PEPS: Kondisi Fiskal Indonesia Semakin Memprihatinkan
MediaUmat – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengungkapkan kondisi fiskal Indonesia semakin memprihatinkan.
“Kondisi fiskal Indonesia tahun 2026 berada dalam posisi yang semakin sempit dan memprihatinkan,” tuturnya kepada media-media.com, Selasa (10/3/2026).
Defisit APBN 2026, jelas Anthony, ditetapkan Rp695 triliun atau sekitar 2,5 persen PDB. “Namun demikian, struktur fiskal menunjukkan tekanan yang semakin nyata,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu sumber tekanan terbesar datang dari beban bunga utang pemerintah yang diperkirakan menembus Rp600 triliun.
“Angka ini setara dengan sekitar 19 persen dari total pendapatan negara, atau sekitar 22 persen dari penerimaan perpajakan.
Rasio tersebut, imbuhnya, sudah berada pada tingkat yang cukup tinggi, dan secara struktural mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Di samping itu, Anthony menjelaskan, tekanan fiskal juga datang dari berbagai program pengeluaran besar yang bersifat rigid. Subsidi mencapai 318,9 triliun yang terdiri subsidi energi Rp210,1 triliun dan subsidi non-energi sekitar Rp108,8 triliun.
“Selain itu, juga ada ‘subsidi gratis’ program makan bergizi gratis yang nilainya mencapai sekira Rp335 triliun,” terangnya.
Total dari ketiga pengeluaran tersebut, kata Anthony, bunga utang, subsidi dan program makan bergizi mendekati 40 persen dari pendapatan negara.
“Setelah dikurangi belanja nasional pemerintah, ruang fiskal yang tersisa untuk belanja produktif menjadi sangat terbatas,” tukasnya.
Kemudian, ia mengatakan, kondisi yang demikian membuat APBN sangat rentan dengan kejutan eksternal.
“Dan kejutan itu muncul,” tegasnya.
Konflik geopolitik di Timur Tengah terutama eskalasi serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran telah mendorong harga minyak dunia melonjak tajam hingga melampaui 100 dolar AS per barel.
“Sementara itu, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 hanya 70 dolar AS per barel,” ungkapnya.
Menurutnya, harga minyak akan berdampak cepat ke dalam perekonomian domestik melalui kenaikan biaya energi, logistik dan produksi.
“Inflasi berpotensi meningkat, daya beli masyarakat melemah, dan aktivitas ekonomi ikut tertekan,” jelasnya.
Situasi seperti itu, kata Anthony, membuat penerimaan pajak berpotensi meleset dari target.
“Sementara di sisi lain tekanan terhadap belanja subsidi meningkat,” ujarnya.
Kondisi seperti ini, terangnya, pada akhirnya membawa pemerintah berada dalam posisi yang sangat dilematis.
Jika produk (bersubsidi) dipertahankan melalui peningkatan subsidi, jelas Anthony, beban APBN akan membengkak. Namun, jika harga produk (bersubsidi) dibiarkan mengikuti mekanisme pasar tekanan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah akan semakin besar.
Terakhir, ia menekankan, pilihan tersebut sama-sama memiliki risiko. “Kedua pilihan tersebut sama-sama mengandung risiko ekonomi dan politik,” tandasnya.[] Nur Salamah
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
