HILMI Beberkan Perbedaan Pasar dalam Islam versus Kapitalisme

MediaUmat – Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) ungkap perbedaan pasar dalam Islam dengan pasar dalam kapitalisme.

“Jadi perbedaannya bukan: pasar versus tanpa pasar. Perbedaannya adalah: pasar sebagai instrumen versus pasar sebagai otoritas tertinggi,” ujarnya kepada media-umat.com, Rabu (11/11/2026).

Karena, menurutnya, Islam menerima pasar tetapi tidak menyembah pasar, Islam menerima keuntungan tetapi tidak menjadikan laba sebagai ukuran tertinggi kemaslahatan, dan Islam mengakui kekayaan tetapi menolak gagasan bahwa pemilik harta berkedaulatan absolut atas hartanya.

“Islam tidak menolak kepemilikan pribadi. Islam mengakui perdagangan. Islam mengakui laba. Islam mengakui investasi dan kewirausahaan. Bahkan aktivitas ekonomi produktif dapat menjadi aktivitas yang terpuji,” bebernya.

Namun, lanjutnya, Islam tidak menjadikan kepemilikan sebagai kekuasaan absolut, melainkan pemilikan adalah hak yang berada dalam batas hukum Allah.

“Dalam ekonomi Islam terdapat kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara dengan karakter masing-masing. Ada zakat. Ada larangan riba. Ada larangan berbagai bentuk penipuan, eksploitasi, dan transaksi yang dilarang syariat,” ujarnya.

Sedangkan kapitalisme, lanjutnya, bukan hanya soal berdagang. Dalam praktiknya, kapitalisme mengandalkan kepemilikan privat atas modal, kebebasan kontrak, akumulasi kekayaan, kompetisi, dan pencarian laba sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi.

“Kekuatan pasar dalam sistem kapitalisme adalah kemampuannya mengalokasikan barang melalui mekanisme harga. Tetapi harga tidak mengukur kebutuhan manusia secara langsung. Pasar membaca effective demand: keinginan yang disertai kemampuan membayar,” jelasnya.

Kapitalisme, lanjutnya, memberikan insentif kuat kepada aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Hal ini berguna karena keuntungan dapat menjadi sinyal efisiensi dan kebutuhan pasar. Namun sesuatu yang menghasilkan laba besar tidak otomatis memiliki manfaat sosial terbesar.

“Eksploitasi hutan dapat menghasilkan keuntungan segera, sementara menjaga hutan mungkin memberi manfaat ekologis lebih besar tetapi sulit dimonetisasi, dengan demikian: profitability is not identical to social value,” bebernya.

Kapitalisme, lanjutnya, juga mengandalkan kebebasan kontrak. Jika dua pihak secara sukarela menyepakati suatu transaksi, kontrak tersebut umumnya dianggap sah. Tetapi persetujuan formal tidak selalu berarti terdapat keseimbangan kekuatan.

“Perusahaan besar dapat memiliki modal, informasi, pengacara, teknologi, dan akses pasar. Di sisi lain, seorang pekerja mungkin membutuhkan pekerjaan segera untuk memberi makan keluarganya. Keduanya secara formal bebas menolak kontrak. Tetapi kemampuan nyata mereka untuk berkata ‘tidak’ sangat berbeda. Karena itu: voluntary exchange does not automatically mean fair exchange. Kebebasan hukum dapat berdampingan dengan ketimpangan daya tawar,” ujarnya.

Kapitalisme, lanjutnya, juga memiliki sifat kumulatif. Orang yang telah memiliki modal dapat memperoleh dividen, sewa, bunga, capital gain, atau menggunakan aset sebagai jaminan untuk memperoleh modal baru.Sementara mereka yang tidak bermodal umumnya harus memulai dari pendapatan tenaga kerja.

“Ini bukan berarti semua orang kaya pasti semakin kaya atau bahwa mobilitas sosial tidak mungkin. Tetapi terdapat mekanisme struktural: wealth can generate more wealth. Ketika proses ini berlangsung lama, ketimpangan bukan lagi sekadar perbedaan konsumsi. Ia dapat berubah menjadi perbedaan kekuasaan,” ujarnya.

HILMI menilai kekayaan memungkinkan seseorang membeli lebih banyak barang. Tetapi pada tingkat tertentu, kekayaan juga dapat membeli pengaruh, seperti modal dapat digunakan untuk membiayai kampanye politik, lobbying, media, konsultan, penelitian, jaringan elite, advokasi hukum, bahkan produksi opini publik.

“Pasar yang pada awalnya dibayangkan sebagai arena kompetisi akhirnya dapat menghasilkan pemain yang sangat besar sehingga mampu memengaruhi aturan kompetisi itu sendiri,” jelasnya.

HILMI juga mengungpkan salah satu kelemahan pasar dalam kapitalisme adalah persoalan eksternalitas.

“Sebuah perusahaan dapat menghasilkan barang murah dan memperoleh laba, tetapi proses produksinya mencemari udara atau sungai. Perusahaan tambang memperoleh pendapatan, sementara sebagian biaya pemulihan lingkungan mungkin ditanggung masyarakat,” jelasnya.

Dalam situasi demikian, lanjutnya, harga pasar tidak mencerminkan seluruh biaya sosial. Kajian ekonomi mengenai eksternalitas menunjukkan bahwa pasar dengan informasi tidak sempurna dan pasar yang tidak lengkap dapat menghasilkan alokasi yang tidak efisien secara sosial.

“Artinya: market price is not always social cost. Jika biaya lingkungan tidak masuk ke harga, pasar dapat memberi sinyal yang secara ekonomi menguntungkan tetapi secara ekologis merusak,” jelasnya.

Kapitalisme modern, lanjutnya, juga mempunyai kecenderungan memperluas mekanisme pasar ke semakin banyak wilayah kehidupan.

“Rumah berubah dari tempat tinggal menjadi instrumen investasi. Tanah menjadi aset spekulasi. Data pribadi menjadi komoditas. Perhatian manusia dijual kepada pengiklan. Pendidikan semakin dipandang sebagai investasi individual. Kesehatan dapat berubah menjadi pasar pelayanan,” bebernya.

Kapitalisme, lanjutnya, juga memiliki kebutuhan struktural terhadap konsumsi. Barang yang diproduksi harus dibeli. Karena itu perusahaan bukan hanya berusaha memenuhi kebutuhan manusia, tetapi memiliki insentif untuk menciptakan kebutuhan baru.

“Periklanan, branding, influencer marketing, dan desain psikologis produk dapat mengubah keinginan menjadi kebutuhan yang dirasakan. Ekonomi kemudian bergeser dari: satisfying needs menjadi manufacturing wants,” ujarnya.

Problemnya, lanjut HILMI, kebutuhan dasar manusia relatif terbatas sementara keinginan dapat dikembangkan tanpa batas.

“Akibatnya pertumbuhan ekonomi membutuhkan reproduksi konsumsi yang terus-menerus. Di sinilah kapitalisme bertemu problem ekologis: bagaimana pertumbuhan konsumsi tanpa batas berlangsung pada planet yang sumber dayanya terbatas?” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat