MediaUmat – Peneliti dari Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MSPI) Dr. M. Riyan memaparkan enam prinsip kepemimpinan dan manajemen Khalifah Ali bin Abi Thalib yang tercermin dari suratnya kepada Gubernur Malik al-Ashtar.
“Dari seluruh surat dan kebijakannya terlihat pola yang konsisten. Kepemimpinannya adalah amanah, bukan kenikmatan. Ilmu adalah syarat legitimasi. Pengawasan adalah penjaga moral. Keterbukaan adalah sumber kebenaran. Rekrutmen yang objektif adalah fondasi bagi keadilan. Dan kesejahteraan bawahan adalah benteng integritas. Itulah sistem manajemen yang dibangun oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu karamallahu wajh,” ungkapnya dalam siniar Kisah Khilafah #30, Manajemen Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Selasa (24/3/2026) di kanal YouTube Rayah TV.
Menurut Riyan, jawaban yang Ali kirim kepada gubernurnya Malik al-Ashtar yang telah berlaku zalim bukanlah sekadar teguran.Namun juga dokumen manajemen pemerintahan.
Ali mengatakan, “Pakaikanlah kepada mereka pakaian kelembutan yang telah dikotori setitik kekerasan. Bersikaplah antara ketegasan dan rasa kasih sayang.” Menurut Riyan, ini bukan metafora kosong. Ali sedang menegaskan prinsip keseimbangan kekuasaan.
Ia menilai pemimpin tidak boleh dominan keras, tetapi juga tidak boleh lunak tanpa wibawa. “Dominan, lembut, tegas seperlunya,” imbuhnya.
Artinya jelas, tegas Riyan, jabatan bukan hak untuk menguasai, tetapi amanah untuk melayani.
Kemudian Riyan mengutip ucapan Ali yang menegaskan, “Tidak ada ketaatan kepada orang bodoh karena ia akan membawa mereka kepada kehancuran.”
Menurutnya, prinsip ini selaras dengan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassallam, artinya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sebagaimana yang termaktub di dalam hadis riwayat Imam Ahmad.
Riyan menjelaskan, ketaatan dalam Islam bersyarat jika pemimpin tidak memiliki ilmu dan keahlian, maka ia tidak berhak ditaati dalam perkara yang menyesatkan. Maka dalam sistem-Nya (Islam) ilmu adalah fondasi legitimasi.
Lebih lanjut, Riyan mengatakan, penolakannya atas kepemimpinan simbolik. “Delegasi boleh, tetapi lepas tangan tidak. Pemimpin adalah pelayan publik. Jika rakyat mengadu kepada mereka dan stafnya tidak mampu menyelesaikan, maka pemimpin wajib turun tangan sendiri,” tandasnya.
Riyan menyebutkan, Malik al-Ashtar diperintahkan agar mengangkat pejabat khusus yang terpercaya, bertakwa, dan juga diliputi sikap yang sederhana untuk mengurus kaum yang lemah, mereka wajib melaporkan kondisi nyata kepada pemimpin.
Menurut Riyan, ini membangun sebuah sistem informasi sosial yang tidak bias. Keputusan tidak boleh hanya berdasarkan suara orang yang kuat atau yang vokal.
“Kemudian memperingatkan pula pengucilan diri penguasa dari rakyat menyebabkan ketidaktahuan tentang keadaan mereka,” bebernya.
Riyan menilai, ketika akses rakyat tertutup, arus informasi menjadi rusak. Dan ketika informasi rusak, maka kebenaran bercampur dengan kebatilan.
Dalam surat itu sebutnya, jangan memilih pejabat karena hubungan pribadi atau karena pengaruh.
Menurutnya, standarnya jelas, berpengalaman, memiliki kekuatan iman, dan berasal dari keluarga yang menjaga kehormatan serta tidak rakus.
“Maka rekrutmen berbasis nepotisme menurut Ali akan mengarah kepada kezaliman dan kecurangan,” ujarnya.
Lantas ia menambahkan, Malik diminta untuk memberikan kepada mereka (pegawainya) rezeki yang melimpah supaya mereka tidak mengincar dana yang ada dalam penjagaannya.
“Ini prinsip preventif. Jika sistem ingin menuntut integritas, maka sistem harus memberi kecukupan. Kesejahteraan adalah bagian dari desain antikorupsi,” pungkasnya.[] Muhammad Nur
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat