Senator Muslim Pertama Tak Ubah Sikap AS terhadap Dunia Islam
MediaUmat- Terpilihnya Abdul El-Sayed sebagai senator Muslim pertama dalam pemilu midterm (pemilu paruh) di Amerika Serikat dinilai tidak serta-merta membawa perubahan terhadap kebijakan politik Amerika, khususnya terkait dunia Islam dan Palestina.
“Sistem politik Amerika ini adalah sistem politik kapitalisme, di mana dalam sistem politik kapitalisme ini pengaruh pemilik modal itu tentu sangatlah kuat. Karena itu tidak serta-merta, terpilihnya politisi-politisi Muslim ini akan membawa kebijakan yang lebih baik kepada dunia Islam,” tutur Pimpinan Redaksi Majalah Al-Wa’ie Farid Wadjdi dalam Sorotan Dunia Islam, Rabu (11/11/2026) di Radio Dakta 107.0 MHz FM Bekasi.
Menurutnya, harapan kehadiran politisi Muslim di lembaga pemerintahan Amerika akan mengubah kebijakan luar negeri negara tersebut perlu dicermati secara kritis.
Pasalnya, jelas Farid, sistem politik ASa dibangun di atas landasan kapitalisme yang memberikan pengaruh besar kepada para pemilik modal. Karena itu, pergantian partai maupun figur yang menduduki jabatan politik tidak otomatis mengubah arah kebijakan negara secara mendasar.
Farid mengutip pandangan Noam Chomsky yang menyebut Partai Republik dan Partai Demokrat beroperasi dalam kerangka ekonomi dan kelembagaan yang sama. Keduanya memiliki kepentingan untuk melindungi sistem keuangan, korporasi, serta mempertahankan penggunaan kekuatan AS.
“Pergantian partai yang berkuasa itu tidak akan mengubah arah kebijakan negara secara mendasar, karena kedua partai ini hanyalah sayap dari apa yang dia sebut sebagai partai bisnis atau business party,” jelasnya.
Menurut Farid, kondisi tersebut terlihat dari kebijakan AS terhadap Palestina. Pada 2016, pemerintahan Demokrat di bawah Barack Obama menandatangani nota kesepakatan bantuan militer sebesar 38 miliar dolar AS untuk entitas Zionis Israel selama sepuluh tahun.
Kemudian, ketika Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 2017, Joe Biden dari Partai Demokrat menegaskan tidak akan membatalkan pemindahan kedutaan besar maupun pengakuan tersebut.
Fakta itu, menurut Farid, menunjukkan kebijakan AS terhadap dunia Islam tidak banyak berubah meskipun terjadi pergantian pemerintahan dari Demokrat ke Republik ataupun sebaliknya.
Terjebak dalam Sistem Sekularisme
Farid menilai, politisi Muslim yang masuk ke dalam pemerintahan Amerika tetap harus bergerak dalam kerangka sistem sekularisme yang berlaku di negara tersebut.
“Semua politisi ini, baik dia di Kongres atau di Senat, ataupun pejabat publik di eksekutif itu kan bermain dalam kerangka sekuler, sekularisme Amerika ya. Nah, karena itu kalau kebijakan-kebijakan mereka itu bertentangan dengan sekularisme Amerika, itu pasti tidak akan diterima oleh rakyat Amerika,” ungkapnya.
Ia mencontohkan sikap sejumlah politisi Muslim dari Partai Demokrat terhadap isu LGBT. Menurutnya, mereka cenderung tidak mengambil sikap kritis karena harus menyesuaikan diri dengan prinsip pluralisme yang menjadi bagian dari sistem politik AS.
Hal serupa, lanjutnya, terlihat dalam isu Palestina. Meskipun Abdul El-Sayed mengkritik tindakan Israel sebagai genosida, Farid menilai belum terlihat sikap tegas dari para politisi Muslim tersebut yang menuntut berakhirnya pendudukan Israel atas Palestina.
“Siapa pun yang menjadi politisi, baik dia di eksekutif ataupun di legislatif, itu akan bermain dalam sistem sekularisme ini, tidak lebih dari itu,” tegasnya.
Ia juga menyinggung keberadaan Sadiq Khan sebagai wali kota Muslim di London, Inggris. Menurutnya, identitas keislaman seorang pejabat tidak otomatis membuat kebijakan yang diambilnya berpihak kepada Islam. Kebijakan pejabat tersebut tetap berada dalam kerangka sistem politik sekuler yang berlaku.
Farid membandingkan fenomena itu dengan terpilihnya Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat. Kehadiran Obama tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kulit hitam di negara tersebut.
“Adanya seorang politisi yang Muslim atau adanya politisi yang berkulit hitam itu tidak serta-merta kemudian mengubah kebijakan Amerika,” ungkapnya.
Kemenangan Demokrat
Terkait kemenangan Abdul El-Sayed dalam pemilu paruh waktu 2026, Farid menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama menguatnya dukungan terhadap Partai Demokrat.
Menurutnya, kebijakan Donald Trump, termasuk perang tarif dengan negara lain dan keterlibatan AS dalam perang Iran, turut membebani masyarakat. Kenaikan harga minyak berdampak pada meningkatnya harga berbagai kebutuhan hidup sehingga memunculkan ketidakpuasan publik.
Ia menilai, dukungan masyarakat terhadap Partai Demokrat maupun Abdul El-Sayed tidak bisa semata-mata dipahami sebagai bentuk penerimaan terhadap identitas keislaman.
“Jadi bukan karena identitas keislaman dari calon-calon tadi,” ujarnya.
Meski demikian, Farid melihat kemenangan Abdul El-Sayed menunjukkan bahwa serangan terhadap identitas keagamaan tidak selalu menjadi faktor penentu pilihan politik masyarakat AS.
Namun, ia mengingatkan agar umat Islam tidak terlalu berharap pada perubahan kebijakan AS hanya karena semakin banyak politisi Muslim yang menduduki jabatan publik.
Menurutnya, persoalan mendasar bukan terletak pada siapa yang menjadi pemimpin atau apa identitas agamanya, melainkan sistem yang mendasari kebijakan negara tersebut.
“Politik Amerika itu sesungguhnya adalah politik yang dibangun atas dasar kepentingan para pemilik modal,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat