MediaUmat – Menanggapi fenomena bongkar pasang kabinet yang kerap terjadi, Jurnalis Joko Prasetyo menilai, pergantian sosok menteri (reshuffle) tidak akan membawa perubahan signifikan bagi negara selama ideologi yang digunakan tetap sama.
“Tak cukup ganti menteri. Bahkan ganti presiden pun bisa jadi hanya ilusi perubahan selama ideologinya tetap dipertahankan,” ujarnya kepada media-umat.com, Selasa (28/4/2026).
Sebab, menurut Om Joy (sapaan akrab Joko), persoalan utama bukan sekadar siapa yang memimpin, tetapi apa yang dijadikan sumber hukum dalam memimpin.
Untuk diketahui, reshuffle kali ini merupakan perombakan kelima dalam 1,5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam pelantikan enam pejabat baru di Istana Kepresidenan, Senin (27/4/2026) lalu, misalnya, pemerintah mengklaim langkah ini sebagai upaya percepatan kinerja.
Namun demikian, Om Joy menilai persoalan fundamental di Indonesia saat ini berakar pada penerapan sekularisme yang memisahkan agama dari urusan kehidupan. Sistem ini, menurutnya, menyebabkan kebenaran menjadi relatif dan hukum mudah dinegosiasikan.
Ia merujuk pada pemikiran Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolutions, yang menyebutkan, perubahan hakiki hanya terjadi saat paradigma berganti. Tanpa itu, reshuffle kabinet hanya dianggap sebagai “perbaikan kecil” atau perputaran elite semata.
“Ganti orang tanpa ganti ideologi dari kapitalisme ke Islam itu sia-sia. Ganti sistem, dari demokrasi ke Khilafah ala Minhajin Nubuwwah baru arah berubah. Berubah dari kedaulatan manusia menjadi kedaulatan Ilahi,” tegasnya. Dengan kata lain, ketika sebuah sistem terus menerus melakukan penyesuaian namun tetap gagal menyelesaikan masalah inti, maka menurut teori tersebut, yang dibutuhkan bukan lagi penyesuaian (patching), melainkan revolusi paradigma.
Solusi Islam
Untuk itu, sebagai solusi fundamental, Om Joy menekankan pentingnya kembali pada ideologi Islam. Mengutip pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Islam, ia menjelaskan, Islam adalah sebuah ideologi (mabda’) yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia. Dalam sistem politiknya, Islam menegaskan bahwa meski kekuasaan berada di tangan umat, kedaulatan atau hak mutlak untuk menetapkan hukum berada sepenuhnya di tangan syara’ (Allah SWT).
“Dalam kitab Nizham al-Hukm fi al-Islam, dengan tegas an-Nabhani menyebutkan bahwa kekuasaan itu milik umat, tetapi kedaulatan berada pada syara’,” ulasnya.
Om Joy juga menyitir Al-Qur’an surah al-Jatsiyah ayat 18: “Kemudian Kami jadikan engkau berada di atas suatu syariat (aturan), maka ikutilah syariat itu dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” Ayat ini menjadi landasan bagi umat Islam untuk mengikuti aturan Allah dan menjauhi hawa nafsu manusia dalam bernegara.
“Jika ideologi tidak diganti, masalah pasti berulang. Tegakkan titah-Nya, atau bersiap hidup selamanya dalam lingkaran masalah yang sama,” lanjutnya.
Sebagai catatan krusial, Om Joy kembali mengingatkan, persoalan pergantian sistem ini bukan sekadar urusan politik duniawi, melainkan berkaitan dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT di akhirat kelak.
“Bukan hanya pemimpin yang akan ditanya, tetapi juga rakyat yang diam, yang membiarkan, ataupun yang rela hidup di bawah hukum selain dari-Nya. Di dunia kita bisa berdebat, di akhirat yang ada hanya hisab,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat