MediaUmat – Usulan anggaran proyek pembangunan 1.000 bioskop desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dinilai tidak memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan yang lebih mendesak.
Kritik tersebut disampaikan oleh Jurnalis Joko Prasetyo kepada media-umat.com, Jumat (22/5/2026). Menurutnya, alokasi dana APBN seharusnya difokuskan untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pelayanan publik, serta pemerataan kesejahteraan di daerah.
“Desa yang semestinya diperkuat dengan kemandirian ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, justru diarahkan menjadi pasar baru industri hiburan,” ujar Om Joy, sapaan akrab Joko Prasetyo.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati, mengusulkan agar pembangunan 1.000 bioskop desa dimasukkan ke dalam skema APBN 2027. Wacana tersebut dilontarkan dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional pada Rabu (20/5/2026), sebagai upaya mendukung industri perfilman dan kebudayaan daerah.
Tiga Catatan Kritis
Menanggapi wacana itu, Om Joy memberikan tiga catatan kritis terkait arah kebijakan anggaran negara. Pertama, alokasi dana negara harus diprioritaskan untuk sektor riil seperti pertanian desa demi mewujudkan kemandirian ekonomi.
Kedua, pemanfaatan teknologi digital di desa seharusnya dioptimalkan untuk sarana pendidikan masyarakat. Ketiga, kekuasaan dan pengelolaan anggaran adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan demi kemaslahatan publik.
Kritik atas prioritas anggaran ini, menurut Om Joy, juga sejalan dengan prinsip tata kelola publik dalam pandangan syariat.
Ia menegaskan, Islam tidak anti teknologi melainkan menempatkannya sebagai sarana edukasi dan dakwah, sehingga dalam negara khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kaffah, anggaran negara mutlak diprioritaskan untuk kemaslahatan riil umat ketimbang perluasan industri hiburan di tengah menumpuknya problem rakyat.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah dan DPR RI untuk mengevaluasi kembali orientasi pembangunan nasional agar fokus pada penanganan urusan publik yang lebih mendesak, seperti stabilitas harga pangan dan perluasan lapangan kerja.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat