MediaUmat – Pembatasan hijab di Azerbaijan menurut Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana mengungkap empat wajah asli sekularisme.
“Peristiwa kebijakan pembatasan hijab di sekolah-sekolah di Azerbaijan—negara yang notabene memiliki mayoritas penduduk Muslim (sekitar 96%)— menunjukkan beberapa hal,” ungkapnya kepada Media-umat.com, Sabtu (17/10)
Pertama, ilusi sekularisme dan opresi (penindasan sistematis) atas nama demokrasi. Menurutnya, sekularisme mesti diposisikan bukan sebagai jalan netral, melainkan sebagai ideologi thaghut yang memisahkan aturan agama dari kehidupan publik dan negara.
“Kebijakan pembatasan hijab di Azerbaijan memperlihatkan wajah asli sekularisme yang intoleran. Demokrasi dan kebebasan hanya diagungkan di atas kertas, tetapi direnggut ketika menyangkut identitas Islam,” ujarnya.
Ironisnya, kata Budi, hal ini terjadi di negeri berpenduduk mayoritas Muslim. Ini menunjukkan bagaimana penguasa sekuler kerap menggunakan instrumen negara (birokrasi dan undang-undang) untuk memaksakan “standar berpakaian” yang pro-Barat atau anti-identitas Islam demi menyenangkan patron-patron politik global atau menjaga doktrin sekuler warisan rezim lama.
Kedua, standar ganda hak asasi manusia (HAM). Budi mengatakan ini juga menunjukkan standar ganda kaum liberal-sekuler dalam mendefinisikan “kebebasan individu”.
“Ketika perempuan di Barat atau dunia sekuler menuntut kebebasan untuk berpakaian minim atau melepaskan busana, hal itu diagungkan sebagai bentuk kedaulatan atas tubuh (bodily autonomy) dan HAM,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, ketika siswi atau guru Muslim dengan kesadaran penuh memilih mengenakan hijab sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT, kebebasan itu dicap sebagai ancaman, “radikalisme”, atau pelanggaran aturan seragam sekolah.
“HAM versi sekuler ternyata memiliki pengecualian mutlak jika yang disuarakan adalah ketaatan total kepada hukum Allah,” ujarnya.
Ketiga, krisis identitas umat di negeri Muslim. Budi mengungkapkan, apa yang terjadi di Azerbaijan adalah bagian dari agenda pengikisan kepribadian umat Islam (syakhshiyyah islamiyyah) secara sistematis.
“Ketika generasi muda (seperti kisah siswi-siswi yang protes karena dilarang mengenakan mahkota kehormatan mereka) harus berjuang hanya sekadar untuk memakai kerudung di negeri sendiri, ini adalah bukti bahwa umat Islam di negeri-negeri Muslim sering kali menjadi ‘tamu asing’ di rumah mereka sendiri,” kata Budi.
Penguasa sekuler, katanya, berusaha mencetak generasi yang teralienasi dari akidahnya, dijauhkan dari hukum agamanya, dan dipaksa tunduk pada sistem yang memusuhi simbol-simbol ketaatan Islam.
Keempat, kegagalan penguasa Muslim dalam melindungi akidah rakyat. Islam memandang bahwa fungsi utama penguasa dalam Islam adalah sebagai perisai (junnah) yang melindungi agama, jiwa, dan kehormatan rakyatnya.
“Pembatasan hijab oleh negara menunjukkan bahwa rezim penguasa berlepas tangan bahkan berbalik menjadi penindas terhadap kewajiban agama rakyatnya sendiri,” ujar Budi.
Menjadikan aturan birokrasi sekolah sebagai alasan untuk melarang guru mengajar atau siswa belajar hanya karena secarik kain penutup aurat, menurutnya, adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai mayoritas rakyat yang mereka pimpin.
Pertarungan Ideologis
Maka, kata Budi, peristiwa di Azerbaijan menegaskan bahwa konflik antara Islam dan sekularisme bukanlah soal pilihan mode busana semata, melainkan pertarungan ideologis.
“Dalam pandangan Islam, hijab adalah kewajiban syar’i yang bersifat mutlak (qath’i) dari Allah SWT, sehingga segala bentuk pembatasan oleh penguasa sekuler mana pun—sekalipun di negeri mayoritas Muslim—merupakan bentuk intervensi zalim terhadap hak seorang hamba untuk taat kepada Penciptanya,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat