MediaUmat – Respons pemerintah terkait melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS dipandang bukan sekadar perkara salah ucap, melainkan cerminan runtuhnya amanah kekuasaan dalam mengurus umat.
“Ini bukan sekadar soal salah bicara. Ini menyentuh masalah amanah kekuasaan dan cara negara memandang umat,” cetus Jurnalis Joko Prasetyo kepada media-umat.com, Selasa (19/5/2026).
Kritik ini dilontarkan setelah Presiden Prabowo menyebut bahwa “orang desa tidak pakai dolar”, yang kemudian dibela oleh Menteri Keuangan Purbaya dengan alasan untuk menghibur rakyat.
Merespons hal itu, Om Joy, sapaan akrab Joko Prasetyo, menilai logika tersebut lahir dari paradigma kapitalisme yang menjauhkan elite politik dari realitas penderitaan publik.
Tegasnya, pemimpin bukanlah entertainer politik, melainkan raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung) yang wajib menyampaikan kebenaran serta mengambil kebijakan yang melindungi rakyat.
Bahkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kata Om Joy, harusnya dinilai sebagai tragedi ekonomi sekaligus momentum bagi penguasa untuk menunjukkan tanggung jawab nyata, bukan justru menjadikannya ruang hiburan verbal.
Artinya, masyarakat pedesaanlah justru menjadi korban pertama yang terdampak langsung oleh lonjakan dolar. Sebab, rantai produksi kebutuhan pokok di desa—seperti bahan baku pupuk, solar, hingga kedelai dan minyak goreng—sangat bergantung pada kurs global.
“Meskipun tidak memegang dolar, hidup rakyat desa tetap terdampak karena negeri ini tunduk pada sistem ekonomi global ribawi,” tegasnya.
Sebagai teladan, Om Joy mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW selalu menyampaikan realitas ancaman dan kesulitan secara transparan kepada umat, sembari menghadirkan solusi konkret kepemimpinan Islam berbasis shidq (kejujuran) dan amanah.
Solusi Sistemis Ekonomi
Karena itu, sebagai langkah penyelesaian mendasar atas ketergantungan mata uang asing, Om Joy menawarkan institusi khilafah untuk menerapkan empat pilar solusi ekonomi Islam secara menyeluruh (kaffah).
Pertama, memusnahkan sistem ribawi yang menjadikan ekonomi dalam negeri tergantung pada dolar dan spekulasi keuangan global. Kedua, mengelola kekayaan alam langsung oleh negara untuk mendanai fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan gratis, sehingga kekuatan fiskal riil terjaga tanpa utang luar negeri.
Ketiga, membangun kedaulatan pangan dan energi secara nyata melalui pengaktifan lahan produktif serta pemberantasan mafia pangan guna menjamin keterjangkauan harga. Keempat, menetapkan standar mata uang berbasis emas dan perak (dinar-dirham) yang memiliki nilai intrinsik kuat dan kebal terhadap permainan pasar fiat.
Menurutnya, krisis ekonomi dan blunder komunikasi yang berulang menunjukkan sistem demokrasi-kapitalisme sekadar menjadikan politik sebagai panggung pencitraan.
“Sistem yang rusak tidak akan melahirkan kesejahteraan hakiki. Solusi satu-satunya adalah merombak total tata kelola tersebut dengan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh,” tandasnya.
Walhasil, di tengah situasi ekonomi yang kian menjepit, kejujuran, perlindungan, dan solusi nyata jauh lebih mendesak daripada sekadar gurauan elite politik.
“Ketika dolar menggila dan penguasa hanya sibuk melempar retorika, rakyat tidak butuh penghibur istana, melainkan khilafah dengan pemimpin yang takut kepada Allah untuk menerapkan Islam secara kaffah,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat