MediaUmat – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menilai penyebab blackout (pemadaman listrik bergilir dalam skala luas) di pulau Jawa, disebabkan adanya permainan oligarki batu bara.
“Faktanya pemadaman di Jawa kemarin terutama dipicu gara-gara tidak terpenuhinya pasokan batu bara ke pembagkitan listrik, PLN ini. Kok bisa, pertanyaannya? Bukannya Indonesia ini termasuk raja batu bara dunia? Ternyata ada permainan oligarki batu bara dibalik ini semua,” ulasnya dalam video Indonesia Rajanya Batu Bara, Tapi Kenapa Listrik Padam Bergilir? di kanal Facebook Agung Wisnu, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, stok batu bara nasional Indonesia sebenarnya melimpah.
“Mari kita bedah datanya, stok batu bara nasional kita itu sebenarnya aman, melimpah kok,” ujarnya.
Namun, tegasnya, kemarin PLN tidak terpenuhi kiriman batu bara kalori menengah. Karena pengusaha tambang enggan tanda tangan kontrak.
“Ada celah kontrak sekitar 20 juta ton yang mandek,” bebernya.
Menurutnya, semua ini disebabkan karena cuan ekspor jauh lebih menggiurkan.
“Harga ekspor batu bara ke pasar global lagi legit-legitnya ya, tembus 125 sampai 130 USD per ton. Sementara harga DMO batu bara atau kewajiban pasok dalam negeri untuk PLN, harganya dikunci maksimal 70 USD per ton untuk kalori tinggi. Dan kalori menengah sekitar 35 sampai 38 USD per ton,” ungkapnya.
Jadi, paparnya, demi keuntungan besar, akhirnya pengusaha batu bara itu memilih ekspor duluan daripada memenuhi kebutuhan PLN.
“Artinya, batu bara disetir oleh oligarki tambang batu bara daripada kepentingan rakyat,” kritiknya.
Di sinilah, tegasnya, letak masalah sistemiknya.
“Ketika hajat hidup orang banyak yaitu listrik bergantung pada bahan baku yang dikuasai dan dikelola oleh korporasi swasta, komersial begitu, pengusaha enggak mau rugi, rakyat yang harus gelap-gelapan,” tandasnya.
Solusi Islam
Sehingga, lanjutnya, cara menyelesaikan lingkaran setan ini, hanya akan tuntas dengan solusi Islam.
“Islam punya solusi yang sangat konkret dan sistemik lewat aturan kepemilikan,” ungkapnya.
Dalam hukum ekonomi Islam, paparnya, batu bara dengan deposit melimpah dan listrik dikategorikan sebagai milkiyyah ‘ammah (kepemilikan umum).
Rasulullah SAW bersabda, “Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang gembalaan, dan api” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Menurutnya, makna api di era modern ini adalah energi dan listrik. Sehingga haram hukumnya memprivatisasi tambang batu bara raksasa dan menyerahkannya kepada swasta.
Dalam sistem Islam, jelasnya, negaralah yang wajib mengelola tambang batu bara ini secara mandiri dari hulu sampai hilir. Hasilnya langsung disalurkan ke PLTU negara untuk menghasilkan listrik.
“Enggak akan ada lagi cerita nego harga macet atau pengusaha ogah pasok karena ngejar ekspor,” kritiknya.
Sehingga, sambungnya, listrik bisa didistribusikan kepada rakyat dengan harga murah berbasis biaya produksi real tanpa komersialisasi.
“Bahkan gratis kalau kas negara memang melimpah,” cetusnya.
Saatnya, harapannya, negeri ini beralih dari sistem yang hanya menguntungkan segelintir oligarki ke sistem yang menjamin maslahat untuk seluruh umat.
“Saya enggak akan bosen-bosen ngomong semua tadi bisa berjalan kalau ada sistem politik yang menjamin semua tadi berjalan, itulah yang namanya khilafah islaminya,” pungkasnya.[] Novita Ratnasari
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat