MediaUmat – Jurnalis Joko Prasetyo atau biasa disapa Om Joy menegaskan, tindakan membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam.
“Kalau kritik dibungkam, jangan klaim demokratis. Apalagi mengaku islami,” ujarnya kepada media-umat.com, Senin (24/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan merespons laporan media massa mengenai maraknya penurunan (takedown) konten-konten media sosial yang bersifat kritis terhadap kebijakan pemerintah oleh Kementerian Komunikasi.
Menurut Om Joy, pemerintah seharusnya dapat membedakan secara tegas antara bentuk opini kritis dengan pelanggaran hukum seperti fitnah atau disinformasi.
“Jika konten tersebut memang mengandung fitnah, disinformasi, atau ujaran kebencian, tentu harus ada dasar hukum yang jelas. Namun, jika yang dihapus adalah kritik terhadap kebijakan pemerintah, bukankah ini justru problematis?” tuturnya.
Ia menambahkan, kritik terhadap penguasa merupakan instrumen penting untuk mengontrol kekuasaan agar tetap berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan masyarakat.
“Bahkan dalam demokrasi yang mengklaim menjunjung kebebasan, kritik terhadap pemerintah semestinya menjadi bagian dari kontrol terhadap kekuasaan. Pemerintah tidak hanya membutuhkan pendukung, tetapi juga pihak yang mengawasi, mengoreksi, dan mengkritik kebijakannya,” katanya.
Standar Islam dalam Mengoreksi Penguasa
Om Joy menekankan, Islam menempatkan koreksi terhadap penguasa (muhasabah lil hukkam) bukan sekadar sebagai hak, melainkan kewajiban syar’i bagi setiap Muslim untuk amar ma’ruf nahi mungkar.
“Islam tidak menjadikan demokrasi sebagai standar kebenaran. Islam memiliki standar sendiri: hukum Allah. Karena itu, koreksi terhadap penguasa bukan sekadar kebebasan yang boleh diberikan atau dicabut oleh penguasa, melainkan kewajiban syar’i,” tegasnya.
Ia pun membandingkan penolakan terhadap kritik dengan sistem pemerintahan otoriter yang menindas (jabriyyan).
“Sebaliknya, dalam pemerintahan jabriyyan, kekuasaan cenderung alergi terhadap kritik. Suara berbeda dicurigai sebagai ancaman. Kritik dibatasi. Bahkan, suara kritis dapat dibungkam atas nama stabilitas, keamanan, atau ketertiban,” paparnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar aparat maupun penguasa tidak menyamakan kritik dengan kemungkaran yang harus dihapus dari ruang publik.
“Jika sebuah konten memang hoaks, fitnah, atau ujaran kebencian, silakan diproses berdasarkan hukum. Tetapi jangan menyamakan kritik dengan kemungkaran hanya karena kritik itu diarahkan kepada pemerintah. Sebab, kekuasaan yang alergi terhadap kritik justru mencerminkan jabriyyan, pemerintahan yang menindas,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat