MediaUmat – Analis dari Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Muhammad Ismail mempertanyakan ancaman terhadap pasokan listrik di Indonesia di tengah melimpahnya cadangan batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik.
“Pertanyaannya sederhana! Jika batu bara kita begitu melimpah, mengapa pasokan listrik rakyat justru dapat terancam?” ujarnya dalam video Krisis Listrik dan Mafia? What? yang tayang di kanal YouTube Khilafah News, Selasa (30/6/2026).
Ismail mengatakan, Indonesia merupakan salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia (ketiga setelah Cina dan India). Namun, dalam beberapa waktu terakhir justru muncul gejala yang mengkhawatirkan, mulai dari blackout (pemadaman bergilir skala luas) di Sumatera hingga kerawanan potensi pemadaman bergilir di Jawa dan Bali.
“Indonesia mengekspor lebih dari 500 juta ton batu bara setiap tahun, sedangkan kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 230 juta ton,” catatnya.
Pemerintah Indonesia, ungkapnya, sebenarnya telah mewajibkan perusahaan batu bara memasok sedikitnya 25 persen dari total produksinya untuk kebutuhan dalam negeri melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Namun, persoalan utamanya terletak pada perbedaan harga.
“PLN membeli batu bara dengan harga khusus sekitar 70 dolar AS per ton. Sementara itu, harga batu bara di pasar internasional dapat melampaui 100 dolar AS per ton, bahkan pernah mencapai 124 dolar AS per ton. Artinya, menjual batu bara ke pasar ekspor jauh lebih menguntungkan dibandingkan memasuk kebutuhan domestik,” ungkapnya.
Di sinilah, terang Ismail, dilema kebijakan muncul. Jika harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri dinaikkan agar perusahaan terdorong memasok PLN, maka biaya produk listrik akan meningkat. Konsekuensinya tarif listrik berpotensi naik dan masyarakat yang menanggung.
“Namun jika harga tetap ditahan melalui skema subsidi, negara harus menyediakan anggaran yang lebih besar. Sementara kondisi APBN sendiri menghadapi berbagai tekanan. Lalu pilihan apa yang tersedia? Tarif listrik dinaikkan, subsidi diperbesar, atau pasukan energi yang terganggu?” urainya.
Soal Cara Pandang
Ismail lantas menyimpulkan persoalan pasokan listrik di Indonesia saat ini sebenarnya bukanlah karena Indonesia kekurangan batu bara.
“Persoalannya terletak pada cara kita memandang batu bara itu sendiri,” tegasnya.
Pasalnya, jelas Ismail, dalam sistem kapitalisme yang kini juga diterapkan di Indonesia, sumber daya alam (SDA) diperlakukan sebagai komoditas yang mengikuti logika keuntungan.
Berbeda dalam perspektif ekonomi Islam, Ismail menyebutkan, sumber daya alam yang jumlahnya besar dan menyangkut kebutuhan masyarakat dipandang sebagai kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah).
“Artinya, negara tidak sekadar berperan sebagai regulator, melainkan memiliki kewajiban untuk mengelolanya demi kepentingan rakyat,” jelasnya.
Jika batu bara dipahami sebagai milik umum, lanjutnya, maka prioritas utamanya bukan keuntungan pasar, melainkan terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat.
“Dengan cara pandang seperti ini, negara tidak terus-menerus terjebak pada pilihan antara menaikkan tarif listrik atau menambah subsidi,” simpul Ismail.
Karena itu, lanjutnya, pertanyaan yang patut untuk direnungkan oleh penduduk Indonesia hari ini bukan hanya mengapa listrik dapat terancam, tetapi siapa sesungguhnya pemilik batu bara itu?
“Bukankah batu bara tersebut berada di bumi Indonesia? Dan bukankah semestinya ia terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kepentungan rakyat Indonesia? Masihkah kita akan mempertahankan sistem yang membuat kebutuhan publik bergantung pada pasar luar negeri ataukah sudah saatnya kita mulai mendiskusikan ekonomi Islam sebagai alternatif dalam pengelolaan sumber daya alam negeri ini?” tuturnya.
Di akhir penyampaian, Ismail pun mengajak masyarakat untuk memberikan pandangan terkait persoalan tersebut.
“Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar! Karena masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh banyaknya sumber daya yang dimiliki tapi juga cara kita mengelolanya.” tutupnya.[] Muhar
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat