ilegal ini secara serius, transparan, dan menyeluruh, termasuk menyelidiki dugaan pengkhianatan terhadap negara untuk menyelamatkan negeri ini dari kekuatan-kekuatan yang mengeksploitasi kekuasaan demi kepentingan politik dan bisnis mereka,” desak mereka.

Mereka juga menekankan pentingnya perjuangan menegakkan syariat Allah agar kekuasaan kembali pada hakikatnya sebagai amanah untuk mengurus rakyat dengan hukum yang adil.

“Di sinilah pentingnya perjuangan menegakkan syariat Allah, karena hal ini akan mengembalikan kekuasaan pada fungsi hakikinya sebagai amanah untuk mengurus rakyat dengan hukum yang benar-benar adil,” pungkas mereka.[] Zainard

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat