MediaUmat – Rencana Kemdiktisaintek mendorong perguruan tinggi untuk shut down program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pasar, dinilai Direktur Siyasah Institute Iwan Januar berbahaya bagi suatu negara.
“Rencana ini menunjukkan pemerintah hanya fokus pada persoalan jangka pendek, tapi bukan visi jauh ke depan membangun Indonesia menjadi negara besar dan kompetitif di pentas internasional. Bahkan hal ini berbahaya bagi suatu negeri,” ujarnya kepada media-umat.com, Kamis (30/4/2026)
Menurut Iwan, hal ini down grade tujuan pendidikan menjadi hanya mencetak tenaga kerja alias kuli. Makna kuli adalah mereka yang menjadi pegawai untuk orang lain, termasuk di sektor industri.
Iwan mengungkapkan, ada beberapa hal kenapa rencana penutupan prodi tersebut membahayakan negara. Pertama, kampus hanya akan menjadi lembaga pelatihan kerja tingkat tinggi. Padahal seharusnya perguruan tinggi menjadi ruang produksi pengetahuan, refleksi kritis, sekaligus penggerak peradaban. Akibatnya Indonesia akan kehilangan manusia yang berpikir maju untuk menggerakkan peradaban, karena orientasinya adalah produksi dan keuntungan atau gaji.
Kedua, makin suramnya dunia riset dan penelitian. Akibatnya Indonesia bisa kehilangan peluang untuk melahirkan inovasi yang memajukan negeri. Padahal banyak penelitian dan inovasi yang baru dirasakan kepentingannya bagi umat manusia pada masa berikutnya. Bahkan menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kemajuan teknolog informasi misalnya, melahirkan berbagai lapangan kerja seperti market online, uang digital dan sebagainya. Hal seperti ini tidak akan muncul bila kampus hanya berorientasi mencetak tenaga kerja.
Ketiga, mematikan ilmu yang dibutuhkan masyarakat. Program studi seperti bahasa daerah, filologi, sejarah, peternakan, penyuluhan pertanian, pertanian lahan kering dan seterusnya. Program-program studi ini mungkin tidak marketable untuk industri nasional tapi di sejumlah daerah amat penting.
Keempat, mematikan program-program studi yang dibutuhkan untuk kesejahteraan mental dan menjaga moralitas. Karena fokus pada tenaga kerja, maka berbagai disiplin ilmu seperti ilmu keluarga dan anak, psikologi, termasuk pendidikan agama Islam dianggap tidak penting. Padahal ilmu-ilmu itu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mental masyarakat. Apalagi bila pendidikan agama dihapuskan maka negeri ini akan semakin tenggelam dalam sekulerisme yang ujungnya adalah kerusakan moral.
Kelima, dengan mengikuti logika kebutuhan industri untuk mencetak kuli, akhirnya Indonesia akan terus menjadi negara yang bergantung pada teknologi bangsa lain. Ujungnya akan selalu menjadi konsumen dan terjajah secara teknologi dan ekonomi.
Keenam, akan terjadi brain drain, yakni pelarian para teknokrat unggulan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik ketimbang di dalam negeri. Terjadinya human capital flight lebih berbahaya ketimbang sekedar capital flight. Sebab, human capital adalah sumber pembangunan suatu bangsa.
Iwan mengingatkan, bangsa ini sudah banyak mengalami brain drain. Bubarnya industri pesawat terbang IPTN menyebabkan banyak tenaga ahli tanah air yang berkarier ke mancanegara. Embraer perusahaan dirgantara asal Brazil adalah salah satu negara yang ’beruntung’ mendapatkan tenaga ahli dirgantara asal Indonesia. Hari ini Embraer ada di jajaran top three perusahaan pesawat terbang bersama Boeing dan Airbus.
Patut Ditelusuri
Selain membahayakan, Iwan menyebut rencana penyesuaian prodi dengan kebutuhan industri juga patut ditelusuri akar persoalannya. Apakah masalahnya pada dunia kampus atau pada kebijakan pembangunan yang berantakan.
Ia mencontohkan ilmu pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan hari ini tidak populer, padahal Indonesia adalah negara agraris karena memiliki daratan yang luas dan laut yang juga luas. Namun prodi ini tidak populer karena kebijakan negara yang tidak berpihak pada petani dan nelayan.
Menurutnya, pertanian, kehutanan dan perikanan tidak menarik kaum muda karena tidak menjanjikan kehidupan yang layak. Padahal Indonesia punya potensi besar sebagai negara pertanian dan penghasil budidaya perikanan laut dan tawar yang berpengaruh. Namun semuanya tidak terjadi karena kebijakan yang berpihak pada oligarki yang justru merusak potensi pertanian dan perikanan.
“Bandingkan dengan para petani dan nelayan di Cina, Korea Selatan, Jepang, Eropa dan Amerika Serikat yang makmur karena ditopang kebijakan negara,” ucapnya.
Berdasarkan Data?
Iwan juga mempertanyakan apakah rencana itu dibangun berdasarkan data yang valid, yakni persoalannya hanya pada oversuplly.
Mengutip pernyataan pemerintah yang menyebut salah satu prodi yang dinilai oversupply atau kelebihan pasokan lulusan, yaitu kependidikan, Iwan menganggap pernyataan ini bertolak belakang dengan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 374.000 guru di berbagai satuan pendidikan negeri. Sementara di sisi lain, terdapat 62.764 guru ASN dan 166.618 guru non-ASN yang berlebih pada bidang tertentu. Bahwa Indonesia kekurangan guru ini diperkuat dengan fenomena banyaknya guru honorer di Indonesia.
Hal ini, kata Iwan, terjadi karena buruknya distribusi (maldistribusi) tenaga guru di tanah air. Indonesia alami perserapan guru ini kurang maksimal. Fenomena kekurangan guru masih terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Bahkan, dalam beberapa kasus, kebutuhan tenaga pengajar harus ditutup oleh aparat seperti TNI dan Polri sebagai solusi darurat.
Selain guru, sebut Iwan, pemerintah juga menyatakan Indonesia berpotensi menyebabkan oversupply tenaga medis akibat membludaknya lulusan fakultas kedokteran. Faktanya, kebutuhan akan dokter dan tenaga medis masih jadi masalah utama di Indonesia. Waktu tunggu pasien makin panjang, distribusi dokter tidak merata dan beban administrasi justru menyita waktu tenaga kesehatan.
“Indonesia nyata menghadapi kekurangan tenaga medis yang signifikan, baik dokter umum maupun dokter spesialis,” tegasnya.
Mengutip pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Iwan membeberkan, Indonesia membutuhkan sekitar 280 ribu dokter. Namun saat ini posisi Indonesia masih di angka 0,5 dokter per 1.000 penduduk. Ini membuat Indonesia berada di peringka ke delapan di kawasan ASEAN di bawah Myanmar, Thailand, dan Filipina. Di antara masalah klasik dunia kesehatan adalah distribusi tenaga medis yang buruk. Bahkan berdasarkan data Kemenkes, baru 61 persen puskesmas di Indonesia yang kini sudah dilengkapi tenaga kesehatan sesuai standar.
Tutupi Ketidakbecusan
Terakhir Iwan menegaskan, rencana penutupan prodi ini makin menunjukkan kelemahan negara dalam melakukan pelayanan pada masyarakat. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah maldistribusi tenaga kerja terdidik yang dibutuhkan publik. Lalu menutupi ketidakbecusan itu dengan terjadi oversupply lulusan perguruan tinggi.
Menurut Iwan, rencana penutupan prodi ini sebenarnya menggambarkan ketidakmampuan negara menciptakan blue print arah bangsa. Mestinya negara tidak hanya berpikir “apa yang dibutuhkan hari ini” tapi juga berpikir “apa yang dibutuhkan esok/masa depan”.
“Andaikan pemerintah punya rencana pembangunan yang tepat dan cerdas, justru akan terlihat negeri ini masih kekurangan tenaga terdidik untuk membangun negeri,” tegasnya.
Menurutnya, Indonesia butuh tenaga ahli di bidang industri-industri berat, pertambangan, kelautan, kesehatan, farmasi, dan lainya. Dengan SDA yang luar biasa harusnya Indonesia bisa menjelma menjadi negara besar bukan hanya di ASEAN, tapi dunia.
Ia menyayangkan, sebagai negara yang menganut ideologi kapitalisme, Indonesia memilih tunduk pada tekanan dunia industri yang kapitalistik. Alih-alih mengeksplorasi SDA yang luar biasa, Indonesia memilih mengeksploitasinya secara di tingkat dasar. Tidak menjadikannya sebagai komoditi tingkat lanjut yang bernilai tinggi.
Akan tetapi Iwan mengingatkan, perencanaan besar seperti itu tidak mungkin terjadi kalau suatu negara dipimpin oleh para pebisnis dan pedagang. Negara akan maju andai dipimpin oleh sosok negarawan yang visioner. Pemimpin yang punya tekad untuk membawa negaranya menjadi negara besar dan berpengaruh. Sebab hal itu membutuhkan perombakan pemikiran yang besar. Bukan sekadar omon-omon. Dan untuk ke arah sana, Islam sebenarnya sudah menawarkan ideologi yang tepat.
“Hanya Islam yang akan membawa negeri ini lebih baik, berpengaruh, dan menundukkan bangsa-bangsa lain,” pungkas Iwan.[] Agung Sumartono
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat