Konflik dan Hubungan antara Artesh dan IRGC
Konflik dan Hubungan antara Artesh (Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran) dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), serta Kelemahan-Kelemahannya
Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) didirikan pada tahun 1979 melalui dekret Ayatullah Khomeini, tidak lama setelah kaum Islamis berkuasa pascarevolusi, untuk berfungsi sebagai instrumen dalam melindungi sistem politik baru dari para lawan di dalam maupun di luar negeri. Konstitusi Iran menetapkan bahwa “IRGC harus tetap berdiri kokoh untuk menjalankan perannya dalam menjaga revolusi dan hasil-hasilnya.” Konstitusi tersebut juga menjadikan “iman dan akidah sebagai landasan dan dasar” dalam pembentukan angkatan bersenjata, dengan menegaskan bahwa angkatan bersenjata tidak hanya memikul tanggung jawab “melindungi dan menjaga perbatasan, tetapi juga memikul beban misi yang berlandaskan iman, yaitu jihad.”
IRGC telah berkembang dari sebuah milisi ideologis menjadi salah satu institusi paling berpengaruh di negara itu. Korps ini memiliki kemampuan militer yang sangat besar, sementara jaringan pengaruhnya meluas ke bidang ekonomi, intelijen, dan politik regional. Dalam konteks ini, David Khalfa, peneliti di Jean Jaurès Foundation di Prancis, menggambarkan IRGC sebagai “sebuah kekaisaran di dalam kekaisaran,” sebagaimana dikutip oleh Agence France-Presse (AFP).
Khalfa menambahkan bahwa IRGC “secara praktis mengendalikan perekonomian Iran,” dengan memperkirakan anggaran tahunannya berkisar antara 6 hingga 9 miliar dolar AS, atau sekitar 40% dari anggaran resmi militer Iran. Analisis jurnalistik bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa IRGC bukan sekadar kekuatan bersenjata, melainkan sebuah kekuatan ekonomi tersendiri yang dipimpin oleh sayap rekayasa dan investasi terbesarnya, yaitu Markas Khatam al-Anbiya, bersama jaringan perusahaan semi-pemerintah yang diperkirakan bernilai setara dengan setengah Produk Domestik Bruto (PDB) Iran. Entitas-entitas tersebut menguasai lebih dari setengah pendapatan ekspor minyak yang dialokasikan bagi aparat keamanan dalam anggaran tahun 1404 Hijriah Syamsiah Iran (Maret 2025–Maret 2026), selain keterkaitannya dengan berbagai konglomerasi yang berafiliasi dengan kantor Pemimpin Tertinggi, yang nilainya diperkirakan mencapai 200 miliar dolar AS.
Alasan utama pendirian IRGC adalah ketidakpercayaan Khomeini terhadap Artesh (Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran), yang mengalami pelemahan besar dan pembersihan internal setelah revolusi. Menurut laporan-laporan sejarah, Shah meninggalkan Iran pada 16 Januari 1979 dan menunjuk Shapour Bakhtiar sebagai Perdana Menteri. Meskipun Khomeini kembali dari pengasingan pada 1 Februari 1979, para perwira tinggi angkatan bersenjata tetap setia kepada Shah dan mempertahankan permusuhan penuh terhadap revolusi pada masa-masa awalnya.
Dokumen-dokumen yang telah dideklasifikasi mengungkapkan bahwa Khomeini, pada puncak gerakan revolusi dan di tengah retorika publiknya yang keras terhadap Washington, secara diam-diam melakukan komunikasi dengan Amerika Serikat pada Januari 1979. Ia mengirimkan pesan bahwa rakyat mendengarkan dirinya, sedangkan angkatan bersenjata mematuhi Amerika. Khomeini menjanjikan kepada Washington bahwa apabila Amerika membujuk angkatan bersenjata untuk tetap netral dan membiarkannya mengambil alih kekuasaan, maka ia akan menjaga stabilitas kawasan dan menjamin kepentingan Amerika.
Aktivis politik Kurdi Iran yang berbasis di Eropa, Aso Qadri, menunjukkan bahwa ketegangan antara IRGC dan angkatan bersenjata bukanlah perselisihan mengenai reformasi atau keinginan untuk mengubah struktur politik, melainkan “persaingan sengit untuk memperebutkan kekuasaan dan pengaruh.” Dalam pernyataannya kepada Al-Hurra TV, Qadri menambahkan, “Secara teoretis, Mojtaba Khamenei dianggap sebagai tokoh penting dalam pengambilan keputusan di Republik Islam. Namun, dalam praktiknya, ia tidak memainkan peran individu yang menentukan sebagaimana ayahnya. Hal ini menyebabkan pusat-pusat kekuasaan yang sesungguhnya berpindah ke jaringan keamanan dan militer, di mana berbagai lingkaran pengaruh saling bersaing sekaligus bekerja sama pada saat yang sama, sementara IRGC berupaya memperketat cengkeramannya atas seluruh institusi negara.”
Surat kabar harian Iran, Jomhouri-e Eslami, sebelumnya pernah mengajukan sebuah pertanyaan yang selama beberapa dekade dianggap tabu: “Apakah negara masih mampu menanggung biaya keberadaan dua angkatan bersenjata—Artesh dan IRGC?”
Surat kabar tersebut menunjukkan bahwa meluasnya peran IRGC ke bidang ekonomi, politik, diplomasi, dan media telah mengubahnya menjadi sebuah institusi yang berpihak pada faksi tertentu, sehingga memicu kontroversi di dalam negeri sekaligus menjadi alasan yang terus-menerus digunakan untuk memberikan tekanan internasional terhadap Iran. Keberadaan dua angkatan bersenjata tidak pernah semata-mata didasarkan pada kebutuhan militer. Sebaliknya, hal itu merupakan strategi yang secara terang-terangan dirancang untuk mempertahankan kelangsungan rezim: sebuah angkatan bersenjata konvensional untuk mempertahankan perbatasan, dan sebuah kekuatan ideologis paralel untuk mengawasi angkatan bersenjata tersebut, mengendalikan masyarakat, serta menjaga keseimbangan kekuasaan di antara berbagai faksi politik. Meskipun Khomeini pada masa lalu pernah mengakui gagasan untuk menggabungkan kedua kekuatan tersebut, dan meskipun mantan Presiden Hashemi Rafsanjani pernah berupaya menyatukan kementerian-kementerian mereka ke dalam satu Kementerian Pertahanan, penggabungan nyata di lapangan akhirnya dibatalkan dan hingga kini tetap tertunda.
IRGC sering digambarkan sebagai negara di dalam negara, namun analisis yang lebih mendalam membaginya menjadi tiga faksi yang saling bertentangan, meskipun mengenakan seragam yang sama:
- Kelompok Ideologis-Doktrinal, yang berada langsung di bawah Wilayatul Faqih (Kepemimpinan/Faqih), yang pengaruhnya relatif melemah akibat perubahan politik di dalam negeri.
- Aparat Militer Profesional, yang secara ideologis dibangun di atas filosofi kesyahidan dan konfrontasi bersenjata.
- Oligarki Finansial, yang bertumpu pada jaringan kepentingan ekonomi serta budaya mempertahankan kelangsungan hidup melalui manuver-manuver politik.
Komposisi ini menciptakan kontradiksi struktural. Sementara doktrin militer mendorong konfrontasi dan pertempuran hingga titik akhir, oligarki finansial justru cenderung mengembangkan budaya mempertahankan kelangsungan hidup yang menerima negosiasi, penyesuaian, dan berbagai bentuk konsesi demi melindungi jaringan kepentingan ekonominya.
Dualisme ini tampak jelas dalam situasi saat ini. Berbagai laporan media, seperti Iran International, menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang tajam antara sayap pemerintahan eksekutif yang dipimpin Masoud Pezeshkian, dengan para pemimpin militer dan keamanan IRGC beserta sekutu-sekutu mereka, seperti Ahmad Vahidi dan para komandan militer senior. Perselisihan tersebut berpusat pada dampak ekonomi dan sosial dari eskalasi kawasan yang sedang berlangsung dengan entitas Yahudi dan Amerika Serikat.
Sementara sayap sipil di bawah kepemimpinan Pezeshkian menyerukan agar kewenangan administratif dan eksekutif dikembalikan kepada pemerintah untuk mengurangi beratnya krisis kehidupan masyarakat, kepemimpinan keamanan IRGC bersikeras mempertahankan kendali atas berbagai berkas strategis dan keuangan yang berkaitan dengan poros eskalasi.
Banyaknya pusat pengambilan keputusan dan komando ini merupakan salah satu titik kelemahan mendasar dalam struktur rezim Iran, khususnya setelah keberhasilan intelijen Barat dan Yahudi melakukan penetrasi keamanan secara luas, sebagaimana tercermin dalam serangkaian operasi pembunuhan terhadap para pemimpin tingkat pertama IRGC yang terjadi secara berturut-turut. Hal ini memperlihatkan adanya kerentanan keamanan yang nyata, sekaligus memperkuat perpecahan di dalam negeri antara arus ideologis yang kaku dan arus pragmatis yang realistis, yang berupaya mencari berbagai bentuk kompromi guna menjamin kelangsungan hidup dan keberlanjutan rezim.
Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizb ut Tahrir oleh
Hassan Hamdan
