Tiga Faktor Penyebab Karut-marut Tata Kelola MBG
MediaUmat – Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengurai tiga faktor penyebab terjadinya karut-marut dalam tata kelola MBG (Makan Bergizi Gratis).
“Ada beberapa penyebab mengapa tata kelola MBG begitu karut-marut sedemikan rupa,” tuturnya dalam video Karut-marut Tata Kelola MBG, Salah Siapa? di akun Facebook Agung Wisnu, Senin (22/6/2026).
Pertama, salah pemerintah sendiri. Agung mengungkap, Prabowo menargetkan 30.000 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dalam waktu yang sangat singkat di tengah kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) yang lemah.
“Akhirnya terjadilah transaksional demi mengejar kuantitas, lalu muncullah korupsi sehingga kualitas pun disingkirkan, tidak menjadi concern,” jelasnya.
Kedua, sejak dari awal ada masalah desain terkait dengan konflik kepentingan. Ia mengutip dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat banyak yayasan-yayasan SPPG itu berafiliasi dengan elite politik tertentu, parpol tertentu, TNI, dan Polri.
Ini, lanjutnya, menjadi problematik antara regulator, pengawas, sekaligus eksekutor.
“Lalu siapa yang akan menegakkan hukum dalam situasi yang rumit nantinya di tengah program yang rawan pemburu rente dan korupsi? Inilah yang akan menjadi problem konflik kepentingan,” bebernya.
Ketiga, pengawasan DPR yang sangat lemah karena koalisi gemuk pemerintahan Prabowo-Gibran baik di parlemen atau pemerintahan
“Inilah yang menyebabkan lemahnya daya kritis dari DPR dan berkelindan menjadi masalah seperti sekarang ini,” ucapnya.
Untuk memperbaikinya, usul Agung, program MBG disetop dulu, lalu dibersihkan dari pemburu rente agar bisa dimulai kembali programnya.
“Yang paling penting lagi adalah harus punya fiskal yang kuat untuk program semacam MBG ini agar tidak terjadi kanibalisme anggaran,” tutupnya.[] Erlina
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
